Yogas Disebut PIC 4 Perusahaan yang Dikendalikan Ihsan Yunus Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Sosial, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Foto : Azka/Man

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami jatah kouta pengadaan sembako Bansos COVID-19 yang diduga milik politikus PDIP Ihsan Yunus. Ihsan yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII disebut mendapatkan kuota sebanyak 400 ribu paket.

Jaksa mendalami hal itu saat memeriksa Agustri Yogasmara alias Yogas dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan sembako Bansos Covid19 dengan terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Jaksa meyakini jika Yogas merupakan PIC (Person in Charge) alias penanggung jawab atas sejumlah perusahaan yang diduga dikendalikan Ihsan Yunus.

Jaksa menyebut ada empat perusahaan dibawah kendali Ihsan Yunus. Yakni, PT Indoguardika Vendos Abadi (IVA); PT Andalan Pesik Internasional; PT Mandala Hamonangan Sude; dan PT Pertani.

Baca Juga:

Broker Proyek Bansos Cerita Kenal Ihsan Yunus dari Main Biliar

"Saudara PIC 4 perusahan yang dikendalikan Ihsan Yunus, Indoguardika, Andalan Pesik, Mandala Hamonangan Sude dan Pertani, apa benar dan klop bahwa saudara yang membagi kuota ini?," cecar penuntut umum.

Namun, Yogas yang duduk di kursi saksi menampiknya. "Tidak," kata Yogas menimpali.

Yogas juga menampik tak mengumpulkan fee dari 4 perusahaan tersebut. Yogas dalam kesaksiannya juga membantah menjadi operator Ihsan Yunus. Tak hanya itu, Yogas mengklaim tak ada keterlibatan Ihsan Yunus dalam pengadaan paket sembako.

"Tidak," imbuh Yogas.

Meski demikian, Yogas tak membantah mengenal Ihsan Yunus. Yogas juga mengaku mengenal Iman Ikram, adik Ihsan Yunus. Yogas mengaku mengenal Iman Ikram dari Ihsan Yunus.

"Betul," singkat Yogas.

"Waktu itu saya kenal Iman Ikram di rumah kakaknya Iman Ikram pak," ditambahkan Yogas.

"Siapa kakaknya?" cecar jaksa.

"Ihsan Yunus pak," jawab Yogas.

"Kenalnya di mana?" tanya jaksa.

"Di rumahnya (Ihsan Yunus)," jawab Yogas.

"Dalam rangka apa waktu itu?" tanya jaksa lagi.

"Saya waktu itu diajak oleh kawan saya billiar di rumahnya Pak Ihsan," ujar Yogas.

Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di pegnadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Desca Lidya Natalia)
Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di pegnadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Desca Lidya Natalia)

Yogas tampak berkelit saat dicecar sejumlah pertanyaan terkait paket untuk Ihsan Yunus maupun perusahaan-perusahaan yang terkait Ihsan Yunus. Hakim ketua, Muhammad Damis bahkan sempat beberapa kali menegur Yogas untuk berbicara jujur dalam persidangan.

"Peringatan kedua kepada saksi agar saksi memberikan keterangan yang benar, bersungguh-sungguh tidak usah melindungi seseorang dalam perkara ini agar saudara selamat," tegas hakim Damis.

Hakim Damis bahkan tak segan mengingatkan Yogas mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun jika memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.

"Dua terdakwa ini mengatakan hal berbeda dengan saudara sudah jadi urusan, berapa banyak orang disini yang saudara bohongi, jangan hanya karena ingin menyelamatkan seseorang lalu mencelakakan diri sendiri, mekanisme karena keterangan palsu di sidang BAP kami selesaikan dan kirim ke PU, sudah selesai, gak panjang urusannya, kami ingatkan 2 saksi cukup, tidak banyak," cetus hakim Damis.

Diberitakan sebelumnya, Ihsan Yunus disebut mendapatkan jatah kuota pengadaan paket bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Politikus PDIP itu disebut mendapatkan kuota sebanyak 400 ribu paket.

Hal itu terungkap saat mantan Kabiro Umum Kementerian Sosial sekaligus PPK, Adi Wahyono bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/5/2021). Ihwal jatah kuota untuk Ihsan Yunus itu terungakp saat saat jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Adi Wahyono. Adi dalam kesaksiannya membenarkan keterangannya soal jatah kuota untuk Ihsan Yunus, seperti dibacakan jaksa.

"Betul," ungkap Adi saat bersaksi.

Penuntut umum lantas mendalaminya. pasalnya, ada sejumlah pihak menjadi operator dalam kuota 400 Ribu untuk Ihsan Yunus tersebut.

"Kuota 400 ribu Ihsan Yunus, operatornya siapa?," tanya jaksa.

"Yang saya kenal Harry Sidabukke," jawab Adi.

"Kenal Yogas (Agustri Yogasmara)?," cecar jaksa.

"Itu kan masuknya kelompok mereka," kata Adi.

"Saksi tahu Yogas ini yang bagi-bagi kuota kelompok tertentu?," tanya jaksa.

"Iya," jawab dia.

"Yogas bagi punya siapa?," cecar jaksa.

"Ihsan Yunus," ungkap Yunus.

Baca Juga:

Anak Buah Eks Mensos Juliari Disebut Terima Uang Rp 800 Juta dari Vendor Bansos

Jaksa lebih lanjut mendalami jatah kouta Ihsan Yunus. Utamanya soal dasar mengapa Ihsan Yunus mendapatkan jatah kouta. Namun, Adi mengaku tak mengetahuinya. Adi beralasan dirinya hanya menjalankan tugas. "Saya hanya menjalankan tugas," imbuh Adi.

Ihsan Yunus juga disebut menjadi salah satu pengusul beberapa perusahaan untuk dijadikan rekanan dalam mengurusi proyek bansos COVID-19. Hal itu sebagai mana termaktub dalam BAP Adi yang dibacakan jaksa.

"PT Bumi Pangan Digdaya 100 ribu Ihsan Yunus, pelaksana Agam; PT Mandala Hamonangan Sude 100 ribu pemiliknya Ihsan Yunus, Iman Ikram, Yogas, pelaksana Harry Van Sidabukke, Rangga, Rajif, Lucky; PT Global Trijaya 100 ribu pemilik Ihsan Yunus, Iman Ikram, Yogas; PT Indoguardika Vendos Abadi, Ihsan Yunus; PT Pertani, Ihsan Yunus; konsorsium ekonomi kerakyatan 100 ribu Bina Lingkungan," ujar jaksa membacakan BAP Adi.

"Saya terima kuota dari PIC dan cek profilenya, saya tidak ada kewenangan lagi untuk tentukan kuota dan kuota itu dilaksanakan oleh perusahaan mereka," tutur Adi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung

BMKG menegaskan, gempa tidak berpotensi tsunami dan menyarankan hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

Anies Tindak Lanjuti 10 Catatan Kritis dari LBH Jakarta
Indonesia
Anies Tindak Lanjuti 10 Catatan Kritis dari LBH Jakarta

Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti laporan rapor merah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ihwal 4 tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan

Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun
Indonesia
Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun

Tersangka berinisial IF diamankan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (22/7) lalu.

PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
Indonesia
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja

uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law

Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini

Pemerintah DKI Jakarta mengoperasikan Monas kembali. Alasannya, karena ada pelonggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

"Anda dengan pacar Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).

Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen
Indonesia
Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen

Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih jadi yang teratas dalam hasil survei Capres 2024. Lembaga survei Political Weather Station (PWS) memastikan hal itu dalam survei nasional PWS yang digelar pada 1 sampai 11 April 2022 di seluruh provinsi di Indonesia.

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK
Indonesia
Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius

Mahkamah Agung Perbolehkan Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Propam Polri
Indonesia
Mahkamah Agung Perbolehkan Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Propam Polri

Sambo mengatakan pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon diperlukan demi menjaga marwah Polri

Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-67 Unpar
Indonesia
Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-67 Unpar

Presiden bersama rombongan akan langsung kembali ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan rangkaian kendaraan.