Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19 Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Virus corona atau COVID-19 di Indonesia sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Berdasarkan data terakhir Sabtu (4/4), 191 pasien yang positif meninggal dunia

Banyak pihak yang mengkritik penanganan virus asal Wuhan, Tiongkok oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra (YIM).

Baca Juga

Polisi Ancam Tindak Tegas Orang yang Ngeyel Kumpul di Tengah Pandemi COVID-19

Beberapa kali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah karena dianggap terlambat dalam menangani COVID-19.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, menilai Yusril sosok negarawan terus menyuarakan pandangan sebagai solusi atas masalah bangsa ini. Meskipun solusinya tidak dijadikan kebijakan oleh pemerintah.

“Sejak sekira dua bulan lalu ketika tersebar berita tentang adanya serangan virus corona di berbagai negara, sepanjang pengamatan saya, Prof. Yusril adalah tokoh yang paling produktif melalui tulisan-tulisannya,” ucap Masduki dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/4)

Masduki Toha
Masduki Toha

Dalam pandangan Masduki, YIM selalu menyampaikan pemikiran, pandangan, saran, masukan bahkan kritik kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan. Dan, dalam setiap kali menyampaikan pandangan dan kritiknya, Yusril selalu memberikan alternatif solusi. Setiap hari ruang publik seolah dipenuhi oleh pikiran-pikiran dan pandangannya. Berhari-hari, berminggu-minggu.

Baca Juga

Ketika JHL Group Melawan COVID-19, Sumbang Perlengkapan Medis ke Banyak Rumah Sakit

Pernyataan Yusril terhenti pada 1 April 2020. Ketika itu, Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan dalam menghadapi wabah COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jalan yang diputuskan presiden berbeda dengan yang diteriakkan Yusril. Prof. Yusril lebih merekomendasi Lockdown, akan tetapi Presiden memilih PSBB. Walaupun mengandung kesamaan, tetapi sangat jauh berbeda.

"Apakah Yusril kecewa? Mungkin iya. Tapi apakah Yusril marah? Tidak sama sekali. Justru Yusril hari itu mengakhiri berondongan tulisan-tulisannya. Tulisan terakhir Yusril setelah presiden mengumumkan keputusannya, berjudul “BISAKAH PSBB MENGHADAPI VIRUS CORONA?”. Setelah itu Yusril tidak menuliskan (mempublikasikan) lagi pemikiran-pemikirannya,” jelasnya.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)

Hanya, lanjut Masduki, pada alinea terakhir tulisan terakhirnya tersebut Yusril menulis kritik sebagai peringatan kepada pemerintah. Ketua DPC PKB Surabaya ini menilai Yusril memiliki sikap keputusan pemimpin negara harus dihargai dan dihormati. Jangan dirongrong. Harus didukung.

“Saya yakin hari ini Yusril adalah orang yang paling tenang dan lega. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Bebannya telah ditumpahkan. Tugasnya telah ditunaikan. Usahanya telah dijalankan,” ucapnya.

Baca Juga

MUI Sebut Dosa Besar jika Tolak Pemakaman Jenazah COVID-19

Tentu Yusril tidak lantas berleha-leha. Pikiran dan hatinya pasti terus diperas untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi beberapa waktu kedepan.

“Seandainya kita mampu meniru sikap dan caranya dalam berbangsa dan bernegara, sepertinya bangsa ini akan lebih cepat dewasa. Saya merasa kita memang patut berguru kepadanya, Sang Negarawan Sejati,” pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes
Indonesia
Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, saat ini Kemenhub tengah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid 19 yang akan menetapkan Surat Edaran.

Terkesan Ditutupi, Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Transparan
Indonesia
Terkesan Ditutupi, Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Transparan

Ada semacam pemaksaan kehendak negara terhadap rakyat

Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius
Indonesia
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius

Ambroncius dijerat pasal berlapis yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan
Indonesia
DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan

"Pemerintahan Jokowi periode ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan," kata Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4).

Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana
Indonesia
Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana

Massa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah
Indonesia
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

 Pernah Kontak dengan Pasien Positif COVID-19, Achmad Purnomo Jalani Isolasi Mandiri
Indonesia
Pernah Kontak dengan Pasien Positif COVID-19, Achmad Purnomo Jalani Isolasi Mandiri

"Saya duduk satu meja dengan almarhum Paryanto (positif Covid-19) itu. Disamping saya ada Haryadi (pengusaha percetakan) yang ikut diundang.

Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19

"Mari kita jaga stamina, kita jaga seluruh protokol kesehatan, kita tunjukkan di tahun 2021," ungkap Anies Baswedan dalam kanal Youtube Pemprov DKI, pada Jumat (1/1)..

Polisi Tangkap Pelaku Pemotong Bansos Corona untuk Sejumlah Sopir Mikrolet
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Pemotong Bansos Corona untuk Sejumlah Sopir Mikrolet

Prosesnya yakni calon penerima didata dan diverifikasi oleh Polri dan pihak Bank BRI.

Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah
Indonesia
Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah

Kemendikbud mengubah perhitungannya dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan Badan Pusat Statistik atau BPS.