Kebocoran juga terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam menentukan tarif dan basis pajak.

Lewat penerapan e-budgeting, e-procurement dan e-planing angka potensi kebocoran semakin bisa direndam.

Politikus Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro mengatakan, inkonsistensi yang dilakukan pemerintahan Jokowi salah satunya terjadi pada tahun 2015 dimana anggaran pendidikan di tahun tersebut turun 5 persen.

Wapres Jusuf Kalla lebih lanjut menjelaskan anggaran yang berpotensi untuk bocor atau dikorupsi adalah pos untuk belanja modal dan belanja barang yang senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

APBN pada 2018 sebesar Rp2.000 triliun

Seharusnya anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia

Jika Prabowo enggan datang langsung ke kantor KPK bisa juga melapor lewat telepon pengaduan lembaga antirasuah.

KPK menyatakan isu kebocoran anggaran itu harus diperiksa secara rinci