YBHI Minta Pemerintah Mendata Anak Eks ISIS Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati (Zuhdiar Laeis)

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk mendata secara pasti keberadaan anak-anak eks warga negara Indonesia (WNI) pernah terindikasi ISIS yang akan dipulangkan.

"Artinya mereka harus tahu jumlah persisnya. Berapa anak-anak, berapa perempuan, dan motivasi masing-masing," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati, di Jakarta, Kamis (13/2).

Baca Juga

Berani Pulang ke Indonesia, Eks WNI Simpatisan ISIS Akan Diadili

Ia mengkhawatirkan jika tidak didata dan disiapkan penanganan secara tepat justru akan mencerabut anak-anak tersebut dari sosok orang tua mereka.

ISIS
Anak anak Indonesia yang tergabung dengan ISIS

Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa keberadaan anak-anak itu akan menjadi sel-sel terorisme baru, sehingga perlu langkah deradikalisasi.

"Ini sebetulnya yang perlu dipikirkan. Bagaimana tumbuh kembang mereka, siapa yang ngurus, dan lain-lain," katanya dilansir Antara

Yang jelas, Asfinawati meminta keberadaan anak-anak tersebut didata secara pasti berikut dengan kesiapan langkah penanganan, seperti deradikalisasi, konseling, dan sebagainya.

Baca Juga

Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Usai rapat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2), Mahfud menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata Menko Polhukam.

Baca Juga

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.

"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," ujar Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Janji Blak-blakan Hasil 'Lidik' Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Janji Blak-blakan Hasil 'Lidik' Kematian Editor Metro TV

Supaya tidak mengulang fakta yang kita dapatkan

Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa
Indonesia
Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan.

KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas

Menurut menantu A.M. Hendropriyono ini menegaskan tidak ada yang boleh main hakim sendiri di negara hukum ini.

KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Munib bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

 Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus
Indonesia
Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus

"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni

Pemprov DKI Geram Kemenperin Terus Beri Izin Operasi Perusahaan yang Tak Dikecualikan
Indonesia
Pemprov DKI Geram Kemenperin Terus Beri Izin Operasi Perusahaan yang Tak Dikecualikan

Penambahan ini terus terjadi karena pengajuan perizinan yang mudah

Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil
Indonesia
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Pemprov DKI Denda Empat Perusahaan Langgar PSBB, Angkanya hingga Rp70 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Denda Empat Perusahaan Langgar PSBB, Angkanya hingga Rp70 Juta

Ada satu pelaku usaha yang dikenakan sanksi berupa denda Rp5 juta.

Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu
Indonesia
Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu

Ia mengatakan jadwal lengkap dan tiket "Program Promo Gajian" untuk KA Logawa dapat dilihat serta dipesan melalui aplikasi KAI Access, laman kai.id, dan kanal resmi penjualan tiket lainnya.

Biro Haji Solo Sambut Baik Rencana Arab Saudi Buka Penerbangan Internasional
Indonesia
Biro Haji Solo Sambut Baik Rencana Arab Saudi Buka Penerbangan Internasional

Dengan dibukannya penerbangan internasional tersebut ribuan jemaah umrah bisa berangkat ke Tanah Suci.