Yusril Sebut Saksi BPN Banyak Bicara Tanpa Bukti Ketua Tim Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Ketua Tim Advokasi Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra menilai saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi tak bisa membuktikan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Salah satu yang bisa menunjukkan ucapannya itu adalah pengakuan 17 juta DPT tak jelas, namun tidak bisa membuktikan.

"Tadi dia mengatakan 17 juta pemilih tidak jelas, namun dia tidak tau apakah itu memiliki hak pilih atau tidak. Jadi yang paling penting dalam persidangan ini adalah kalau terjadi manipulasi," katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Sidang sengekta pilpres di MK. (Antaranews)
Sidang sengekta pilpres di MK. (Antaranews)

Baca Juga: Diksi 'Siluman' Saksi Prabowo Bikin Panas Sidang MK

Melihat hal ini, Yusril menyebut bahwa masalah yang paling serius di persidangan ini adalah itu. "Di awal sidang sudah dibawa kotak-kotak yang disebut pak BW dengan istilah kontainer. Kontainer itu di depan tadi jadi bukan kontainer tapi peti kemas, kontainer buat cucian itu," jelas Yusril.

Yusril menambahkan, dari bukti yang dihadirkan dalam bentuk kontainer tadi banyak yang belum disusun sebagai satu alat bukti.

"Alat bukti mesti dikasih nomor, dikasi leges, dikasih materai fotokopi 12 dan kemudian alat bukti itu diterangkan misal alat bukti no 1 misal KTP pak Prabowo Subianto maksudnya menerangkan tanggal lahir dan kewarganegaraan pak Prabowo subianto," terang.

Karena kasus ini, Yusril bahkan menyebut Tim Hukum kubu 02 banyak bicaram, namun tak bisa membuktikan ucapannya.

"Kalau bukti berantakan dalam kotak itu bagaimana mau menggunakan sebagai alat bukti. Itu juga masih agak membingungkan buat kami," pungkas Yusril. (Knu)

Baca Juga: Hakim MK Marahi Saksi Prabowo: Kami Perlu Data Konkret dari Mulut Anda!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta
Indonesia
Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta

"Berdasarkan penelusuran kami, kebocoran data itu diduga dari BPJS Kesehatan," ujar Boyamin

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal
Indonesia
DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Pemprov DKI Klaim 1,3 Juta Dosis Vaksin Sudah Disuntik ke Warga
Indonesia
Kuasa Hukum tak Bisa Jenguk Munarman, Polri: Kasusnya Kelas Berat
Indonesia
Kuasa Hukum tak Bisa Jenguk Munarman, Polri: Kasusnya Kelas Berat

"Jadi saya jawab alasannya (tidak bisa dijenguk) karena hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (30/4).

Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir
Indonesia
Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir

Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta

Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman diduga melakukan pemukulan terhadap petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius
Indonesia
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius

Ambroncius dijerat pasal berlapis yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

La Nina Picu Longsor, Banjir Hingga Banjir Bandang, BMKG Minta Masyarakat Waspada
Indonesia
La Nina Picu Longsor, Banjir Hingga Banjir Bandang, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Perbedaan suhu itu mengakibatkan terjadinya pergerakan aliran masa udara basah dari Samudera Pasifik

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Puan: Ini Jawaban dari Masukan Berbagai Pihak
Indonesia
Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Puan: Ini Jawaban dari Masukan Berbagai Pihak

Keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat