Kumpulan Berita DPD RI
Kumpulan Berita DPD RI
Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah
Kemendagri diharapkan lebih memprioritaskan putra daerah sebagai pejabat (pj) kepala daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.
Senator Aceh Minta Kebijakan Pembatasan Usia Jamaah Calon Haji Dihapus
“Saya berharap agar kebijakan pembatasan usia di bawah 65 tahun dihapus untuk tahun depan. Karena ini membuat banyak calon jamaah haji di Indonesia, khususnya Aceh, harus memupuskan harapannya untuk berangkat ke tanah suci,” kata Syech Fadhil ini.
DPD RI Jajaki Peluang Lowongan Pekerja Formal di Arab Saudi
Pimpinan DPD RI terbang ke Arab Saudi untuk memastikan informasi bahwa negara tersebut membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja
Semangat Penyelenggara Negara Jadi Pilar Utama Ekonomi Kesejahteraan di Indonesia
Lima hal tersebut adalah bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan dan bebas dari keterhinaan. Terkait konsep tersebut, Ichsanuddin menegaskan, bukan lagi sekadar mencapai negara kesejahteraan, tetapi lebih dari itu, yakni welfare and justice state.
Hepatitis Akut Misterius Ditemukan di Jakarta, Pemerintah Diminta Waspada
Semua kasus yang terkait pasien bergejala kuning (sindrom kuning) tersebut akan melibatkan tim laboratorium untuk memeriksa genom sikuensing agar diketahui secara pasti yang bersangkutan terinfeksi Hepatitis A, B, D, E atau negatif.
Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia
Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri.
Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas
La Nyalla meminta aparat hukum segera menindaklanjuti dugaan tersebut agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Pengesahan Anggaran Jadi Langkah Awal Penyelenggaran Pemilu 2024
Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pengesahan anggaran menjadi pangkal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua DPD Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Mafia Minyak Goreng
La Nyalla mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses hukum jangan sampai mereka lolos dari jerat hukum dan melenggang menikmati uang hasil korupsi. Sementara rakyat terus gigit jari di tengah sistem pemerintahan oligarki.
Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng
“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.
Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Respons Kenaikan Harga Minyak dan Gas Bumi
Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi. "Saya meminta pemerintah memiliki langkah alternatif untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi dunia selain menaikan harga," kata LaNyalla, Senin (18/4).
Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional
DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
DPD RI menilai estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan biaya Pemilu 2019.
Ketua DPD Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Klasifikasi Jamaah Calon Haji 2022
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, LaNyalla menginginkan Indonesia mendapatkan kuota maksimal.
DPD Minta Dilibatkan dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP
DPD meminta agar Badan Legislasi DPR turut melibatkan Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI dalam proses pembahasan DIM Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS
DPD menilai setiap tindakan kekerasan seksual tentu memiliki motif dan penyebabnya, maka kebebasan dan penyimpangan seksual juga patut dikontrol oleh hukum.
AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia
"Bahwa sedang terdapat resistensi politik beberapa negara terhadap Rusia dan mengancam untuk absen dalam forum G20, itu tentu bisa dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati Indonesia sebagai Presidensi G20," sambung dia.
Tolak Buka Big Data Tunda Pemilu, Jubir Luhut Diminta Baca UU Informasi Publik
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta agar Jubir Luhut, Jordi Mahardi belajar dan membaca dulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebelum menyampaikan pernyataannya ke media.
Biosolar Langka, DPD RI Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO
Kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini diduga erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi kelangkaan biosolar yang terjadi secara luas di beberapa daerah di tanah air.
DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu
Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme elektronik voting (e-voting) dinilai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran pemilu saat ini sangat tinggi.
