Kumpulan Berita DPD RI
Kumpulan Berita DPD RI
Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat
Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat posisi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik
Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen
Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat bahwa Presidential Threshold terbaik adalah 0 persen.
Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri
UMKM di luar negeri seperti Tiongkok lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital
Ketua DPD RI Paparkan Pentingnya Desa sebagai Kekuatan Ekonomi
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menjelaskan, pentingnya peran desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa.
UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah
Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.
DPD Sebut RUU Daerah Kepulauan Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan.
UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan lembaganya segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
DPD dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua
DPD RI mengapresiasi langkah Jokowi yang telah menandatangani UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat
LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan
Ketua DPD: Akar Persoalan Bangsa Adalah Belum Terwujudnya Sila ke-5 dari Pancasila
Akar persoalan yang terjadi di republik ini adalah belum terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Menkeu Diminta Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu
"Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar COVID-19," ujar La Nyalla, Kamis (23/9).
DPD Ingatkan Nasib Guru Honorer Tidak Boleh Terkatung-katung
Pengabdian para guru honorer yang telah bekerja puluhan tahun dengan pendapatan yang kecil harus menjadi atensi.
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.
Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban COVID-19.
Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran
"Untuk menggerakkan roda perekonomian, daerah perlu segera melakukan belanja. Langkah itu juga untuk memulihkan ekonomi dan menghindari mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran," kata La Nyalla
Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold
Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk membahas rencana amendemen UUD 1945 yang saat ini bergulir.
Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.
Kampus Diminta Bantu Berfikir Perkuat DPD
Lahirnya DPD karena sebelumnya tidak adanya check and balances dalam praktek keparlemenan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua, yang mewakili perwakilan dari daerah.
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah
