Pengesahan UU Pemilu membuat pelaksanaan pemilu serentak mendatang memiliki landasan hukum.
Setelah melalui proses panjang dan perdebatan yang alot akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Pemilu.
Menurut undang-undang, tafsir yang ada seharusnya KPK itu lembaga independen yang tidak bisa diawasi.
Ketentuan pasal tersebut tidak dapat digunakan oleh DPR untuk mengangket lembaga hukum independen seperti KPK.
Ia pun mengimbau DPR RI lebih fokus kepada tugas utama mereka ketimbang mengangket KPK.
Benarkah KPK termasuk lembaga negara yang gagal menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien?
Selain menyatakan tidak ada masalah terkait pembahasan e-KTP di Banggar, Tamsil Linrung juga mengaku tidak kenal dengan Andi Narogong.
Agar tak terkesan mangkir, Agun memenuhi pemanggilan KPK yang kali kedua.
Menurut Yusril, DPR memiliki wewenang untuk menggunakan hak angket kepada KPK.
Semenjak adanya Pansus Angket, hubungan antara DPR dan KPK semakin runcing dan sangat mengkhawatirkan.
Sejumlah mantan pentinggi KPK menilai bahwa hak angket terhadap KPK salah sasaran.
Apa peran Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam kasus korupsi e-KTP?
Huda menyayangkan penundaan lelang gula rafinasi ini lantaran semakin lama stok gula semakin tipis.
Sejumlah fakta, kata Agus, juga telah terungkap adanya keterlibatan pihak-pihak dalam proyek e-KTP.
Kedatangan Komnas TAK untuk menyampaikan petisi menolak hak angket DPR RI atas KPK.
Jadi, saya pikir ini drama politik semacam modus untuk menghancurkan KPK.
Penggunaan angket terhadap instansi penegak hukum, seperti KPK tidak tepat.
"Perintah pemanggilan Maryam bukan perintah Pansus Hak Angket KPK, tapi perintah undang-undang
Saya kira masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik
Kita mendesak pemerintah untuk membentuk BPN sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang
