Wapres Jusuf Kalla lebih lanjut menjelaskan anggaran yang berpotensi untuk bocor atau dikorupsi adalah pos untuk belanja modal dan belanja barang yang senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.
penetapan target pajak dalam APBN 2018 dan penyaluran bantuan subsidi non-tunai, dinilai tak realistis. Sebab, pada pengalaman APBN sebelumnya, pemerintah ternyata tidak sanggup mencapai target-target yang ditetapkannya sendiri