Yusril Izha Mahendra Pertanyakan Relevansi Pasal 162 KUHAP Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra (Foto: MP/Venan Fortunatus)

MerahPutih.Com - Kehadiran saksi dalam perkara dianggap kurang relevan apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 KUHAP tentang keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, yang dia nilai sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

"Apa pasal ini perlu dipertahankan, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Seharusnya bisa dihadirkan saksinya, didengar melalui telekonferensi," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (4/10).

Hal itu dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari mantan anggota DPR Emir Moeis yang mengajukan uji materi Pasal 162 KUHAP di MK.

Lebih lanjut Yusril sebagaimana dilansir Antara mengatakan bahwa pada saat ini transmisi elektronik sudah diakui sebagai suatu alat bukti di persidangan.

Yusril Ihza Mahendra juga meminta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suatu arahan bahwa penerapan suatu pasal dapat disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi komunikasi.

Dalam sidang uji materi, Yusril juga menceritakan kasus yang menimpa Emir selaku pemohon akibat penerapan pasal tersebut.

Pemohon menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004 lalu dan berkali-kali meminta jaksa penuntut umum serta majelis hakim menghadirkan Direktur Utama Pacific Resources Pirooz Muhammad Sharafih yang berkewarganegaraan asing, namun tidak pernah didatangkan.

"Dia diperiksa di Amerika Serikat, bukan di Kedutaan Indonesia, tidak datang di persidangan, tapi dibacakan keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan), diterima oleh majelis hakim, lalu Pak Emir dipidana," kata Yusril Ihza Mahendra.

Belakang diketahui bahwa tanda tangan dalam surat keterangan tersebut adalah palsu.

Atas kasus yang menjeratnya itu, Emir Moeis divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara dan kini meminta agar Majelis Hakim membatalkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 Pasien Positif Corona RS Persahabatan Sembuh, 1 Sudah Pulang
Indonesia
3 Pasien Positif Corona RS Persahabatan Sembuh, 1 Sudah Pulang

Pasien 06 merupakan satu-satunya ABK Diamond Princess yang sempat dinyatakan positif COVID-19, namun kini sudah menjalani dua kali pemeriksaan dan dinyatakan sembuh.

 Mahfud MD Bantah Ada Gesekan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait PSBB
Indonesia
Mahfud MD Bantah Ada Gesekan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait PSBB

Mahfud menyatakan, melalui PSBB, pemerintah daerah (Pemda) diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu. Hanya saja, dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat.

 Ketua MPR Soroti Penyaluran Bansos Corona Masih Amburadul
Indonesia
Ketua MPR Soroti Penyaluran Bansos Corona Masih Amburadul

"Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," ujar Bamsoet

Dewas akan Perlambat Kinerja KPK?
Indonesia
Dewas akan Perlambat Kinerja KPK?

Menurut Indra fungsi pengawasan kepada KPK selama ini sudah dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 Dirut Astra International Prijono Sugiarto Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Astra International Prijono Sugiarto Mangkir dari Panggilan KPK

Prijono sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya.

[HOAKS atau FAKTA] Mahasiswa Tewas Dipukul Polisi Saat Demo Tolak TKA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Mahasiswa Tewas Dipukul Polisi Saat Demo Tolak TKA

Dalam tautan video tersebut, terlihat pendemo yang wajahnya berlumuran darah dan diberi keterangan "Polisi pukul mahasiswa hingga tewas".

Putusan Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Tirto Kendalikan MI
Indonesia
Putusan Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Tirto Kendalikan MI

Joko Hartono Tirto bukan pejabat Asuransi Jiwasraya

2 Warga Depok Positif Corona, Anies: Jaga Etika Batuk dan Bersin
Indonesia
2 Warga Depok Positif Corona, Anies: Jaga Etika Batuk dan Bersin

Anies juga mengingatkan kepada warga DKi untuk lapor

Jabar Siap-siap Sambut Vaksinasi COVID-19 Gelombang I
Indonesia
Jabar Siap-siap Sambut Vaksinasi COVID-19 Gelombang I

Jika tidak ada aral melintang, vaksinasi di Indonesia akan dilakukan November hingga Desember 2020.

Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis
Indonesia
Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis

Kedua Menlu juga sepakat menugaskan tim masing-masing untuk memulai negosiasi pada kesempatan pertama.