Pada 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah Rp 0,56 triliun.
pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khususnya perpajakan pada 2022 tercapai, sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.
Saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. Padahal, sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota.
Pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun.
Dalam APBN 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp 769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.
Struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2021 meningkat delapan persen jika dibandingkan dengan September 2020 (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7.287,3 triliun, dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).
Pajak dari golongan tersebut nantinya akan memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperlebar ruang fiskal.
Dalam APBN 2022 telah disepakati asumsi ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dolar AS, serta tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun 6,8 persen.
Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.
Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp 1.193,2 triliun, yang berarti 114,8 persen dari APBN 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun.
Pemerintah juga akan terus menstimulasi aktivitas ekonomi melalui berbagai bentuk program perlindungan sosial maupun insentif untuk dunia usaha.
Evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar akan dilakukan, agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.
Prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik, hingga capaian pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan II-2021.
Pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen. rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting
Petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian
Jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp 214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Wapres juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.
"Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya," kata Sri Mulyani.
