Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko membantah kabar yang menyebutkan bahwa wahana pariwisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bakal dikelola yayasan milik Presiden Joko Widodo.

“Jadi saya ingatkan jangan lagi berpandangan ada yayasan baru dikelola pak Jokowi, itu pandagan primitif. Tidak ada itu. Jokowi tidak berpikir seperti itu,” kata Moeldoko dalam konfrensi pers di Kantornya, Jumat (9/4).

Baca Juga

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Moeldoko menegaskan, keberadaan TMII tetap penting untuk diteruskan sebagai parisiwasata budaya bangsa.

“Karena itu kita juga harus berterimakasih kepada Pak Soeharto dan ibu Tien (Soeharto), yang memiliki ide menjangkau masyarakat seperti ini,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Pemerintah telah membentuk tim transisi untuk perbaikan pengelolaan komplek Taman Mini Indonesia Indah.

Pekerja memasang plang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg di depan gerbang TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Pekerja memasang plang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg di depan gerbang TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

Tim ini yang bakal merumuskan secara detail, akan seperti apakah pengelolaan taman mini setelah tidak lagi dikelola Yayasan Harapan Kita.

Moeldoko menegaskan Yayasan Harapan Kita sudah tidak menjadi pengelola TMII setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 19 Tahun 2021.

Menurut dia, TMII selama ini menjadi pusat pembelajaran toleransi, agama, suku, dan budaya di Indonesia.

Karena itulah, ia mengucapkan terima kasih kepada mendiang mantan Presiden RI Soeharto dan istrinya, Ibu Tien yang telah mengelola objek tersebut melalui Yayasan Harapan Kita.

"Tempat itu sampai saat ini bisa dinimati anak-anak kita. Namun sekali lagi di dalam pengelolaannya perlu ada perbaikan. Di situ poinnya," ucap Moeldoko.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan TMII resmi berpindah ke negara usai dipegang Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan tersebut didirikan mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.

Dasar hukum pengambilalihan TMII yakni Perpres 19/2021. Isi beleid itu menganulir isi Keppres Nomor 51 Tahun 1977 yang menjadi dasar hukum Yayasan Harapan Kita mengelola TMII selama ini. (Knu)

Baca Juga

Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Santri Ponpes Buntet Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua
Indonesia
Ribuan Santri Ponpes Buntet Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua

"Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Barat, dilakukan di Pondok Buntet Pesantren," ujar Reza di Cirebon, Kamis (11/11)

[Hoaks atau Fakta]: Rano Karno Meninggal Dunia
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Rano Karno Meninggal Dunia

- Kanal youtube bernama BARRAN DILAN DUA. mengunggah video berjudul “INN4LILAHI SELAMAT JALAN UNTUK SELAMANYA, BERITA DUK4 RANO KARNO, SEMOGA HUSNUL KHOTIMAH” pada 23 Oktober 2021.

Dinas Perumahan Ingatkan Panmus Apartemen Cervino Village Taat Aturan
Indonesia
Dinas Perumahan Ingatkan Panmus Apartemen Cervino Village Taat Aturan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta meminta Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Cervino Village untuk taat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta terhadap rumah susun (rusun).

Penurunan COVID-19 Jadi Senjata Negosiasi Indonesia Berangkatkan Umrah
Indonesia
Penurunan COVID-19 Jadi Senjata Negosiasi Indonesia Berangkatkan Umrah

pemberangkatan pertama umrah bisa dilakukan kalau Pemerintah Saudi sudah mengeluarkan panduan teknisnya. Termasuk juga panduan teknis dari Pemerintah Indonesia.

KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasius dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Antisipasi Kemacetan dalam Kota Solo, Dishub Siapkan Rute-Rute Alternatif
Indonesia
Antisipasi Kemacetan dalam Kota Solo, Dishub Siapkan Rute-Rute Alternatif

Dinas Perhubungan Kota Solo, Jawa Tengah memasang 126 rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ) portable jalan alternatif di sejumlah titik.

PPKM 12 Sampai 25 April: Tidak Ada Zona Merah di Luar Jawa Bali
Indonesia
PPKM 12 Sampai 25 April: Tidak Ada Zona Merah di Luar Jawa Bali

Untuk level 1 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 26 daerah menjadi 84 daerah.

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera

Ruas jalan sepanjang 132 km yang menghubungkan kota Pekanbaru dengan Kota Dumai dan telah beroperasi sejak 2020 tersebut, telah memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera khususnya Provinsi Riau dan sekitarnya.

Kemendag Jelaskan Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Naik
Indonesia
Kemendag Jelaskan Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Naik

Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Narapidana Jadi Pemasok Narkoba Bagi Kepala Rutan Depok
Indonesia
Narapidana Jadi Pemasok Narkoba Bagi Kepala Rutan Depok

Ditjen PAS juga sudah membenarkan kalau Karutan di Depok ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba. Ditjen PAS berjanji akan menindak siapapun petugas yang melanggar aturan.