YLBHI Tegaskan Pejabat Publik Harus Bisa Dikritik Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan di IWIP. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terhadap Ketua Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida.

Ketua YLBHI, Asfinawati menilai pelapor dalam hal ini adalah Luhut merupakan pejabat publik.

“Tentu saja pejabat publik harus bisa dikritik. Karena kalau tidak bisa dikritik maka tidak ada suara rakyat yang berjalan dalam negara. Begitu suara rakyat tidak ada maka tidak ada demokrasi,” ujar Asfinawati kepada wartawan, Kamis (23/9).

Baca Juga

Disebut Bisnis Tambang di Papua, Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Sebagai pejabat publik, Luhut semestinya tidak merespons kritik terhadap pejabat pemerintahan atau pemerintah dengan cara gugatan hukum. Luhut idealnya membuktikan kritik terhadap dirinya tersebut tidak benar dengan data-data yang mumpuni, bukan dengan cara represif melalui gugatan hukum.

"Jadi seharusnya masyarakat yang mengawasi pemerintah, ini malah terbalik, malah pemerintah mengawasi rakyat," kata Asfinawati

Asfina menelaah kembali pernyataan yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, kliennya tak mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai individu melainkan sebagai pejabat publik. “Yang dikritik oleh Fatia justru bukan LBP sebagai individu, tetapi sebagai pejabat publik,” ujar dia.

Asfina kemudian menyampaikan, kliennya juga berbicara bukan atas nama pribadi tetapi sebagai Koordinator KontraS. “Kalau kita gunakan UU ITE yang merujuk KUHP setiap orang. Ini bukan orang, Fatia bukan bertindak atas keinginan sendiri tapi sebagai mandat organisasi,” ujar dia.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan Fatia dan Haris Azhar tak bisa dipolisikan atas tuntutan pencemaran nama baik. Menurut Arif, sebagai pejabat publik, Luhut semestinya membuka data-data penambangan di Papua yang diduga merupakan campur tangannya.

Data tersebut juga bisa menjadi bukti bahwa Luhut tidak ikut terlibat dalam bisnis tambang yang menyengsarakan rakyat Papua.

"Apa yang disampaikan oleh Fatia adalah riset, kajian, yang semestinya direspon bukan dengan cara represif, bukan somasi, atau mengkriminalisasi. Mestinya Luhut menyampaikan klarifikasi kalau itu memang tidak betul," kata Arif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidanh Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9) atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan polisi tersebut tertuang dengan nomor bukti laporan polisi TTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

“Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan,” kata Luhut di Polda Metro Jaya, Rabu (22/9).

Luhut menyebut apa yang sudah dilakukan oleh keduanya bisa merugikan nama baiknya bahkan bisa memberi dampak kepada nama baik keluarganya.

“Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan,” beber Luhut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene
Indonesia
Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene

Gempa yang melululantakkan kawasan Majene, Sulawesi Barat dibarengi isu bakal terjadi tsunami.

Survei SMRC: 84,3 Persen Rakyat Indonesia Ingin Pilih Langsung Presidennya
Indonesia
Survei SMRC: 84,3 Persen Rakyat Indonesia Ingin Pilih Langsung Presidennya

Survei juga menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia ingin masa jabatan presiden selama dua periode tetap dipertahankan

Polisi Tangkap Musisi Berinisial AN karena Narkoba
Indonesia
Polisi Tangkap Musisi Berinisial AN karena Narkoba

Polres Metro Jakarta Barat mengamankan seorang musisi ternama berinisial EAP alias AN karena diduga penyalagunaan narkoba jenis ganja.

Momen HUT ke-494 Jakarta, Anies Ajak Warga Bantu Pulihkan Jakarta dari COVID-19
Indonesia
Momen HUT ke-494 Jakarta, Anies Ajak Warga Bantu Pulihkan Jakarta dari COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-494 Jakarta secara di Halaman Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/6).

Muhadjir Teruskan Arahan Jokowi, Tak Ada Penyekatan Liburan Nataru
Indonesia
Muhadjir Teruskan Arahan Jokowi, Tak Ada Penyekatan Liburan Nataru

Presiden Joko Widodo meminta tidak ada penyekatan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru.

[Hoaks atau Fakta]: Denda E-Tilang Capai Rp5 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Denda E-Tilang Capai Rp5 Juta

Tilang elektronik ini juga akan diberlakukan di sejumlah daerah pada 17 Maret 2021.

 UMKM Diharapkan Lakukan Trasformasi Digital
Indonesia
UMKM Diharapkan Lakukan Trasformasi Digital

Perlu dorongan lebih agar semakin banyak UMKM yang masuk dalam e-commerce.

Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi
Indonesia
Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi

"Lokasi pertama yaitu Bfly massage & lounge, di tempat tersebut diselenggarakan perayaan ulang tahun yang kemudian menyebabkan terjadinya kerumunan," tuturnya.

2 Tahun Tidak Ada Job, Seniman Wayang Pilih Jualan Alat Pentas di Pinggir Jalan
Indonesia
2 Tahun Tidak Ada Job, Seniman Wayang Pilih Jualan Alat Pentas di Pinggir Jalan

mereka memilih berjualan alat-alat pentas di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu

Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih, Ternyata Ini Alasannya
Indonesia
Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih, Ternyata Ini Alasannya

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana untuk mengubah warna dasar pelat nomor kendaraan dari hitam ke putih.