Kumpulan Berita APBD
Kumpulan Berita APBD
APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak
Masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD.
Uang Pemerintah Ngendap di Bank Naik Jadi Rp 226 Triliun, Jokowi Kesal
Saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. Padahal, sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota.
Jabar Masih Harus Anggarkan Penanggulangan dan Penanganan COVID-19
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat
RAPBD 2022 DKI Jakarta tahun disepakati sebesar 84,4 triliun atau naik 6,25 persen.
DKI Masih Ngos-ngosan Mengejar Target Pajak 2021
Jika diasumsikan bahwa realisasi pajak tahun 2022 sama dengan 2019, maka akan ada defisit Rp 5,2 triliun.
Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 72,10 triliun diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 60,07 triliun, Belanja Modal Rp 9,42 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 2,51 triliun dan Belanja Transfer Rp 392,86 miliar
DPRD dan Pemprov DKI Bahas APBD 2022 Cuma 3 Hari
Untuk pembahasan materi Raperda APBD 2022, bakal diawali dengan pidato Anies di tanggal yang sama dengan MoU KUA-PPAS. Selang sehari fraksi-fraksi di DPRD DKI bakal memberikan pemandangan umum terkait rancangan APBD 2022.
Wagub DKI: Target Pendapatan APBD DKI Turun Hingga 10 Persen
Penurunan target pendapat itu pun berimbas pada Belanja Daerah yang berkurang Rp 3,3 triliun atau 4,58 persen
Di Cirebon, Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Mulai Gunakan QR Code
ebab, imbas pandemi COVID-19, PAD jadi menurun cukup drastis. Adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan non tunai ini supaya lebih efektif dan efesien.
Pemda Harus Gerak Cepat Pakai Dana Transfer Daerah dan Desa Untuk COVID-19
Airlangga menganjurkan, pemda melakukan inovasi untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi agar masyarakat Indonesia dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan COVID-19
Wapres Perintahkan Kepala Daerah Segera Pacu Penyerapan Anggaran
Wapres juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.
PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin
Perpanjangan PPKM Darurat harus disertai solusi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pedagang PKL dan pasar tradisional non esensial.
Pendapatan Daerah Terseok
Realisasi pendapatan pada tingkat provinsi, kata dia, angkanya mencapai 43,47 persen atau sebesar Rp 158,56 triliun. Untuk kabupaten/kota, kata dia, realisasi pendapatannya berada pada angka 41,45 persen atau sebesar Rp 330,31 triliun.
Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes
Beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi inakesda, yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua.
Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies
"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.
Tak Punya Anggaran, Pemkab Rejang Lebong Tunda Seleksi CPNS dan PPPK
Minimnya anggaran yang dimiliki daerah itu, karena banyaknya anggaran difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan banyak juga anggaran yang dipotong oleh pemerintah pusat.
Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah
alam APBD 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memproyeksikan target pendapatan di triwulan kedua tahun 2021 sebesar Rp43,37 triliun Tapi baru mencapai 23 Persen.
Pemkab Sleman Anggarkan Rp133,7 Miliar Untuk Penanganan COVID-19 di 2021
Kendala dalam realisasi anggaran yakni belum adanya juklak dan juknis sebagai pedoman untuk pengeluaran anggaran terutama insentif bagi vaksinator.
Bulan Maret 2021, Rp182 Triliun Duit Pemda Mengendap di Bank
"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi," tegas Jokowi.
Serap Penganguran, Jokowi Perintakan Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya
Program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya
