YLBHI: Manipulasi Laporan Keuangan Jiwasraya Bisa Jadi Pemberat Bagi Terdakwa Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing yang diakui terdakwa dalam pembacaan pledoi atas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa menjadi bukti sekaligus niat jahat (mens rea) yang memberatkan terdakwa.

Menurut Isnur, majelis hakim dapat memasukan fakta dan bukti seperti itu di persidangan sebagai faktor pemberat bagi vonis hukuman terhadap enam terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Jiwasraya.

“Jika hasil penyidikan menemukan dugaan niat jahat (mens rea) hal itu bisa jadi tambahan untuk pemberat hukuman,” kata Isnur kepada wartawan, Kamis (1/10).

Baca Juga

Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Tidak Punya Wewenang Kendalikan 13 MI

Dalam kasus korupsi atau TPPU seperti Jiwasraya, kata Isnur, para terdakwa pun juga dapat dituntut menggunakan beberapa pasal mulai dari perusakan barang bukti, pembuktian adanya niat jahat atau upaya menghalangi penyidikan. Hal itu, menurut dia, bisa dibebankan dalan pasal-pasal yang terpisah sehingga bisa jadi acuan hakim dalam melakukan putusan kasus yang merugikan negara hampir Rp16,8 triliun ini.

Sedangkan terkait vonis, lanjut Isnur, hal itu merupakan ranah majelis hakim yang tidak bisa diintervensi. Namun ia mengapresiasi ketika Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang cukup berat yakni mulai dari kurungan badan selama 18 tahun hingga seumur hidup kepada terdakwa.

“Soal vonis itu nanti ranah hakim. Namun melihat tuntutan (Jaksa) sudah cukup baik,” imbuh Isnur.

Untuk diketahui, dalam nota pembelaan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018, Hary Prasetyo mengakui, bahwa dirinya bersama Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, telah melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing sejak pertama kali ia ditunjuk sebagai pimpinan Jiwasraya pada 2008 silam.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Praktik manipulasi laporan keuangan tersebut dilakukan atas sepengetahuan jajaran Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang kini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuannya, agar manajemen Jiwasraya kala itu dapat melakukan reasuransi, serta menerbitkan produk berskema ponzi yakni JS Proteksi Plan yang akhirnya menjadikan Jiwasraya merugi seperti saat ini.

"Tentunya kondisi Jiwasraya yang sebenarnya diketahui oleh regulator, bahkan oleh BPK. Sangat tidak mudah menjaga laporan keuangan untuk tetap "solvent" meski sempat dilakukan revaluasi aset pada 2013. Apakah hal tersebut dikatakan semu? Betul, tapi tidak ada pilihan lain," kata Hary menjelaskan.

Di dalam kasus dugaan megakorupsi Jiwasraya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui telah mengganjar Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim dengan tuntutan penjara badan selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018, Hary Prasetyo dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Adapun mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan dituntut hukuman selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara terdakwa dari pihak swasta yakni Joko Hartono Tirto, dituntut dengan hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Sedangkan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, harus ditunda karena keduanya mengaku terinfeksi COVID-19 menjelang persidangan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Jumat Warga dari Luar Jabodetabek Wajib Tunjukkan SIKM
Indonesia
Mulai Jumat Warga dari Luar Jabodetabek Wajib Tunjukkan SIKM

Pengurusan dan persyaratan SIKM dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id.

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik

"Saya jualan masker sejak April lalu. Masker kain batik tulis, print, cap dijual dari harga Rp5.000, Rp7.500 hingga kelas premium berharga Rp 35.000," kata dia.

Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah
Indonesia
Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah

Program da'i dan penceramah bersertifikat, kata Zainut, adalah program biasa yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya.

Sriwijaya Air Segera Keluarkan Pernyataan Resmi Terkait SJ-182
Indonesia
Sriwijaya Air Segera Keluarkan Pernyataan Resmi Terkait SJ-182

Pesawat Sriwijaya Air bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang

Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Pengeluaran Bulanan Hingga Rp 74 Juta
Indonesia
Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Pengeluaran Bulanan Hingga Rp 74 Juta

Dalam Mackbook tersebut terdapat catatan pengeluaran bulan Juli 2020 hingga Rp74 juta.

69.612 Pasien COVID-19 Sembuh dari RSD Wisma Atlet
Indonesia
69.612 Pasien COVID-19 Sembuh dari RSD Wisma Atlet

Sebanyak 69.612 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, dinyatakan telah sembuh.

Pemkot Depok Segera Terapkan PSKS, Apa Itu?
Indonesia
Pemkot Depok Segera Terapkan PSKS, Apa Itu?

PSKS di wilayah tersebut akan diatur protokol khusus yang sama saat penerapan PSBB

Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli
Indonesia
Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

"Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun. Yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini," kata Dwi

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel

Sedangkan wilayah Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan dan Jakarta Timur diperkirakan berawan