DKI Jakarta telah mengesahkah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD periode 2017-2018.

Gembong Warsono meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus terbuka dalam menerima Tim Gebernur Untuk Percepatan Pembangunan

Aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan dugaan praktek prostitusi di Ibu Kota khususnya Apartemen Kalibata City.

Lebih lanjut, Yani mengatakan, kebijakan Anies soal penutupan Jalan Jati Baru Raya belum final lantaran tidak sejalan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2017-2022.

Seharusnya, kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada DPRD DKI

Pemprov DKI diminta segera melakukan evaluasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Ada dua fraksi di DPDR DKI yang mendukung hak interplasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Anies-Sandi.