Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Upaya Mendagri Tito Karnavian mencopot Kepala Daerah yang dianggap tak patuh protokol kesehatan dinilai ngawur

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak bisa mencopot kepala daerah setelah diterbitkannya instruksi penegakan protokol kesehatan dari Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

Menurut Yusri, instruksi Presiden dan Instruksi Menteri maupun sejenisnya pada hakikatnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yusril mengatakan UU Pemerintahan Daerah menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan KPUD

KPU, lanjut dia, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan mana sebagai pemenang dalam pilkada.

"Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi," jelas Yusri kepada awak media, Jumat (21/11).

Yusril melanjutkan pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang tidak dapat dipersoalkan dan tolak oleh pemerintah. Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/wali kota terpilih dan melantiknya.

Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur.

"Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya," tutur dia.

Mantan kuasa hukum Jokowi di Pilpres 2019 ini menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD.

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusril mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan.

Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri. Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun bahkan lebih.

"Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Mantan Menteri Kehakiman ini menegaskan, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. “Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Dukung Eri-Armuji, Pendukung Whisnu Sakti Mengamuk
Indonesia
PDIP Dukung Eri-Armuji, Pendukung Whisnu Sakti Mengamuk

Pendukung Whisnu Sakti Buana mengamuk di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Romahurmuziy Cuma Dibui 1 Tahun, ICW Bandingkan Korupsi Kades Saja 4 Tahun
Indonesia
Romahurmuziy Cuma Dibui 1 Tahun, ICW Bandingkan Korupsi Kades Saja 4 Tahun

Kades di Bekasi divonis 4 tahun penjara denda Rp30 juta.

Resesi, 30 Juta Kelas Menengah Bawah Rentan Jatuh Miskin
Indonesia
Resesi, 30 Juta Kelas Menengah Bawah Rentan Jatuh Miskin

Peningkatan angka kemiskinan menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin.

[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri

Pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo bersama pimpinan KAMI lainnya, Din Syamsuddin, pun mendatangi para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polrim. Namun, upaya tersebut gagal.

Pelanggaran Visa Editor Mongabai.com, Mahfud MD: Kalau Cuma Itu Deportasi Saja Secepatnya
Indonesia
Pelanggaran Visa Editor Mongabai.com, Mahfud MD: Kalau Cuma Itu Deportasi Saja Secepatnya

Philip akan dideportasi bila hanya ditemukan pelanggaran pada adminstrasi.

Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta
Indonesia
Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta

Menurut Suhaimi, Menteri Risma seharusnya jangan hanya fokus mengatasi gelandangan di ibu kota. Pasalnya jabatan menteri ruang lingkupnya nasional bukan saja Jakarta.

Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19
Indonesia
Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19

Peningkatan kapasitas dan fasilitas layanan kesehatan menjadi syarat penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa juga meyakini Wahyu menerima uang sebesar Rp 500 juta

Novel Baswedan: Tidak Perlu Merekayasa Fakta, Lebih Baik Terdakwa Dibebaskan
Indonesia
Novel Baswedan: Tidak Perlu Merekayasa Fakta, Lebih Baik Terdakwa Dibebaskan

Bila kaidah pembuktian tidak bisa menjadi basis yang kuat untuk menghukum, maka lebih baik dibebaskan