Dalam menjalankan tugas, kata Arief, KPU terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait khusus parpol sebagai peserta dalam pemilu 2019. KPU juga meminta masukan dari semua pihak untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur dan damai.

Rahmat mengatakan, indikasi dugaan pelanggaran itu terkait dengan alur masuk paslon ke ruang karnaval deklarasi kampanye damai. Al-hasil, terjadi kerumunan massal yang tidak seimbang antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 2.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden RI ke-6 itu melakukan aksi WO dari arena karnaval karena melihat adanya atribut relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang terlalu banyak. Padahal, dalam kesepakatnya tidak boleh ada atribut parpol.

Hanya saja keputusan tersebut masih akan disempurnakan setelah KPU menerima rekomendasi Bawaslu dan mengakomodir catatan partai politik pengusung Prabowo-Sandi yang mengklaim menemukan pemilih ganda.

"Rekomendasi tersebut dilakukan atas hasil pengawasan dan analisis Bawaslu terhadap DPT provinsi untuk Pemilu 2019, yaitu masih banyak data ganda dalam DPT," kata Ketua Bawaslu Abhan

Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah hukum jika ternyata KPUD DKI tidak menjalankan perintah keputusan Bawaslu.

Menyikapi hal itu, Sekjen Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) sekaligus pihak pelapor, Zakir Rasyiding menilai, Bawaslu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Padahal, terlapor yang menjadi saksi kunci dalam pemeriksaan kasus ini, Andi Arief, belum juga memberi keterangan kepada Bawaslu.

Andi Arief akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait cuitannya di Twitter yang menyebut soal mahar politik 500 Miliar dari Wapres Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN