Zaken Kabinet Jokowi, Mimpi Setengah Hati di Siang Bolong Zaken Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Twitter @jokowi)

DEWAN Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii sempat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk zaken kabinet jika kembali terpilih. Usulan datang ketika mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu bertandang ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 9 Mei lalu.

Zaken kabinet merupakan lawan dari bentuk kabinet koalisi, lantaran diisi sejumlah menteri dari kalangan profesional. Zaken kabinet bukan sekadar diisi menteri-menteri titipan partai koalisi. Bentuk zaken kabinet ini, pernah ada di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Sukarno.

Saat ini, Jokowi hampir pasti akan menjabat kembali sebagai presiden, jika merujuk pada hasil hitung sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hasil akhir baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang. Sedangkan Kabinet kerja Jokowi, baru akan selesai Oktober 2019.

Mungkinkah Jokowi Membentuk Zaken Kabinet?

Zaken Kabinet
Presiden Joko Widodo membacakan sumpah jabatan saat Pelantikan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Oktober 2014. Presiden Joko Widodo melantik 34 Menteri dan dua Wakil Menteri. (Setpres/Cahyo)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai menjadi rintangan bagi Jokowi untuk membentuk zaken kabinet. Bahkan, kata dia, mewujudkan Zaken Kabinet di Indonesia saat ini sama saja dengan mimpi di siang bolong, alias mustahil.

"Susah dan berat (membentuk zaken kabinet). Karena dalam konsep presidensial threshold 20% itu, mengharuskan seorang capres itu berkoalisi dengan banyak partai. Di situlah persoalannya," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Rabu (15/5) malam.

Menurut Ujang, untuk menghindari divided government (pemerintahan yang terbelah di mana cabang kekuasaan legislatif dikuasai opisisi), Jokowi harus mengakomodir menteri-menteri dari partai koalisi dengan imbalan dukungan politik di parlemen.

Divided government adalah konsekuensi dari desain politik presidensialisme mutli partai yang kita anut. Lahirlah "presiden minoritas," yakni partai utama pendukung presiden tidak mampu menguasai mayoritas sederhana di DPR.

BACA JUGA: Gerindra Anggap Para Menteri Jokowi Tidak Bisa Jaga Kualitas Pemilu

Akhirnya, kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, koalisi menjadi jawaban. Pertama, koalisi teknis untuk memenuhi persyaratan mengusung calon presiden, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Kedua, koalisi politis mendukung pemerintah di parlemen.

"Walaupun Pak Jokowi mengatakan 'saya tidak ada beban', persoalannya adalah di beban partai politik koalisi itu. Nah, ketika mereka berkoalisi, tentu mereka mengejar sebuah jabatan, sebuah kursi menteri. Bohong dan mustahil jika semua partai politik tidak mengejar itu," ujar dia.

Tidak Ada Makan Siang Gratis

pelantikan menteri
Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri baru di Istana Negara 12 Agustus 2015. Mereka berasal dari kalangan profesional dan parpol. Namun, di antara mereka yang dilantik itu kembali terkena reshuffle seperti eks Menko Maritim Rizal Ramli (ke-2 dari kanan). (Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Logika pembentukan koalisi yang paling laris dalam sejarah pasca-reformasi adalah teori koalisi kemenangan-minimal ketimbang berbasis ideologis. Yang penting mendapat dukungan minimal 50% +1 di parlemen, apapun warna ideologi partainya.

Dengan demikian, presiden terpilih bakal menumpuk dukungan partai menjadi koalisi obesitas, meski disiplin koalisi tak menjadi jaminan. Partai pendukung direpresentasikan di dalam kabinet pemerintah, sedangkan blok oposisi berada di luar pemerintahan.

"Oleh karena itu biasanya dalam setiap koalisi di Indonesia setiap lima tahunan, itu mereka sudah deal-deal di awal. Jadi misalkan Golkar dapat berapa kursi, PKB dapat berapa kursi, itu sesungguhnya sudah terjadi. Belum tadi, menuju pada pencalonan capres tersebut, jadi sudah clear di situ," ujarnya.

BACA JUGA: ICW: Tak Satu Pun Menteri Jokowi Laporkan Kekayaan ke KPK

Dalam politik adagium 'Tidak ada makan siang gratis' kerap menjadi pakem. Bantuan dan dukungan yang diberikan selalu mengharapkan imbalan politik. Ujang pun mengingatkan skenario memperbesar postur koalisi rawan menciptakan kabinet transaksional. Pos-pos kementerian diprediksi menjadi ajang politik dagang sapi dan diserahkan kepada menteri-menteri dari partai dengan imbalan dukungan politik.

"Inilah yang terjadi pada masa Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, atau kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri atau Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," terangnya.

Berkaca ke Periode Pertama

Kabinet kerja
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama anggota Kabinet Kerja Jilid 1. (ANT)

Jika merujuk pemerintahan Jokowi jilid I, Kabinet Kerja juga sangat kental aroma kompromi politiknya. PDI Perjuangan menyumbang lima menteri (Tjahjo Kumolo, Rini Soemarno, Yassona Laoly, AAGN Puspayoga, dan Puan Maharani). PKB mendapat jatah empat menteri (Marwan Jafar, Hanif Dakhiri, Imam Nahrawi dan Khofifah Indar Parawansa).

Kemudian NasDem diberi jatah tiga menteri (Tedjo Edy Purdjianto, Ferry Mursidan Baldan, dan Siti Nurbaya). Sementara Hanura mendapat dua menteri (Saleh Husin dan Yuddy Chrisnandi) dan PPP satu kursi (Lukman Hakim Syaifuddin). Total 15 dari 34 pos kementerian dipegang menteri dari partai.

BACA JUGA: Ini 5 Menteri Wanita Kabinet Kerja yang Diakui Dunia

Ujang melanjutkan, dalam sistem presidensial-multipartai, presiden siapapun tak bisa menerapkan hak prerogatifnya dalam membentuk kabinet secara maksimal. Nama-nama calon menteri dari partai berasal dari rekomendasi ketua-ketua umum partai.

"Sekarang itu sudah terjadi sudah deal, maka proses untuk membuat zaken kabinet kan menjadi sulit, jadi susah. Nah ini persoalan. Oleh karena itu tidak heran misalkan zaken kabinet selalu menjadi wacana setiap akan membentuk kabinet," jelas Ujang.

Pasalnya, Jokowi tak bisa mengontrol siapa calon menteri dari partai yang dia inginkan. Meritokrasi internal partai juga tidak berjalan baik sehingga kader yang profesional dan berintegritas tinggi seringkali luput dari radar ketua umum karena masalah like and dislike.

"Ya, kita lihat aja kemarin, contohnya yang paling konkret dan paling nyata ketika menentukan cawapres. Bagaimana Pak Jokowi menginginkan Mahfud MD, tapi partai-partai itu kan memboikot. Artinya dalam posisi itu pak Jokowi mengakui sendiri tidak bisa mengelak kalau calonnya harus yang lain, Maruf Amin ketika itu disodorkan partai-partai koalisi," beber dia.

Terganjal Sistem Setengah Hati

Abnur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur terpaksa terdepak dari Kabinet Kerja Jokowi karena partainya PAN memilih mendukung Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. (ANTARA FOTO)

Celakanya, kata Ujang, jika nama-nama calon menteri yang diusulkan partai lebih karena faktor patronage negatif, sebaliknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak punya keberanian penuh untuk menolaknya.

"Setiap pemilu wacana zaken kabinet selalu berkembang, cuma persoalannya tidak pernah terealisasi. Karena itu tadi, persoalannya presidensial tapi membutuhkan dukungan partai sehingga dukungan itu memberikan kompensasi kepada partai-partai tersebut," paparnya.

Jika berkaca dari pemerintahan Jokowi jilid I, Ujang mengakui, tak semua menteri dari partai politik buruk, baik dari sisi kompetensi maupun integritasnya. Namun, sebagian besar menteri Kabinet Kerja ditempatkan bukan sesuai dengan kapasitasnya.

"Prinsip meritokrasi the right person in the right place tak bisa diterapkan sepenuhnya," sesal pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia itu.

BACA JUGA: Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diisi Kaum Milenial, Salah Satunya Sosok Ini

Seharusnya, menurut Ujang, struktur kabinet dibuat mengikuti fungsinya sehingga terhindar dari inefisiensi anggaran dan tumpang tindih fungsi. Yang menjadi persoalan, kata dia, jika nama-nama menteri dari partai itu menjadi harga mati.

"Melihat tekanan partai politik menjadi sulit bagi Jokowi untuk menentukan kebijakan. Pemilihan menteri jadi ngga ada ukurannya, enggak ada standarnya. Ini persoalan deal-deal ketua umum saja dengan calon menteri dari partainya itu," ujar peraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI) ini.

Dengan kondisi demikian, menteri yang berasal dari partai harus dipaksakan masuk dalam struktur yang ada, meski minus kompetensi dan profesionalitas, atau bahkan dengan menggeser calon menteri lain yang mungkin lebih kayak.

"Sekalipun orang partai mampu (menjadi menteri) tapi persoalannya walaupun dia profesional, tetap saja harus mencari pundi-pundi finansial untuk partainya. Oleh karena itu, tidak heran dan tidak aneh ketika orang partai yang jadi menteri terkena kasus hukum. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi Jokowi ke depan," tutup Ujang. (Pon)

BACA JUGA : Megawati Ungkap Alasan Jokowi Pilih Anggota BPIP yang Sudah Sepuh

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH