YLBHI: Revisi UU KPK Bagian dari Teror Terhadap Pemberantasan Korupsi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. (MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.Com - Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan menghentikan bergulirnya pembahasan revisi KPK pupus sudah.

Baca Juga:

Soal Revisi UU KPK, Saut 'Tantang' Pemerintah dan DPR: Mari Kita Perang Pikiran!

"Jokowi resmi mengirimkan persetujuannya terhadap nama calon pimpinan KPK yang memiliki catatan integritas buruk dan usulan revisi UU KPK ke DPR," kata Asfinawati dalam keterangannya, Kamis (12/9).

Ketua YBLHI Asfinawati
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati (Foto: antaranews)

Asfinawati mengecam keras setiap bentuk upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Saat ini sedang berlangsung serangan terhadap sistem dan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai level yang dilakukan secara sistematis.

"Memasukkan Capim KPK bermasalah dan Revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan KPK dari dalam dan menghapus berbagai kewenangan KPK sebagai lembaga independen anti rasuah," ucapnya.

Asfinawati beranggapan, teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

"Serangan kepada KPK dan gerakan anti korupsi sama dengan serangan kepada demokrasi;" jelas dia.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji presiden terpilih Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK.

Baca Juga:

KPK: Ada Kegentingan Apa Revisi UU KPK Dikebut dan Prosesnya Tertutup?

"Juga menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai Hukum dan Undang-Undang dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor," kata Asfinawati.

Ia juga meminta Anggota DPR dan Partai politik untuk menghentikan pelemahan KPK dengan tidak memilih Capim KPK bermasalah dan menghentikan pembahasan RUU KPK.

"Kami juga mendesak Jokowi sebagai presiden untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan menghentikan pembahasan RUU KPK," pungkas Asfinawati.(Knu)

Baca Juga:

Ingin Bertemu Saut, Praktisi Hukum Minta KPK Tak Bunuh Karakter Orang



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH