"Kenapa rakyat yang harus menanggung akibatnya dengan cara bailout menggunakan uang negara," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak
Puan Maharani berjanji, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta.
Ia menilai keputusan memuseumkan pesawat N250 adalah sebuah ironi dalam pencapaian iptek dan inovasi nasional.
Menurutnya, penyidik Polri perlu bersikap transparan agar masyarakat, khususnya pelapor memperoleh hak keadilannya.
RUU Cipta Kerja berpotensi membuat berbagai bentuk perizinan yang semula menjadi kewenangan pemda akan ditarik menjadi kewenangan pusat
"Ini masih kami tunggu juga," jelas I Wayan
" Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra," jelas dia.
