Baleg

8 Fraksi DPR Setuju RUU DKJ Dibawa ke Paripurna
Berita
8 Fraksi DPR Setuju RUU DKJ Dibawa ke Paripurna
Soffi Amira Putri - Senin, 18 Maret 2024
Indonesia
Baleg DPR Terima Naskah Akademik RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim berbicara pula soal mitigasi bencana
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Maret 2023
Baleg DPR Terima Naskah Akademik RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Panja Penyusunan Draf RUU Omnibus Law Kesehatan
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan.
Mula Akmal - Selasa, 24 Januari 2023
Baleg DPR Gelar Rapat Panja Penyusunan Draf RUU Omnibus Law Kesehatan
Indonesia
Baleg DPR Segera Panggil Komisi V Bahas RUU LLAJ
"Nanti segera kami panggil Komisi V, karena memang RUU ini belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022," kata Wakil Ketua Baleg, Abdul Wahid kepada wartawan, Selasa (7/6).
Andika Pratama - Selasa, 07 Juni 2022
Baleg DPR Segera Panggil Komisi V Bahas RUU LLAJ
Indonesia
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 April 2022
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Revisi UU PPP Rampung Sebelum Masa Reses
Badan Legislasi (Baleg) menargetkan revisi UU PPP rampung sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April.
Andika Pratama - Kamis, 07 April 2022
Baleg DPR Targetkan Revisi UU PPP Rampung Sebelum Masa Reses
Indonesia
Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai
Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 April 2022
Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai
Indonesia
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.
Andika Pratama - Rabu, 06 April 2022
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Mula Akmal - Rabu, 06 April 2022
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Indonesia
Pekan Depan, DPR-Pemerintah Gelar Raker Bahas RUU TPKS
“Tanggal 24 kita akan raker bersama pihak pemerintah, hadir semua,” ujarnya.
Andika Pratama - Rabu, 16 Maret 2022
Pekan Depan, DPR-Pemerintah Gelar Raker Bahas RUU TPKS
Indonesia
Perbudakan Seksual Masuk Dalam Bahasan RUU TPKS
pemerintah untuk segera sahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna mengisi adanya ‘kekosongan’ dalam hukum yang menangani kasus kekerasan seksual.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Februari 2022
Perbudakan Seksual Masuk Dalam Bahasan RUU TPKS
Indonesia
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP
Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
Andika Pratama - Senin, 07 Februari 2022
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP
Indonesia
Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law
Pembahasan RUU PPP tidak akan sekadar menampung pendapat yang menjadi putusan MK terkait Ominbus Law atau dikenal Cipta Kerja (Ciptaker).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Februari 2022
Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law
Indonesia
Baleg Setujui Harmonisasi Aturan Tentang 6 Provinsi Dibahas Panja
Dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 Februari 2022
Baleg Setujui Harmonisasi Aturan Tentang 6 Provinsi Dibahas Panja
Indonesia
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan
FPD menegaskan, perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Januari 2022
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan