Kumpulan Berita Ahmad Doli Kurnia
Kumpulan Berita Ahmad Doli Kurnia
DPR Sesalkan Pengurangan Mahasiswa Baru IPDN
Kuota penerimaan mahasiswa baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengalami pengurangan. Kondisi ini disesalkan Komisi II DPR RI.
Golkar Akui Megawati Lobi Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar
Golkar mengakui ada lobi politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PDIP Tanggapi Nama Ridwan Kamil Ditawari Megawati jadi Bacawapres Ganjar
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa nama Ridwan Kamil masih sebatas bakal calon wakil presiden (cawapres) sama seperti kandidat lainnya.
Golkar Sebut Megawati Tawarkan Ridwan Kamil Jadi Bacawapres Ganjar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hal tersebut telah disampaikan Ridwan Kamil kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
DPR Dorong Bawaslu Lakukan Pengawasan Meski Kampanye di Sekolah Diperbolehkan
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung khawatir implementasi dari kebijakan tersebut akan menimbulkan polemik. Maka dari itu, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut pada rapat kerja mendatang bersama dengan mitra kerja penyelenggara pemilu.
DPR Pastikan Tak Ada Pemberhentian Tenaga Honorer
Komisi II DPR memberikan angin segar untuk tenaga honorer. Dewan Legislatif Senayan memastikan bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia.
Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menuturkan, pihaknya membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu.
Dedi Mulyadi Dimintai Klarifikasi soal Pengunduran Diri ke Ketum Golkar
Golkar meminta Dedi Mulyadi untuk melakukan klarifikasi langsung ke Ketum Airlangga Hartarto ihwal niatannya keluar dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
KPU Diminta Tak Ubah Keterwakilan Perempuan 30 Persen dalam Pemilu
Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang
Pengesahan Perppu Pemilu diambil dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Elite Golkar Akui JK Sarankan KIB Gabung Koalisi Perubahan Persatuan
“Saya kira pasti ya, senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, dan masukan," ucap Doli di Jakarta, Senin (27/3).
Golkar Buka Peluang Perlebar Koalisi
"Artinya, masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi, kemudian untuk menyatukan koalisi yang ada," sambung Doli.
DPR dan Pemerintah Sepakat Draf Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna
"Dari sembilan fraksi yang ada di DPR menyetujui dan menerima rancangan undang-undang tentang Perppu ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
Mendagri Serahkan 10 Poin Perppu Pemilu ke Komisi II DPR
Dalam raker itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan 10 poin materi yang termuat dalam Perppu Pemilu kepada Komisi II DPR.
DPR Bakal Panggil KPU Bahas Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu
Komisi II DPR RI memastikan akan mengagendakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan menunda Pemilu 2024.
DPR Ungkap Carut Marut Data Honorer Jadi Hambatan Penyusunan UU ASN
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan permasalahan pendataan honorer masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisi II DPR Kritik Ketua KPU soal Wacana Pemilu 2024 Hanya Coblos Partai
"Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu. KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang, sementara bila ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan Undang-Undang," kata Doli
DPR Sebut Perppu Pemilu Tinggal Menunggu Teken dari Jokowi
Komisi II DPR RI hingga kini masih menunggu pemerintah mengirimkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu ke DPR agar dapat segera dibahas dan disetujui parlemen.