Yogas Disebut PIC 4 Perusahaan yang Dikendalikan Ihsan Yunus Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Sosial, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Foto : Azka/Man

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami jatah kouta pengadaan sembako Bansos COVID-19 yang diduga milik politikus PDIP Ihsan Yunus. Ihsan yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII disebut mendapatkan kuota sebanyak 400 ribu paket.

Jaksa mendalami hal itu saat memeriksa Agustri Yogasmara alias Yogas dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan sembako Bansos Covid19 dengan terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Jaksa meyakini jika Yogas merupakan PIC (Person in Charge) alias penanggung jawab atas sejumlah perusahaan yang diduga dikendalikan Ihsan Yunus.

Jaksa menyebut ada empat perusahaan dibawah kendali Ihsan Yunus. Yakni, PT Indoguardika Vendos Abadi (IVA); PT Andalan Pesik Internasional; PT Mandala Hamonangan Sude; dan PT Pertani.

Baca Juga:

Broker Proyek Bansos Cerita Kenal Ihsan Yunus dari Main Biliar

"Saudara PIC 4 perusahan yang dikendalikan Ihsan Yunus, Indoguardika, Andalan Pesik, Mandala Hamonangan Sude dan Pertani, apa benar dan klop bahwa saudara yang membagi kuota ini?," cecar penuntut umum.

Namun, Yogas yang duduk di kursi saksi menampiknya. "Tidak," kata Yogas menimpali.

Yogas juga menampik tak mengumpulkan fee dari 4 perusahaan tersebut. Yogas dalam kesaksiannya juga membantah menjadi operator Ihsan Yunus. Tak hanya itu, Yogas mengklaim tak ada keterlibatan Ihsan Yunus dalam pengadaan paket sembako.

"Tidak," imbuh Yogas.

Meski demikian, Yogas tak membantah mengenal Ihsan Yunus. Yogas juga mengaku mengenal Iman Ikram, adik Ihsan Yunus. Yogas mengaku mengenal Iman Ikram dari Ihsan Yunus.

"Betul," singkat Yogas.

"Waktu itu saya kenal Iman Ikram di rumah kakaknya Iman Ikram pak," ditambahkan Yogas.

"Siapa kakaknya?" cecar jaksa.

"Ihsan Yunus pak," jawab Yogas.

"Kenalnya di mana?" tanya jaksa.

"Di rumahnya (Ihsan Yunus)," jawab Yogas.

"Dalam rangka apa waktu itu?" tanya jaksa lagi.

"Saya waktu itu diajak oleh kawan saya billiar di rumahnya Pak Ihsan," ujar Yogas.

Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di pegnadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Desca Lidya Natalia)
Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di pegnadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Desca Lidya Natalia)

Yogas tampak berkelit saat dicecar sejumlah pertanyaan terkait paket untuk Ihsan Yunus maupun perusahaan-perusahaan yang terkait Ihsan Yunus. Hakim ketua, Muhammad Damis bahkan sempat beberapa kali menegur Yogas untuk berbicara jujur dalam persidangan.

"Peringatan kedua kepada saksi agar saksi memberikan keterangan yang benar, bersungguh-sungguh tidak usah melindungi seseorang dalam perkara ini agar saudara selamat," tegas hakim Damis.

Hakim Damis bahkan tak segan mengingatkan Yogas mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun jika memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.

"Dua terdakwa ini mengatakan hal berbeda dengan saudara sudah jadi urusan, berapa banyak orang disini yang saudara bohongi, jangan hanya karena ingin menyelamatkan seseorang lalu mencelakakan diri sendiri, mekanisme karena keterangan palsu di sidang BAP kami selesaikan dan kirim ke PU, sudah selesai, gak panjang urusannya, kami ingatkan 2 saksi cukup, tidak banyak," cetus hakim Damis.

Diberitakan sebelumnya, Ihsan Yunus disebut mendapatkan jatah kuota pengadaan paket bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Politikus PDIP itu disebut mendapatkan kuota sebanyak 400 ribu paket.

Hal itu terungkap saat mantan Kabiro Umum Kementerian Sosial sekaligus PPK, Adi Wahyono bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/5/2021). Ihwal jatah kuota untuk Ihsan Yunus itu terungakp saat saat jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Adi Wahyono. Adi dalam kesaksiannya membenarkan keterangannya soal jatah kuota untuk Ihsan Yunus, seperti dibacakan jaksa.

"Betul," ungkap Adi saat bersaksi.

Penuntut umum lantas mendalaminya. pasalnya, ada sejumlah pihak menjadi operator dalam kuota 400 Ribu untuk Ihsan Yunus tersebut.

"Kuota 400 ribu Ihsan Yunus, operatornya siapa?," tanya jaksa.

"Yang saya kenal Harry Sidabukke," jawab Adi.

"Kenal Yogas (Agustri Yogasmara)?," cecar jaksa.

"Itu kan masuknya kelompok mereka," kata Adi.

"Saksi tahu Yogas ini yang bagi-bagi kuota kelompok tertentu?," tanya jaksa.

"Iya," jawab dia.

"Yogas bagi punya siapa?," cecar jaksa.

"Ihsan Yunus," ungkap Yunus.

Baca Juga:

Anak Buah Eks Mensos Juliari Disebut Terima Uang Rp 800 Juta dari Vendor Bansos

Jaksa lebih lanjut mendalami jatah kouta Ihsan Yunus. Utamanya soal dasar mengapa Ihsan Yunus mendapatkan jatah kouta. Namun, Adi mengaku tak mengetahuinya. Adi beralasan dirinya hanya menjalankan tugas. "Saya hanya menjalankan tugas," imbuh Adi.

Ihsan Yunus juga disebut menjadi salah satu pengusul beberapa perusahaan untuk dijadikan rekanan dalam mengurusi proyek bansos COVID-19. Hal itu sebagai mana termaktub dalam BAP Adi yang dibacakan jaksa.

"PT Bumi Pangan Digdaya 100 ribu Ihsan Yunus, pelaksana Agam; PT Mandala Hamonangan Sude 100 ribu pemiliknya Ihsan Yunus, Iman Ikram, Yogas, pelaksana Harry Van Sidabukke, Rangga, Rajif, Lucky; PT Global Trijaya 100 ribu pemilik Ihsan Yunus, Iman Ikram, Yogas; PT Indoguardika Vendos Abadi, Ihsan Yunus; PT Pertani, Ihsan Yunus; konsorsium ekonomi kerakyatan 100 ribu Bina Lingkungan," ujar jaksa membacakan BAP Adi.

"Saya terima kuota dari PIC dan cek profilenya, saya tidak ada kewenangan lagi untuk tentukan kuota dan kuota itu dilaksanakan oleh perusahaan mereka," tutur Adi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melarang ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pulang kampung dan berwisata di luar kota saat libur panjang Imlek pada akhir pekan ini.

Jelang Imlek, Pemprov DKI Pastikan Stok Daging Babi dan Ikan Bandeng Aman
Indonesia
Jelang Imlek, Pemprov DKI Pastikan Stok Daging Babi dan Ikan Bandeng Aman

Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2021 komoditas daging babi dan ikan bandeng paling diburu oleh masyarakat. Pemprov DKI pun memastikan kedua pangan tersebut tersedia dan stabil harganya.

Sulawesi Selatan Jadi Daerah Terbanyak Pelanggaran Pidana Pilkada
Indonesia
Sulawesi Selatan Jadi Daerah Terbanyak Pelanggaran Pidana Pilkada

Pelanggaran didominasi yakni melanggar ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus

Ada 13 kasus COVID-19 varian B117 di Indonesia. Varian B117 ini pertama kali bermutasi di wilayah Inggris.

RS Soekanto, Kapolri Pertama yang Sempat tak Miliki Modal dan Kantor
Indonesia
RS Soekanto, Kapolri Pertama yang Sempat tak Miliki Modal dan Kantor

Selain perannya menciptakan Polri sebagai penegak hukum bagi masyarakat, ia juga menjadi penggerak Polisi Indonesia memisahkan diri dari sistem kolonial.

Komandan Jaga Lapas Tangerang dan Sejumlah Anak Buahnya Diperiksa Polisi
Indonesia
Komandan Jaga Lapas Tangerang dan Sejumlah Anak Buahnya Diperiksa Polisi

Polisi memeriksa 20 saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang, Rabu (8/9) dini hari kemarin.

MPR Minta Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19 saat Libur Panjang
Indonesia
MPR Minta Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19 saat Libur Panjang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus melakukan langkah antisipatif untuk menekan penyebaran COVID-19.

Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD
Indonesia
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD

Riza Patria mengaku bingung dengan sikap DPRD yang kritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan menata kantor perangkat kerja di Balai Kota.

Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat
Dunia
Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat

Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Ia pun menyampaikan pidato pertama setelah dilantik pada Rabu (20/1).

Harga Rapid Test Antigen di Luar Pulau Jawa Dipastikan Lebih Mahal
Indonesia
Harga Rapid Test Antigen di Luar Pulau Jawa Dipastikan Lebih Mahal

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan batas harga tertinggi rapid test antigen.