Wapres Jusuf Kalla lebih lanjut menjelaskan anggaran yang berpotensi untuk bocor atau dikorupsi adalah pos untuk belanja modal dan belanja barang yang senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

APBN pada 2018 sebesar Rp2.000 triliun

Seharusnya anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia

Jika Prabowo enggan datang langsung ke kantor KPK bisa juga melapor lewat telepon pengaduan lembaga antirasuah.

KPK menyatakan isu kebocoran anggaran itu harus diperiksa secara rinci

Pada pemerintahan sebelum Jokowi, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci.

penetapan target pajak dalam APBN 2018 dan penyaluran bantuan subsidi non-tunai, dinilai tak realistis. Sebab, pada pengalaman APBN sebelumnya, pemerintah ternyata tidak sanggup mencapai target-target yang ditetapkannya sendiri

APBN adalah instrumen negara yang berisi anggaran untuk program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.