YOUTUBE mengambil langkah tegas dalam hal pandangan antivaksin. Media berbagi video itu mengumumkan akan memblokir semua konten yang memuat informasi antivaksin. Hal ini dilakukan demi memerangi informasi palsu tentang vaksin COVID-19 yang disebutkan memiliki efek berbahaya bagi tubuh. Konten yang memberikan informasi yang keliru tentang zat dalam vaksin juga akan dihilangkan Youtube.
Reuters mengabarkan salah satu contoh konten yang dilarang Youtube ialah mengenai klaim bahwa vaksin flu dapat menyebabkan kemandulan. Informasi mengenai suntikan MMR yang berguna melindungi campak, gondong, dan rubella dapat menyebabkan autisme juga akan masuk ke informasi yang akan diblokir pihak YouTube.
BACA JUGA:
"Kami memperluas kebijakan terkait dengan misinformasi medis dengan pedoman baru tentang vaksin yang saat ini diberikan dan dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan setempat dan WHO," jelas pihak Youtube di blog resmi mereka. Manajemen YouTube menjelaskan kebijakan tersebut dirasa perlu dilakukan. Sejak tahun lalu, Youtube diketahui telah menghapus lebih dari 130 ribu video karena dianggap melanggar kebijakan vaksin COVID-19 milik YouTube.
Tak hanya itu, YouTube juga telah memblokir beberapa kanal yang berkaitan dengan beberapa aktivis antivaksin ternama, seperti Robert F Kennedy Jr dan Joseph Mercola. Kanal-kanal tersebut dihapus karena dianggap melanggar kebijakan misinformasi terkait dengan COVID-19. Aktivitas di kanal-kanal tersebut dinyatakan berkontribusi dalam menyebarkan ketakutan dan keraguan masyarakat dan memengaruhi melambatnya program vaksin di Amerika Serikat.
Sementara itu, sebuah siaran berbahasa Jerman yang didukung oleh Rusia, yaitu RT, dihapus pihak Youtube karena dianggap melanggar peraturan mereka. Namu, kebijakan YouTube memblokir akun tersebut tidak didukung Rusia. Kebijakan Youtube itu dianggap sebagai agresi informasi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Jika Youtube terus menerapkan kebijakan itu, Rusia mengancam akan memblokir akses YouTube.
Keputusan Youtube mengambil langkah tegas itu sebab sebelumnya platform berbagi video ini mendapatkan kritik karena dinilai tidak berbuat banyak dalam menangani penyebaran berita antivaksin. Kritik itu tidak hanya dilayangkan kepada YouTube, tapi juga ke beberapa platform lainnya, seperti Facebook dan Twitter.
Berkaitan dengan penyebaran misinformasi vaksin COVID-19, Presiden Biden meminta perusahaan media sosial untuk ikut ambil bagian. Kebijakan baru dari Youtube mungkin menjadi salah satu pelaksanaan dari permintaan tersebut.(cit)
