YLBHI Nilai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menggambarkan Kekeliruan Prinsipil Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada para Menteri Koordinator dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja secepat-cepatnya. Serta mengajukan revisi aturan pada DPR dalam Program Legislasi Nasional Priortas 2022.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilaksanakan kalau sudah diperbaiki oleh pemerintah. Jokowi pun punya waktu 2 tahun untuk merevisi UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

"Pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya," kata Ketua YLBHI, Asfinawati kepada MerahPutih.com, Selasa (30/11).

Ia juga menilai, pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan UU Cipta Kerja. Padahal saat ini UU Cipta Kerja telah diberlakukan beserta seluruh PP turunannya. Maka penting bagi pemerintah untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup.

"Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat," terangnya.

Baca Juga:

Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022

Jauh sebelum MK menyatakan UU Cipta Kerja melanggar konstitusi, menurutnya, berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan telah mengatakan UU tersebut melanggar konstitusi, tapi pemerintah bergeming.

Dari putusan MK ini jelas pemerintah dan DPR telah salah. Yakni melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU, walaupun putusannya inkonstitusional bersyarat dimana pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki.

Lebih lanjut, mestinya Pemerintah Jokowi dan DPR harus menyadari kesalahan. Bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam pembentukan perundang-undangan.

"Putusan MK menggambarkan kekeliruan yang prinsipil," pungkasnya.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sepenuhnya masih tetap berlaku. Alasannya karena tanpa ada satu pasal ang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Presiden pun memerintahkan jajaran menteri untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Serta mengajukan revisi aturan pada DPR dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituntut Enam Tahun Penjara, Rizieq: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral
Indonesia
Dituntut Enam Tahun Penjara, Rizieq: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral

Rizieq pun mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 6 Tahun 2020

Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen
Indonesia
Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen

Kebutuhan BBM, elpiji dan avtur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi meningkat saat libur Natal dan Tahun 2022 (Nataru). Untuk BBM kenaikannya diprediksi sampai 10 persen.

Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa
Indonesia
Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa

saat tugas di Solo melakukan survei air di sini Gemolong, Tanon, Wonogiri. Saat pulang kerja hiburannya menonton Srimulat.

Pembantu Jokowi yang 'Sentil' Demokrat Diminta Jangan Bertindak Seperti Buzzer
Indonesia
Pembantu Jokowi yang 'Sentil' Demokrat Diminta Jangan Bertindak Seperti Buzzer

Pak Wamen memang sedang merangkap jabatan jadi buzzer?

Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020
Indonesia
Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020

Kejaksaan Agung memastikan, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Pinangki Sirna Malasari sudah tidak menerima gaji sejak September 2020.

Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat
Indonesia
Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat

Wartawan Tempo, Nurhadi, menjadi korban kekerasan oknum aparat saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3).

Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan
Indonesia
Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan

Ganjar Pranowo berusaha menutupi kaos yang diberikan kepadanya ketika awak media berusaha mengambil gambar.

Jakarta Absen di Formula E 2022, Begini Tanggapan Wagub Riza
Indonesia
Jakarta Absen di Formula E 2022, Begini Tanggapan Wagub Riza

Nama Jakarta absen di penyelenggaraan Formula E musim 2022. Di dua seri sebelumnya, Jakarta juga tidak terdaftar di ajang balap mobil listrik ini.

PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya
Indonesia
PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya

Penurunan level PPKM selaras dengan data kasus COVID-19 yang terus menurun di Kota Tangerang Selatan.