Kumpulan Berita Baleg
Kumpulan Berita Baleg
Baleg DPR Gelar Rapat Panja Penyusunan Draf RUU Omnibus Law Kesehatan
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan.
Baleg DPR Segera Panggil Komisi V Bahas RUU LLAJ
"Nanti segera kami panggil Komisi V, karena memang RUU ini belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022," kata Wakil Ketua Baleg, Abdul Wahid kepada wartawan, Selasa (7/6).
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.
Baleg DPR Targetkan Revisi UU PPP Rampung Sebelum Masa Reses
Badan Legislasi (Baleg) menargetkan revisi UU PPP rampung sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April.
Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai
Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Pekan Depan, DPR-Pemerintah Gelar Raker Bahas RUU TPKS
“Tanggal 24 kita akan raker bersama pihak pemerintah, hadir semua,” ujarnya.
Perbudakan Seksual Masuk Dalam Bahasan RUU TPKS
pemerintah untuk segera sahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna mengisi adanya ‘kekosongan’ dalam hukum yang menangani kasus kekerasan seksual.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP
Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law
Pembahasan RUU PPP tidak akan sekadar menampung pendapat yang menjadi putusan MK terkait Ominbus Law atau dikenal Cipta Kerja (Ciptaker).
