Yusril Soroti Istilah 'Koordinasi' Permenkes Pedoman PSBB Serba Tanggung Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyoroti istilah terkait dengan daerah "berkoordinasi" dengan aparat keamanan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam dalam rangka percepatan penanggulangan virus corona.

"Seperti apa koordinasi itu, tidak begitu jelas. Permenkes memang tidak bisa mengatur detail tentang koordinasi seperti ini. Seharusnya, lebih detil diatur dalam PP yang bisa mengatur lintas sektoral," ucap Yusril melalui keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).

Baca Juga:

Tokoh Agama Imbau Warga Enggak Mudik, Muhammadiyah: COVID-19 Urusan Pemerintah

Menurut Yusril, Permenkes memang tidak bisa disalahkan terkait tidak adanya ancaman sanksi tegas bagi daerah yang tanpa koordinasi sebetulnya sudah memberlakukan PSBB. Sebab, lanjut dia, sanksi pidana pelanggarnya dipenjara 1 tahun atau dikurung 3 bulan atau didenda Rp1 miliar hanya bisa diatur dalam UU.

"PP saja tidak bisa mengatur, apalagi permen. Celakanya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan perppu yang komprehensif untuk menghadapi COVID-19," kata Yusri.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra
Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Alasannya sebagaimana dikutip Antara, kata Yusril, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Karantina Kesehatan sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah COVID-19 tersebut

"Akan tetapi, Pemerintah tidak mau terbitkan perppu. Nah, akhirnya peraturan apa pun yang dibuat dengan mengacu pada tiga UU di atas, semuanya serba tanggung. Dengan demikian, Permenkes masih menyisakan celah bagi mereka untuk melanggar PSBB karena tidak ada sanksi yang mengatur," tutup pakar hukum tata negara itu. (*)

Baca Juga:

Menkes Belum Tetapkan Satupun Daerah PSBB, LBH Tegur Polri Jangan Asal Tangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon

Sanksi untuk kerumunan di Tebet dan Pondok Ranggon kemungkinan berupa denda

 Kepala Daerah Tak Bisa Gegabah Hentikan Perjalanan KRL Atas Nama PSBB
Indonesia
Kepala Daerah Tak Bisa Gegabah Hentikan Perjalanan KRL Atas Nama PSBB

"Jika kita baca baik-baik, SE BPTJ tersebut sifatnya hanyalah rekomendasi untuk melakukan pembatasan operasional transportasi publik untuk penanganan pencegahan Covid 19," kata Azas

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Bertambah

Berdasarkan data di situs Satgas Penanganan COVID-19, pada Jumat (31/7), total kasus di Indonesia ada sebanyak 108.376.

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB
Indonesia
Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB

Aturan itu berlaku bagi para pelaku usaha yang tidak ada dalam sektor yang diizinkan saat PSBB berlangsung.

 Prabowo Legowo, Sandi Siap Maju Jadi Caketum Partai Gerindra
Indonesia
Prabowo Legowo, Sandi Siap Maju Jadi Caketum Partai Gerindra

Jadi semuanya adalah keputusannya ada di Pak Prabowo baik itu kongres rekapan maupun mekanisme seperti apa," kata Sandi

Update COVID-19 Sabtu (23/5): 21.745 Positif, 5.249 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (23/5): 21.745 Positif, 5.249 Sembuh

Kemudian pasien telah sembuh penyakit corona naik mencapai 192 jiwa menjadi 5.249 orang.

Kata Maaf Terakhir Kapten Afwan, Eks Skuadron TNI AU Pilot Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin di HUT Polri
Indonesia
Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin di HUT Polri

Wapres juga berharap Polri terus bersinergi dalam menjaga semangat.

Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak
Indonesia
Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak

Ini merupakan pemeriksaan kedua

MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen
Indonesia
MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan antara 0,9- 1,9 persen di 2020 dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5- 6 persen.