BPK

Achsanul Qosasi Didakwa Terima Duit Rp 40 Miliar di Kasus BTS
Indonesia
Achsanul Qosasi Didakwa Terima Duit Rp 40 Miliar di Kasus BTS
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Maret 2024
Indonesia
KPK Sebut Pius Lustrilanang Konfirmasi Hadir Pemeriksaan Besok
KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan Pius pada Kamis (30/11) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski demikian, yang bersangkutan kemudian menyampaikan kepada tim penyidik bahwa dirinya baru bisa memenuhi penyidik pada Jumat.
Mula Akmal - Kamis, 30 November 2023
KPK Sebut Pius Lustrilanang Konfirmasi Hadir Pemeriksaan Besok
Berita
KPK Sebut OTT Pj Bupati Sorong Terkait Pengondisian Temuan BPK
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut OTT tersebut terkait dengan pengondisian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Mula Akmal - Senin, 13 November 2023
KPK Sebut OTT Pj Bupati Sorong Terkait Pengondisian Temuan BPK
Indonesia
Kejaksaan Agung Selidiki Aliran Uang Rp 40 Miliar Achsanul Qosasi
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan pihaknya masih mendalami dan mencari alat bukti kemana aliran uang Rp 40 miliar yang diterima Achsanul Qosasi dari terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), apakah untuk memperkaya diri sendiri atau mengalir kepada pihak lain.
Mula Akmal - Sabtu, 04 November 2023
Kejaksaan Agung Selidiki Aliran Uang Rp 40 Miliar Achsanul Qosasi
Indonesia
Tersangka Baru Kasus BTS Achsanul Qosasi Punya Harta Rp 24,8 Miliar
Achsanul telah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima uang senilai Rp 40 miliar dari korupsi proyek tersebut.
Zulfikar Sy - Jumat, 03 November 2023
Tersangka Baru Kasus BTS Achsanul Qosasi Punya Harta Rp 24,8 Miliar
Indonesia
BPK Temukan Penyaluran Dana FLPP Tidak Tepat Sasaran
Komisioner BP Tapera juga diminta melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Maret 2023
BPK Temukan Penyaluran Dana FLPP Tidak Tepat Sasaran
Indonesia
Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terancam tak memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Zulfikar Sy - Rabu, 01 Maret 2023
Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu
Indonesia
KPK Tetapkan General Manager PT Antam Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Dodi Martimbang sebagai tersangka.
Mula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
KPK Tetapkan General Manager PT Antam Tersangka
Indonesia
Presiden Jokowi Respons Temuan BPK soal Komcad
Ia menyebut temuan-temuan tersebut di kementerian selalu ada.
Andika Pratama - Rabu, 02 November 2022
Presiden Jokowi Respons Temuan BPK soal Komcad
Indonesia
KPK Pertahankan Predikat WTP dari BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Zulfikar Sy - Jumat, 24 Juni 2022
KPK Pertahankan Predikat WTP dari BPK
Indonesia
Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.
Mula Akmal - Kamis, 23 Juni 2022
Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Indonesia
PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menemukan kejanggalan terkait pembayaran commitment fee atau biaya komitmen gelaran Formula E.
Zulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar
Indonesia
BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal
BPK menyimpulkan terdapat sejumlah permasalahan program penyediaan hunian bagi warga miskin yang masih belum baik.
Mula Akmal - Senin, 06 Juni 2022
BPK Nilai Penyediaan Hunian Terjangkau yang Dijanjikan Anies Belum Optimal
Indonesia
Risma Tanggapi Temuan BPK Bansos Tak Tepat Sasaran Rp 6,93 Triliun
BPK menemukan ada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,93 triliun.
Zulfikar Sy - Sabtu, 04 Juni 2022
Risma Tanggapi Temuan BPK Bansos Tak Tepat Sasaran Rp 6,93 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Raih 5 Kali WTP, Anies: Jakarta Telah Tunjukkan Kerja Keras
Pemerintah DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Zulfikar Sy - Selasa, 31 Mei 2022
Pemprov DKI Raih 5 Kali WTP, Anies: Jakarta Telah Tunjukkan Kerja Keras