Yusril: Keyakinan Keagamaan Wajib Dipertimbangkan Dalam Merumuskan Kebijakan Miras ilegal. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden Jharus diikuti dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi peraturan tersebut.

"Peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait dengan minuman keras," ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

Dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka persoalan pengaturan investasi minuman keras tersebut telah resmi dihapus dari norma hukum positif di Indonesia.

Sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemudahan terhadap investasi dalam peraturan tersebut, Yusril memandang tidak mengandung masalah yang serius sehingga tidak perlu direvisi segera.

Yusril menilai, terkait dengan penolakan terhadap bagian tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, itu merupakan hal yang wajar di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Di negara sekuler seperti Filipina saja, Gloria Arroyo Macapagal ketika menjabat sebagai Presiden pernah memveto pengesahan RUU tentang kontrasepsi yang telah disetujui senat, karena mempertimbangkan Gereja Katolik Filipina," ujarnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)
Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)

Yusril menegaskan, bila di negara yang mengaku sekular, ternyata pertimbangan keagamaan tetap menjadi hal yang penting, negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya berbuat lebih daripada itu.

Menurut Yusril, keyakinan keagamaan wajib dipertimbangkan dalam negara merumuskan kebijakan apa pun. Langkah tersebut tidak akan otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila.

"Di negara yang berdasarkan Islam pun, pengaturan bagi kepentingan pemeluk-pemeluk agama selain Islam tetap ada," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI
Indonesia
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI

KPK meminta penundaan sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Semester Pertama 2021, Pajak PPN dan PPnBM Tumbuh Positif
Indonesia
Semester Pertama 2021, Pajak PPN dan PPnBM Tumbuh Positif

Jika dilihat dari per jenis pajak maka hanya PPh NonMigas yang mengalami kontraksi pada semester I-2021 ini yaitu minus 2,91 persen dengan penerimaan sebesar Rp303,17 triliun atau 47,52 persen dari target.

Belum Ada Mahasiswa Demonstrasi di Depan Gedung DPR RI
Indonesia
Belum Ada Mahasiswa Demonstrasi di Depan Gedung DPR RI

Aktivitas unjuk rasa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, belum tampak. Pantauan di depan pintu gerbang utama Gedung DPR sekira pukul 11.00 WIB, belum ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

Biaya Haji 2022 Diusulkan Rp 45 Juta
Indonesia
Biaya Haji 2022 Diusulkan Rp 45 Juta

Usulan biaya perjalanan ibadah haji reguler ini akan dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran
Indonesia
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran

Pemerintah diminta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang puasa dan lebaran 2022.

Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi

Vaksinasi salah satu langkah melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, meminimalisir risiko keparahan saat terpapar, serta memperkuat imun dalam melawan virus.

Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN
Indonesia
Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN

Indonesia terdiri dari hampir 17.000 pulau, 300 kelompok etnik, 1.331 suku bangsa, dengan enam agama, dan banyak aliran kepercayaan.

 Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM
Indonesia
Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM

Dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

BIN Gelar Vaksinasi Serentak di 14 Provinsi
Indonesia
BIN Gelar Vaksinasi Serentak di 14 Provinsi

Kepala BIN, Budi Gunawan menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi menyasar 49 ribu orang yang terdiri dari 15 ribu pelajar SMP dan SMA serta 19 ribu masyarakat.

Tidak Jadi di Monas, Penetapan Sirkuit Formula E Masih Dalam Proses
Indonesia
Tidak Jadi di Monas, Penetapan Sirkuit Formula E Masih Dalam Proses

Orang nomor dua di Jakarta ini pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar terkait sirkuit Formula E. Semua lokasi yang nantinya dipilih akan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.