Tokoh Politik

Hidayat Nur Wahid

Nama: Muhammad Hidayat Nur Wahid

Tempat Lahir: Klaten, Jawa Tengah

Tanggal Lahir: 8 April 1960

Kebangsaan: Indonesia

Istri: Diana Abbas Thalib

Anak: Inayati Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, Hubaib Shidiqi, Daffa Muhammad Hidayat, Daffi Muhammad Hidayat

Agama: Islam

Hidayat Nur Wahid merupakan seorang adalah seorang dosen, politikus dan legislator Indonesia. Ia merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ke-11, menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2009, dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2004 hingga kini.

Dalam urusan partai, Hidayat merupakan salah seorang deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.

Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur. Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.

Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004. Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi penghalang tersebut, sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.

Indonesia
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
HNW ungkap publik harap MK hadir dengan hakim-hakim negarawawan
Dwi Astarini - Kamis, 28 Maret 2024
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Karena itu penting untuk menghukumi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Maret 2024
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Indonesia
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Karena hak angket adalah hak politik yang konstitusional dimiliki oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Februari 2024
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Indonesia
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Penolakan rencana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden terus berdatangan. Kali ini datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Mula Akmal - Jumat, 08 Desember 2023
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Indonesia
Wakil Ketua MPR Ungkap Sosok Diuntungkan jika MK Kabulkan Uji Materi Usia Capres
Masyarakat sudah memahami bahwa siapa yang akan diuntungkan apabila permohonan ini dikabulkan.
Zulfikar Sy - Jumat, 13 Oktober 2023
Wakil Ketua MPR Ungkap Sosok Diuntungkan jika MK Kabulkan Uji Materi Usia Capres
Indonesia
Wakil Ketua MPR soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Konsistensi MK Kembali Diuji
“Sikap konsistensi MK ini kembali diuji, untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat Indonesia terhadap MK sebagai pengawal konstitusi yang independen, dan jauh dari kooptasi kekuatan dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak manapun juga,” ujarnya
Andika Pratama - Kamis, 03 Agustus 2023
Wakil Ketua MPR soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Konsistensi MK Kembali Diuji
Indonesia
MPR Peringatkan Jokowi Tetap Netral di Pemilu 2024
Hidayat Nur Wahid, mengingatkan setidaknya ada yang perlu diperhatikan yakni ‘menghargai perbedaan’, ‘jujur dalam persaingan’, dan kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar’.
Mula Akmal - Sabtu, 10 Juni 2023
MPR Peringatkan Jokowi Tetap Netral di Pemilu 2024
Indonesia
PKS Kritik Petinggi BPIP Terkait Dugaan Cawe-cawe Sistem Pemilu Tertutup
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengomentari Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono yang diduga 'cawe-cawe' terkait sistem pemilu tertutup tidak akan membuat negara bubar.
Mula Akmal - Selasa, 06 Juni 2023
PKS Kritik Petinggi BPIP Terkait Dugaan Cawe-cawe Sistem Pemilu Tertutup
Indonesia
Pimpinan MPR Berharap MK Konsisten Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Pimpinan MPR RI berharap Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten pada putusan yang memberlakukan sistem proporsional terbuka.
Mula Akmal - Kamis, 02 Maret 2023
Pimpinan MPR Berharap MK Konsisten Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Indonesia
Wakil Ketua MPR Tanggapi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Ia mengharapkan melorotnya skor Indeks Persepsi Korupsi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Andika Pratama - Kamis, 09 Februari 2023
Wakil Ketua MPR Tanggapi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Indonesia
Pandangan Hidayat Nur Wahid soal Isu Jokowi jadi Cawapres 2024
Hidayat Nur Wahid berpandangan diperbolehkannya Jokowi yang sudah menjabat dua periode untuk bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden tidak sesuai dengan spirit reformasi.
Andika Pratama - Senin, 19 September 2022
Pandangan Hidayat Nur Wahid soal Isu Jokowi jadi Cawapres 2024
Indonesia
Pimpinan MPR Harap Komitmen Kapolri di Kasus Brigadir J Serupa dengan Kasus KM 50
Hidayat juga mendukung Kapolri Jendral Sigit Listyo Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk tuntaskan kasus tewasnya Brigadir J.
Mula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pimpinan MPR Harap Komitmen Kapolri di Kasus Brigadir J Serupa dengan Kasus KM 50
Indonesia
Indonesia Harus Bersiap Terhadap Dampak Pandemi COVID-19 dan Resesi
HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap terhadap segala kemungkinan dari dampak pandemi covid maupun resesi global tersebut.
Andika Pratama - Senin, 18 Juli 2022
Indonesia Harus Bersiap Terhadap Dampak Pandemi COVID-19 dan Resesi
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi
Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR pada Senin (11/4) memutuskan tidak ada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Mula Akmal - Sabtu, 16 April 2022
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi
Berita
Hidayat Nur Wahid Minta Menag Maksimalkan Kuota Haji Tahun Ini
Indonesia dipastikan akan mengirim jemaah hajinya setelah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 bagi jemaah dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama (Kemenag) perjuangkan penambahan kuota haji semaksimal mungkin.
Mula Akmal - Rabu, 23 Maret 2022
Hidayat Nur Wahid Minta Menag Maksimalkan Kuota Haji Tahun Ini