YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan SPBU Pertamina. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi V DPR sedang melaksanakan penyusunan pembahasan Revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan, agar pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Bakal Double Digit Pada Tahun Ini

"Kami mengusulkan dana preservasi ini bisa dipungut saat konsumen membeli BBM," kata Ketua YLKI, Tulus Abadi, di Jakarta, Minggu (6/6).

Selain pengalihan pajak kendaraan, YLKI juga mengusulkan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) dialihkan dari Kepolisian Indonesia ke Kementerian Perhubungan.

"Saya kira lebih adil ketika konsumen membeli BBM dikenakan dana preservasi," katanya.

Ia menerangkan, pajak kendaraan bisa dihapus dan dialihkan pada saat konsumen membeli BBM agar tidak terjadi dobel pungutan.

Selama ini, kata ia, pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena tingkat konsumsi masyarakat nyaris tidak terkendali.

Dengan peralihan ke pembelian BBM, akan mengendalikan tingginya konsumsi masyarakat terhadap BBM. Sehingga, konsumsi BBM secara langsung akan menekan tingkat pencemaran yang disebabkan kendaraan.

"Selain itu, melalui pembelian BBM nantinya pengelolaan dana preservasi jalan akan lebih maksimal," katanya

Ia menjelaskan, dana preservasi jalan merujuk pada UU LLAJ ialah dana khusus yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

YLKI menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata soal pengaturan transportasi dan penindakan hukum, tetapi juga terkait dengan tata ruang.

Mengenai angka kecelakaan yang disebabkan banyak faktor di antaranya infrastruktur jalan hingga kendaraan, YLKI menilai masih ada yang luput dari pengawasan yakni soal penerbitan SIM.

Menurut Tulus, perkara SIM itu tidak 100 persen menjadi wewenang polisi, baik dalam konteks uji SIM, penerbitan atau penegakan hukum, sehingga YLKI mengusulkan penerbitan SIM dilakukan di sektor perhubungan, yaitu Kementerian Perhubungan.

"Akan tetapi, polisi tidak serta-merta lepas sepenuhnya namun keterlibatannya dalam lebih pada penegakan hukumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), diantaranya mengubah kewenangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang awalnya menjadi tugas kepolisian dipindahkan menjadi tugas Kementerian Perhubungan. (Knu)

Baca Juga:

Penerapan Pajak Digital Global Alami Jalan Buntu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bawa Isu Pangan pada KTT G7 di Jerman
Dunia
Indonesia Bawa Isu Pangan pada KTT G7 di Jerman

Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk melanjutkan perjalanannya ke Ukraina dan Rusia usai kegiatannya di Jerman.

Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20
Indonesia
Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna-pekerja migran.

[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat

Akun Facebook dengan nama pengguna “Debu Hati” mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa di Sumatera Barat, bendera dan atribut PDIP dilarang beredar karena telah ditetapkan sebagai partai terlarang.

Bandara Halim Siap Layani Penerbangan Komersial pada September 2022
Indonesia
Bandara Halim Siap Layani Penerbangan Komersial pada September 2022

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan uji coba landasan pacu (runway) hasil revitalisasi Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta pada Selasa (12/7).

Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi Turun Sejak BBM Dinaikkan
Indonesia
Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi Turun Sejak BBM Dinaikkan

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menurun seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Komnas HAM Temukan Perintah Sambo Hilangkan Jejak Digital Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Temukan Perintah Sambo Hilangkan Jejak Digital Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM menemukan adanya perintah dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo untuk menghilangkan jejak digital

Diciduk Polisi, Penjaga Sekolah di Mataram Simpan Sabu-sabu dalam Buku Perpustakaan
Indonesia
Diciduk Polisi, Penjaga Sekolah di Mataram Simpan Sabu-sabu dalam Buku Perpustakaan

Seorang penjaga sekolah di wilayah Ampenan, Kota Mataram berinisial LDS (43) terungkap menyimpan paket sabu-sabu dalam buku yang ada di ruang perpustakaan.

12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra
Indonesia
12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra

"Institusi pendidikan adalah lembaga untuk menempa karakter anak. Apalagi guru agama, seharusnya mampu untuk menguatkan moral," kata Oded.

[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Ribu Warga Desa Teriaki Ganjar Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Ribu Warga Desa Teriaki Ganjar Presiden

hannel YouTube bernama CERIA TV mengunggah sebuah video yang menampilkan thumbnail gambar panggung dengan banner Ganjar Pranowo dan puluhan ribu warga.

[HOAKS atau FAKTA] Tepung Kanji Campur Gula Aren Obati Asam Lambung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tepung Kanji Campur Gula Aren Obati Asam Lambung

Beredar informasi sebuah video di media sosial Facebook yang menampilkan video rebusan tepung kanji yang dicampur dengan gula aren. Diklaim bahwa campuran bahan tersebut berkhasiat untuk mengobati asam lambung.