Memang pada kenyataannya, kata Suhaimi, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI.

Dalam pelaksanaannya, kata Ipi, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah daerah.

"BST kami berikan pada warga miskin yang pernah masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta 2018 tetapi tidak masuk dalam data KSJPS 2019," jelas Heroe

Mengganti sembako dengan uang tunai juga akan mempermudah proses penyaluran

Pemberian bantuan ini, diperuntukan kepada warga binaan, karyawan yang di PHK, warga Papua yang ada di Jakarta Pusat

Perwakilan Palagan 94 Kombes Roma Hutajulu mengatakan paket sembako ini diberikan langsung ke warga di RW 10 yang mayoritas ibu-ibu.

"Kalau ada yang dipotong BST langsung lapor, biar ditindaklanjuti dan ditangkap Saber Pungli Polresta Surakarta," kata dia.

"Saya kaget saja tiba-tiba dapat notifikasi SMS di ponsel dapat BST Rp600.000. Sekarang dana itu sudah dikembalikan ke Dinsos Klaten," tutup Rudiyanta