Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024 Yenny Wahid. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi hal yang menghambat kualitas demokrasi

Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengingatkan para politisi agar tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sebagai alat konsolidasi suara menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024

Menurut dia, isu SARA memang dapat dengan cepat mendulang suara, tetapi dampaknya dapat memecah belah bangsa.

“Isu SARA menjadi isu yang paling mudah dipakai untuk konsolidasi politik, tetapi isu itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dampaknya panjang,” kata Yenny, dikutip dari Antara, Rabu (29/6).

Ia mengingatkan para politisi untuk tak mengambil jalan pintas tersebut dan meminta masyarakat sebagai pemilih agar cerdas serta tidak mudah terprovokasi apabila ada pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam kampanye politiknya.

“Kita sebagai pemilih cerdas harus menuntut pertanggungjawaban tokoh politik agar tidak menggunakan isu SARA karena dampaknya masyarakat akan terbelah. Dampaknya panjang dan sangat merusak,” kata Yenny.

Baca Juga:

Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU

Yenny Wahid menyampaikan penggunaan isu SARA merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.

Pancasila, kata Yenny merupakan cara hidup yang menghargai adanya kebinekaan atau keragaman dalam hidup bermasyarakat.

“Indonesia beruntung karena punya Pancasila. Bagi kami umat Islam, Pancasila adalah ikatan suci yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia apa pun latar belakang agama, kepercayaan, dan ras dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yenny. (*)

Baca Juga:

4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit
Indonesia
Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

Penentuan DMO sebesar 30 persen oleh pemerintah sebenarnya untuk menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri. Termasuk menjaga suplay and demand pabrik minyak goreng.

Masuki Ruang Sidang, Ferdy Sambo Dihujani Umpatan Pengunjung: Habis Karirmu
Indonesia
Masuki Ruang Sidang, Ferdy Sambo Dihujani Umpatan Pengunjung: Habis Karirmu

Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo langsung diteriaki pengunjung sidang saat memasuki ruangan.

Pemerintah akan Atur Perdagangan Kripto
Indonesia
Pemerintah akan Atur Perdagangan Kripto

Aset kripto harus teratur dan terlembaga, serta harus di bawah pengaturan negara.

Kepulauan Riau Jadi Hub Ekspor UMKM
Indonesia
Kepulauan Riau Jadi Hub Ekspor UMKM

Pemerintah akan memanfaatkan Kepulauan Riau sebagai hub ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagian barat Indonesia.

NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi
Indonesia
NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

"Wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemuduran dalam berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam membangun kehidupan politik," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya

[HOAKS atau FAKTA]: Uya Kuya Hipnotis Istri Ferdy Sambo
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Uya Kuya Hipnotis Istri Ferdy Sambo

Isi video itu adalah narasi berita tentang permintaan agar Uya Kuya menghipnotis Ferdy Sambo yang datang dari mantan Kabareskrim

Upah Minimum Provinsi Jatim Naik 7,86 Persen Jadi Rp 2.040.244
Indonesia
Upah Minimum Provinsi Jatim Naik 7,86 Persen Jadi Rp 2.040.244

Untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 akan diumumkan maksimal tanggal 7 Desember 2022.

Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik
Indonesia
Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik

Ketua Umum APJII, Muhammad Arif menyampaikan, penerapan Smart City di IKN merupakan forward looking dan sebuah kesempatan untuk mengakselerasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kampus Diminta Jadi Pemecah Kebuntuan kemunduran Demokrasi Indonesia
Indonesia
Kampus Diminta Jadi Pemecah Kebuntuan kemunduran Demokrasi Indonesia

"Kami percaya kampus mampu menjadi pemecah kebuntuan anomali demokrasi saat ini," kata Sultan saat menjadi pembicara tunggal diskusi bersama puluhan akademisi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemarin.

Pemkab Lumajang Beri Rumah kepada Atlet Peraih Medali Emas SEA Games 2021
Indonesia
Pemkab Lumajang Beri Rumah kepada Atlet Peraih Medali Emas SEA Games 2021

Prestasi yang diukir Saiful Rijal di ajang SEA Games 2021 berbuah manis. Atlet Sepak Takraw ini mendapatkan bonus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang