Yusril: Keyakinan Keagamaan Wajib Dipertimbangkan Dalam Merumuskan Kebijakan Miras ilegal. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden Jharus diikuti dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi peraturan tersebut.

"Peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait dengan minuman keras," ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

Dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka persoalan pengaturan investasi minuman keras tersebut telah resmi dihapus dari norma hukum positif di Indonesia.

Sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemudahan terhadap investasi dalam peraturan tersebut, Yusril memandang tidak mengandung masalah yang serius sehingga tidak perlu direvisi segera.

Yusril menilai, terkait dengan penolakan terhadap bagian tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, itu merupakan hal yang wajar di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Di negara sekuler seperti Filipina saja, Gloria Arroyo Macapagal ketika menjabat sebagai Presiden pernah memveto pengesahan RUU tentang kontrasepsi yang telah disetujui senat, karena mempertimbangkan Gereja Katolik Filipina," ujarnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)
Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)

Yusril menegaskan, bila di negara yang mengaku sekular, ternyata pertimbangan keagamaan tetap menjadi hal yang penting, negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya berbuat lebih daripada itu.

Menurut Yusril, keyakinan keagamaan wajib dipertimbangkan dalam negara merumuskan kebijakan apa pun. Langkah tersebut tidak akan otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila.

"Di negara yang berdasarkan Islam pun, pengaturan bagi kepentingan pemeluk-pemeluk agama selain Islam tetap ada," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BREAKING NEWS: Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak di Perairan Kepulauan Seribu
Indonesia
Merapi Meletus, BPPTKG Imbau Warga Tutup Sumber Air
Indonesia
Merapi Meletus, BPPTKG Imbau Warga Tutup Sumber Air

BPPTKG mengimbau warga Lereng Merapi untuk menutup sumber air dan memakai masker agar tidak terkena debu dari letusan Gunung Merapi.

[HOAKS atau FAKTA): Jokowi Curhat sama Orang-orangan Sawah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Jokowi Curhat sama Orang-orangan Sawah

Akun Facebook Vian Riadi mengunggah foto Presiden Joko Widodo di persawahan tengah berhadapan dengan orang-orangan sawah.

Taring Risma di Pilkada Surabaya
Indonesia
Taring Risma di Pilkada Surabaya

Terpilihnya Eri memang tak lepas dari "bisikan" Risma ke Mega.

Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan
Indonesia
Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan

PT Bio Farma (Persero) memastikan 4 juta dosis vaksin COVID-19 sudah selesai diproduksi dan siap didistribusikan pada Februari 2021.

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.

Pemprov DKI Kerahkan 25 Bus Sekolah Angkut Lansia untuk Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Kerahkan 25 Bus Sekolah Angkut Lansia untuk Vaksinasi COVID-19

Anak buah Anies Baswedan ini berjanji, pihaknya akan menambah jumlah armada bus jika yang saat ini sudah dikerahkan masih dirasa kurang.

Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu
Indonesia
Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu

Salah satu polisi yang diduga menembak anggota laskar FPI dalam kasus Tol Jakarta-Cikampek Km 50 meninggal dunia karena kecelakaan tunggal.

Kasus Gratifikasi Bupati Bogor Rachmat Yasin Disidang di Tipikor Bandung
Indonesia
Kasus Gratifikasi Bupati Bogor Rachmat Yasin Disidang di Tipikor Bandung

Selanjutnya, kata dia, penahanan Rachmat beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Bandung.

Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB
Indonesia
Dengan Syarat Ini, Anies Bakal Longgarkan PSBB

Kini angka penularan virus corona di Jakarta mengalami penurunan ke angka 1.