Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang Kepala BPIP, Yudian Wahyudi (Antaranews/Hanni Sofia)

Merahputih.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi berharap agar Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) segera disahkan menjadi undang-undang.

“Kami mohon dukungan agar Rancangan Undang-Undang tentang BPIP disahkan menjadi undang-undang,” ujar Yudian Wahyudi dikutip dari kanal YouTube BPIP, Selasa (14/9).

Baca Juga:

Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai

Yudian menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertajuk 'Pembinaan Ideologi Pancasila Bagu Guru RA, MI, MTS, MA, Guru Agama, dan Dosen PTK di Lingkungan Kementerian Agama' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube BPIP.

Apabila RUU BPIP disahkan, maka pembinaan ideologi Pancasila akan semakin kuat secara institusional, terutama dari segi kedudukan hukum dan penganggaran. Hal ini akan memudahkan BPIP dalam menjalankan tugasnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Permohonan atas dukungan pengesahan RUU BPIP ia sampaikan kepada jajaran Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani yang turut hadir pada seminar daring tersebut.

“Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal Pancasila, khususnya dengan Kementerian Agama,” beber Yudian.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi diminta mundur dari jabatannya
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: antaranews)

Sebelum RUU BPIP diserahkan kepada DPR, terdapat RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang, menurut keterangan Puan dalam laman resmi DPR RI, memuat pasal-pasal kontroversial, seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila.

Berbeda dengan RUU HIP, maka RUU BPIP meniadakan pasal-pasal kontroversial tersebut, dan di dalam drafnya hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, RUU BPIP berhasil masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 bersamaan dengan dikeluarkannya RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021.

Baca Juga:

Kapolri Beberkan Sejumlah Modus Operandi Pelaku Pinjol Ilegal

Selain meminta dukungan terkait pengesahan RUU BPIP, Yudian meminta dukungan Kementerian Agama agar Pancasila bisa menjadi mata pelajaran tersendiri. Permintaan atas dukungan tersebut dilatarbelakangi peran Kementerian Agama sebagai sektor unggulan (leading sector), apabila dilihat dari jumlah lembaga pendidikan di bawah binaan dan kewenangan Kementerian Agama.

“Nanti, untuk pelajaran Pancasila, Kementerian Agama akan memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),” kata Yudian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota
Indonesia
Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota

Listyo berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik.

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?

"Masa ngga ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan

Pemkot Tangerang Buka Posko Pengisian Oksigen Gratis
Foto
Pemkot Tangerang Buka Posko Pengisian Oksigen Gratis

Petugas melakukan pengisian tabung oksigen di halaman Gedung MUI Kota Tangerang, Banten

Alur Pasokan Duit Suap ke Mensos Juliari dari Proyek Bansos COVID-19
Indonesia
Alur Pasokan Duit Suap ke Mensos Juliari dari Proyek Bansos COVID-19

Kemenso menangani Bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai kurang lebih Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.

Polisi Tetap Lanjutkan Proses Pemeriksaan RS UMMI Bogor
Indonesia
Polisi Tetap Lanjutkan Proses Pemeriksaan RS UMMI Bogor

Sudah kewajiban kepolisian untuk membackup langsung dan mengusut perkara tersebut.

Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri
Indonesia
Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri

Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendapatkan perhatian khusus dari Satgas Penanganan COVID-19.

Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain

Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun
Indonesia
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun

“Saya tegaskan upah minium tidak dihilangkan. Salary (gaji) tidak akan turun,” kata Airlangga

Pimpinan Pemprov DKI Siap Hadir Jika Dipanggil KPK soal Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Pimpinan Pemprov DKI Siap Hadir Jika Dipanggil KPK soal Rumah DP 0 Rupiah

"Semua warga negara siap," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

Kasus COVID-19 DKI Melejit, Wisata Ragunan dan Ancol Ditutup
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Melejit, Wisata Ragunan dan Ancol Ditutup

Kebijakan itu berlaku mulai Kamis (24/6) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.