Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko membantah kabar yang menyebutkan bahwa wahana pariwisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bakal dikelola yayasan milik Presiden Joko Widodo.

“Jadi saya ingatkan jangan lagi berpandangan ada yayasan baru dikelola pak Jokowi, itu pandagan primitif. Tidak ada itu. Jokowi tidak berpikir seperti itu,” kata Moeldoko dalam konfrensi pers di Kantornya, Jumat (9/4).

Baca Juga

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Moeldoko menegaskan, keberadaan TMII tetap penting untuk diteruskan sebagai parisiwasata budaya bangsa.

“Karena itu kita juga harus berterimakasih kepada Pak Soeharto dan ibu Tien (Soeharto), yang memiliki ide menjangkau masyarakat seperti ini,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Pemerintah telah membentuk tim transisi untuk perbaikan pengelolaan komplek Taman Mini Indonesia Indah.

Pekerja memasang plang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg di depan gerbang TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Pekerja memasang plang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg di depan gerbang TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

Tim ini yang bakal merumuskan secara detail, akan seperti apakah pengelolaan taman mini setelah tidak lagi dikelola Yayasan Harapan Kita.

Moeldoko menegaskan Yayasan Harapan Kita sudah tidak menjadi pengelola TMII setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 19 Tahun 2021.

Menurut dia, TMII selama ini menjadi pusat pembelajaran toleransi, agama, suku, dan budaya di Indonesia.

Karena itulah, ia mengucapkan terima kasih kepada mendiang mantan Presiden RI Soeharto dan istrinya, Ibu Tien yang telah mengelola objek tersebut melalui Yayasan Harapan Kita.

"Tempat itu sampai saat ini bisa dinimati anak-anak kita. Namun sekali lagi di dalam pengelolaannya perlu ada perbaikan. Di situ poinnya," ucap Moeldoko.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan TMII resmi berpindah ke negara usai dipegang Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan tersebut didirikan mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.

Dasar hukum pengambilalihan TMII yakni Perpres 19/2021. Isi beleid itu menganulir isi Keppres Nomor 51 Tahun 1977 yang menjadi dasar hukum Yayasan Harapan Kita mengelola TMII selama ini. (Knu)

Baca Juga

Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan
Indonesia
BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan

Anggaran penelitian di Indonesia terbatas sehingga tidak ada "kemewahan" melakukan riset tanpa koordinasi.

Tertangkap Lagi, Ridho Rhoma Minta Maaf Gegara Gagal Lawan Adiksi Terhadap Narkoba
Indonesia
Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur
Indonesia
Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur

Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke dalam kebijakan ekonomi lainnya.

Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa
Indonesia
Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa

Polri berencana memanggil ahli perbankan dan ahli TPPU terkait kasus raibnya tabungan Rp22 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya.

Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung
Indonesia
Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung

Kejagung telah mengirimkan 23 jaksanya untuk mengikuti seleksi

Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid
Indonesia
Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid

Berdasarkan survei pelaksanaan BST yang diolah Set TNP2K pada 2020, penggunaan dana BST oleh KPM sebagian besar untuk membeli bahan pangan atau mencapai sekitar 95,24 persen

Kurangi BOR, Pemprov Jabar Pindahkan Pasien COVID-19 ke Hotel
Indonesia
Kurangi BOR, Pemprov Jabar Pindahkan Pasien COVID-19 ke Hotel

Hotel ini khusus sebagai ruang isolasi pemulihan pasien dari rumah sakit rujukan COVID-19 se-Bandung Raya.

Tiga Bulan Buron, Pelaku Begal Sepeda Kolonel Marinir Akhirnya Ditangkap
Indonesia
Tiga Bulan Buron, Pelaku Begal Sepeda Kolonel Marinir Akhirnya Ditangkap

Polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku begal pesepeda terhadap anggota TNI Kolonel (Mar) Pangestu Widiatmoko.

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!
Indonesia
Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Investasi Bodong yang Rugikan Korbannya Hingga Rp 15,6 Miliar Dibongkar Polisi
Indonesia
Investasi Bodong yang Rugikan Korbannya Hingga Rp 15,6 Miliar Dibongkar Polisi

Tersangka menggaet para korban dengan strategi promosi yang tidak masuk akal