Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Upaya Mendagri Tito Karnavian mencopot Kepala Daerah yang dianggap tak patuh protokol kesehatan dinilai ngawur

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak bisa mencopot kepala daerah setelah diterbitkannya instruksi penegakan protokol kesehatan dari Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

Menurut Yusri, instruksi Presiden dan Instruksi Menteri maupun sejenisnya pada hakikatnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yusril mengatakan UU Pemerintahan Daerah menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan KPUD

KPU, lanjut dia, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan mana sebagai pemenang dalam pilkada.

"Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi," jelas Yusri kepada awak media, Jumat (21/11).

Yusril melanjutkan pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang tidak dapat dipersoalkan dan tolak oleh pemerintah. Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/wali kota terpilih dan melantiknya.

Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur.

"Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya," tutur dia.

Mantan kuasa hukum Jokowi di Pilpres 2019 ini menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD.

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusril mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan.

Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri. Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun bahkan lebih.

"Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Mantan Menteri Kehakiman ini menegaskan, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. “Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Beberkan Penyebab Meninggalnya Predator Seks Asal Perancis
Indonesia
Polisi Beberkan Penyebab Meninggalnya Predator Seks Asal Perancis

Setelah dilakukan perawatan selama tiga hari, akhirnya tersangka meninggal dunia pada Minggu

 Selama Lebaran Pertama dan Kedua, Yogyakarta Zero Pasien Positif Corona
Indonesia
Selama Lebaran Pertama dan Kedua, Yogyakarta Zero Pasien Positif Corona

"Tanggal 24 Mei sampel yang diuji sebanyak 109 sampel, dengan hasil diumumkan pada tanggal 25 Mei 2020 yaitu 0 kasus positif, 2 kasus sembuh, 1 kasus konfirmasi meninggal negatif, dan 6 orang negatif," jelas Biwara

Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat
Dunia
Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat

Kota Ruili di Provinsi Yunnan, Tiongkok, yang berbatasan dengan Myanmar ditutup total (lockdown).

Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021

Jika DKI mengundurkan penanggulangan COVID-19 dikhawatirkan kasus corona "menggila" sehingga menyebar luas.

Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab
Indonesia
Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Dunia maya kembali dihebohkan dengan adanya video viral seorang anggota TNI Angkatan Udara (AU) yang tengah melantunkan nyanyian menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Pegawai BUMN 45 Tahun ke Bawah Siap-Siap Mulai Berkantor Lagi 25 Mei
Indonesia
Pegawai BUMN 45 Tahun ke Bawah Siap-Siap Mulai Berkantor Lagi 25 Mei

Skenario pemulihan kegiatan BUMN di masa wabah pada fase pertama akan dimulai pada 25 Mei 2020.

[HOAKS Atau FAKTA]: Mengunyah Daun Sirih Bikin Sembuh Dari COVID-19
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Mengunyah Daun Sirih Bikin Sembuh Dari COVID-19

Dalam pembuatan antiseptik dari daun sirih juga perlu memerhatikan ukuran, dosis dan konsentrasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan resistensi.

Menyimpang dari Pancasila, ASN Sulit Disanksi
Indonesia
Menyimpang dari Pancasila, ASN Sulit Disanksi

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN misalnya belum memiliki mekanisme penindakan jika ada ASN yang terduga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin
Indonesia
ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin

KPK menyebut Nazaruddin tidak pernah mendapatkan status sebagai JC

DVI RS Polri Terima 56 Kantong Jenazah Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
DVI RS Polri Terima 56 Kantong Jenazah Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

DVI Polri terus mengumpulkan data antemortem dari keluarga penumpang