Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan Punya Kekayaan Miliaran, Dapat Dari Mana Ya? Siaran langsung saat Saksi Nursalim mengecek bukti baju gamis milik Novel Baswedan yang dibawa Jaksa di PN Jakarta Utara, Rabu (6/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Gaya hidup mewah Fedrik Adhar, jaksa penuntut umum (JPU) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi sorotan publik.

Fedrik diketahui memiliki harta miliaran rupiah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang disetor Fedrik ke KPK pada 2018, dia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5,8 miliar.

Baca Juga:

Pengacara Sebut Rahmat Kadir tidak Bermaksud Celakai Novel Baswedan

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Asfinawati buka suara menanggapi hal tersebut. Kata Asfinawati, selain adanya larangan bergaya hidup mewah, seorang jaksa juga dilarang merangkap sebagai pengusaha atau pebisnis.

Menurutnya, harta kekayaan seorang jaksa hingga miliaran rupiah dinilai tidak wajar. Sebab, gaji seorang jaksa berkisar jutaan rupiah. Apalagi, jaksa dilarang menjadi pengusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 11 UU Kejaksaan Nomor 16/2004.

"UU Kejaksaan dilarang bisnis. Jadi harta (milyaran) dari mana?," kata Asfinawati saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/6).

Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11-6-2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11-6-2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Untuk itu, Asfinawati meminta lembaga antirasuah turun tangan untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan jaksa fungsional pada sub unit kerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara itu yang mencapai Rp5,8 miliar.

"Perlu sekali (KPK turun tangan). Dan atasan (jaksa) seharusnya melihat kemungkinan adanya indikasi korupsi. Karna dari gajinya tidak mungkin bisa bergaya hidup seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Asfinawati menilai adanya kejanggalan dari Jaksa tersebut yang ditunjuk untuk menjadi JPU dalam kasus Novel Baswedan. Berdasarkan laporan Komnas HAM, kasus penyiraman air keras berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel Baswedan.

"Lebih aneh lagi ditunjuk untuk kasus Novel. Jelas temuan lembaga negara misal Komnasham, penyiraman terkait pekerjaan Novel yaitu KPK," kata Asfinawati.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Tegaskan Rahmat Kadir Siram Novel Secara Spontan

Diketahui, JPU Fedrik Adhar menuntut dua terdakwa peneror Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, untuk dihukum satu tahun pidana penjara.

Jaksa meyakini kedua terdakwa peneror Novel Baswedan itu terbukti bersalah sesuai dakwaan subsider, yakni pasal 353 ayat 2 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara untuk dakwaan primer yakni pasal 355 ayat (1) KUHP diyakini Jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa menyebut perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur "dengan perencanaan terlebih dahulu".

Menurut jaksa, kedua terdakwa yang merupakan mantan anggota Brimob Polri ini hanya bermaksud memberi pelajaran dan tidak berniat menyiramkan air keras ke mata Novel Baswedan. (Pon)

Baca Juga:

DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB
Indonesia
Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB

Warga bisa dipidana apabila melawan petugas satpol PP yang memberikan teguran atau sanksi denda kepada warga pelanggar PSBB.

 Pengamat Anggap TGUPP Tak Berguna Karena Hanya Akomodasi Timses Anies
Indonesia
Pengamat Anggap TGUPP Tak Berguna Karena Hanya Akomodasi Timses Anies

"Dan karena posisinya yang strategis membuat anggota TGUPP banyak yang main proyek," sebut Ujang.

Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas
Dunia
Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas

Ledakan ini mengingatkan gubernur Lebanon terhadap ledakan Hiroshima dan Nagasaki

Penyidik Cari Unsur Pidana dalam Kasus Obat Corona Hadi Pranoto
Indonesia
Penyidik Cari Unsur Pidana dalam Kasus Obat Corona Hadi Pranoto

Polda Metro Jaya mencari adakah unsur pidana dibalik konten YouTube musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto.

Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini
Indonesia
Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim dan Jakpus pada periode menjelang siang dan sore hari," ujar BMKG

Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB
Indonesia
Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB

"Pemerintah tetap harus mewaspadai sejumlah potensi masalah yang dapat memicu kembali munculnya kasus baru," ujar Karyon

KPK Banding Atas Vonis 6 Tahun Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Banding Atas Vonis 6 Tahun Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK mengajukan banding atas vonis enam tahun yang menjerat eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua DPRD DKI Apresiasi Anies Beri Sembako ke Warga Miskin Selama PSBB
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Apresiasi Anies Beri Sembako ke Warga Miskin Selama PSBB

"Bayarannya setimpal untuk warga yang di larang beraktivitas. Menunjukan pak anies sosok yang sangat perduli terhadap warga jakarta," terang

  Merasa Dizalimi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tuntut Keadilan
Indonesia
Merasa Dizalimi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tuntut Keadilan

"Urusan saya dengan Pak Darman (eks Dirut PT.INTI) ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," kata Andra

 Ini Tiga Pelanggaran Pengendara Motor yang Bakal Ditindak Kamera E-TLE
Indonesia
Ini Tiga Pelanggaran Pengendara Motor yang Bakal Ditindak Kamera E-TLE

“Mulai 1 Februari 2020, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya akan melaksanakan penindakan E-TLE terhadap pengendara sepeda motor,” ujar Dirlantas Polda Metro Kombes Yusuf