Yusril Ihza Berpeluang Jadi Anak Buah Jokowi Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Isu perombakan atau reshuffle kabinet pascapenangkapan dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu terus bergulir.

Kabarnya hari ini, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat khusus mengenai kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan pada Rabu (23/12)

Baca Juga

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

Sejumlah nama politisi maupun pengusaha santer akan mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dan Menteri Sosial (Mensos). Namun, perombakan tidak hanya terjadi di dua pos kementerian tapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

 Pengamat Politik Ujang Komarudin  (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Dok Pribadi)

Pasalnya, cuma PBB dan Hanura yang belum dapat jatah menteri atau wakil menteri. Padahal, kedua partai tersebut merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wakil menteri, apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang dikutip Antara.

Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.

"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduga Karena Narkoba, Suami Istri Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap Polisi
Indonesia
Diduga Karena Narkoba, Suami Istri Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap Polisi

Belum diketahui barang bukti apa yang diamankan polisi dalam penangkapan keduanya itu. Informasi lain yang berkembang, NR dan AB diamankan di sebuah restoran di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/2).

OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Uang Rp420 Juta
Indonesia
OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Uang Rp420 Juta

Dari OTT ini, Tim Satgas KPK disebut turut menyita uang tunai sebesar Rp420 juta.

Masyarakat Diminta Bijak Pilih Kegiatan Liburan Akhir Tahun
Indonesia
Masyarakat Diminta Bijak Pilih Kegiatan Liburan Akhir Tahun

Masyarakat mesti bijak memilih kegiatan saat menghabiskan libur panjang akhir tahun 2020.

Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi
Indonesia
Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi

Romo Benny mendorong bagaimana buzzer sebagai medium bisa digunakan untuk menjual sebuah ide/gagasan sehingga yang terjadi di ruang publik adalah adu gagasan.

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 125 Ribu orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 125 Ribu orang

1.025 pasien dirujuk ke rumah sakit lain

Bantah MAKI, KPK: Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Masih Berjalan
Indonesia
Bantah MAKI, KPK: Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Masih Berjalan

KPK membantah pernyataan MAKI yang menyebut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mangkrak.

Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh
Indonesia
Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh

Aturan baru tersebut tertuang dalam pasal 51 Ayat 1 PP Nomor 51 Tahun 2020

Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq
Indonesia
Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq

“Di situlah penyidik juga mau tahu. Ada apa? Pasti ditanya itu. Yang jelas Gubernur kan mengeluarkan Pergub,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono

Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau
Indonesia
Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau

Sebanyak 34 kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terjadi saat kontestasi pilkada serentak.