Zulhas-Amien Rais Tak Bisa Disatukan, PAN di Ujung Tanduk Amien Rais. (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pengamat politik Jerry Massie menilai, gejolak di internal Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai wajar. Petinggi partai berlogo matahari itu sudah tidak kompak. Hal ini terlihat dari mundurnya Hanafi Rais dari PAN.

“Persepsi Zulkifli Hasan (ketua umum PAN) dan Amien Rais (ketua dewan kehormatan PAN) tak bisa disatukan,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies ini kepada wartawan, Sabtu (9/5).

Baca Juga

Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

PAN tidak lagi harmonis seperti era Hatta Rajasa. Pasalnya, hubungan Hatta dan Amien kompak selama berpolitik. Sehingga, ia tidak heran dengan kabar Amien yang hendak membentuk partai baru untuk bisa bersaing di Pemilu 2024.

Dia menilai langkah itu diambil agar Amien lebih leluasa mengimplementasikan ideologinya. “Kalau terjadi dualisme, otomatis satu pihak jadi oposisi dan Zulhas bisa berafiliasi dengan gerbong pemerintah,” ujar dia.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)
Mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)

Jerry memprediksi sebagian kader PAN bakal pindah ke partai besutan Amien. “Barangkali ada sekitar 20% sampai 30% yang mundur,” ucap dia.

Isu keretakan di tubuh partai muncul setelah surat pengunduran putra sulung Amien Rais, Hanafi Rais, dari PAN beredar di kalangan media. Dalam surat tersebut, Hanafi tidak menjelaskan detail alasan pengunduran dirinya.

‘Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari ketua Fraksi PAN DPR, dan dari anggota DPR Fraksi PAN 2019-2024,’ tulis Hanafi dalam surat bertanggal 5 Mei 2020 itu.

Baca Juga

Zulhas Sebut DPR dan DPD Sepakat Kembalikan Wewenang MPR Tetapkan GBHN

Kendati begitu, polemik pengunduran diri Hanafi Rais dianggap tidak berdampak terhadap PAN. Hal itu karena Hanafi hanya mundur sebagai pengurus, bukan kader.

“Kan enggak mundur dari anggota dan kader PAN,” kata Wakil Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Kamis (7/5). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu
Indonesia
Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu

Bea Cukai bisa memberikan sanksi kepada AP mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Mengutip PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu hukuman ringan, sedang, hingga berat.

Rugi Rp11,3 Triliun, Ini Pembelaan Pertamina
Indonesia
Rugi Rp11,3 Triliun, Ini Pembelaan Pertamina

Konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117 ribu kilo liter (KL) per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi
Indonesia
Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Dengan demikian, dia bakal mendekam di sel tahanan hingga 11 Oktober 2020.

Saran Ridwan Kamil kepada Pengelola Wisata
Indonesia
Saran Ridwan Kamil kepada Pengelola Wisata

Kang Emil mengatakan, pembukaan sektor pariwisata dilakukan secara bertahap

[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?

Namun Mahfud tidak ingin aparat terlalu keras menyikapi kebijakan ini

Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan
Indonesia
Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan

Beberapa lokasi itu antara lain Stasiun Juanda, Terminal Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.

Kaum Muda Tidak Sadar Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Kaum Muda Tidak Sadar Terinfeksi COVID-19

Virus corona penyebab COVID-19 pada dasarnya sama dengan virus corona lain penyebab penyakit lain

UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Jurnalis
Indonesia
UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Jurnalis

"Selain dari aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang," kata Abdul

 Jaksa Agung Minta Pelanggar PSBB Ditindak Tegas
Indonesia
Jaksa Agung Minta Pelanggar PSBB Ditindak Tegas

Burhanudin menilai, tindakan tegas diperlukan setelah melihat kondisi saat ini di mana objek yang diperika lebih "galak" dibandingkan petugas yang melakukan pemeriksaan.