YLKI Kecam Revisi UU KPK Berpotensi Suburkan Praktik Korupsi di Indonesia Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. (Foto: YouTube)

MerahPutih.Com - Penolakan terhadap revisi UU KPK terus mengalir dari pelbagai elemen masyarakat dan lembaga sipil. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melancarkan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Pakar Hukum Harapkan Banyak Kejutan dari Pimpinan Baru KPK

"Sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi. Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali, sebab biaya ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga tarif suatu barang jasa tersebut," kata Tulus dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/9).

YLKI kecam revisi UU KPK
Ketua YLKI Tulus Abadi protes revisi UU KPK (Foto: Twitter @TulusAbadi)

Ia mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya.

"Tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024,"jelas Tulus.

Alasannya, agar konsultasi publik dengan stake holder dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal.

"UU yang diketok/disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR pada akhirnya banyak menimbulkan masalah," jelas Tulus.

Sementara itu Anggota DPRD Fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat Ihsanuddin menilai, ada indikasi pelemahan terhadap KPK.

"Hal itu bisa dilihat dari daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK," jelas dia.

Baca Juga:

Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, Pengamat: Negara Ini Sudah Dikuasai Polisi

Potensi pelemahan ini bisa dilihat dari DIM tersebut bahwa anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Padahal, lanjut Ihsanuddin, seharusnya pembentukan dewan pengawas bagi KPK haruslah diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi.

"Penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK," tutup dia.(Knu)

Baca Juga:

Soal Polemik KPK, Pemerintah Diminta Duduk Bersama Dengan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies
Indonesia
Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies

Kata Andri, pihaknya bisa mengawasi pekerja yang hanya masuk 50 persen dari kapasitas pegawai.

Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini
Indonesia
Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini

Rekonsiliasi ini menggunakan pemeriksaan sidik jari dan juga DNA

Pemkab Gowa Buka Suara Penyebab Meninggalnya Peserta Ijtima Asia 2020, Gegara Corona?
Indonesia
Pemkab Gowa Buka Suara Penyebab Meninggalnya Peserta Ijtima Asia 2020, Gegara Corona?

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Kombes Pol dr Farid Amansyah

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari
Indonesia
Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

KPK menyebut Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) diduga menggunakan uang hasil korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk keperluan pribadi.

Rugikan Pelanggan Rp17 Miliar, Pemilik Grab Toko Beli Barang di ITC
Indonesia
Rugikan Pelanggan Rp17 Miliar, Pemilik Grab Toko Beli Barang di ITC

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi mengatakan, dari sembilan barang yang dikirim ke konsumen tersebut, ternyata dibelinya dari pusat perbelanjaan ITC dengan harga normal.

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin
Indonesia
Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

Virus Corona Renggut 1.770 Jiwa di Tiongkok
Dunia
Virus Corona Renggut 1.770 Jiwa di Tiongkok

Tercatat 2.048 kasus terinfeksi baru di seluruh daratan Tiongkok yang dilaporkan pada Minggu.

10 Nakes RSUD dan Puskesmas di Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
10 Nakes RSUD dan Puskesmas di Solo Terpapar COVID-19

"Temuan ini berdasarkan hasil tracing pasien nakes sebelumnya. Kami lakukan tes swab ternyata positif," kata Ning

Rekor, Infeksi COVID-19 Tambah 5.828 Kasus
Indonesia
Rekor, Infeksi COVID-19 Tambah 5.828 Kasus

Pemerintah melaporkan penambahan 5.828 kasus baru positif COVID-19 per Jumat (27/11).

JHL Group Sumbangkan 10 Ton Beras ke NTB, Kapolda Ucapkan Terima Kasih
Indonesia
JHL Group Sumbangkan 10 Ton Beras ke NTB, Kapolda Ucapkan Terima Kasih

Kami akan salurkan ke warga-warga di NTB yang dalam pandemi COVID-19 perekonomiannya terdampak