Yayasan Harapan Kita Hormati Keputusan Negara Ambil Alih TMII Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: TMII)

Merahputih.com - Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra menyatakan menghormati pengambialihan Taman Mini Indonesia Inda (TMII) oleh negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) 19/2021.

"Tentunya kami akan bersikap kooperatif," ujar Tria di Jakarta, Minggu (11/4).

Baca Juga:

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

Menurut dia, Yayasan Harapan Kita selalu siap untuk melakukan penugasan dari negara. Hal ini sebagai wujud melanjutkan visi-misi yang telah diamanatkan oleh Tien Soeharto atau Siti Hartinah Soeharto yakni istri Presiden Soeharto, sebagai penggagas pembangunan TMII.

"Sekaligus merupakan pengabdian kepada negara dengan harapan upaya pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII ini tidak akan mengganggu berbagai upaya untuk memperkokoh ketahanan bangsa kita," jelas Tria.

Menurutnya, menjadi suatu kehormatan bagi Yayasan Harapan Kita yang telah menerima penugasan dari negara untuk mengelola TMII selama 44 tahun terakhir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977.

Pihaknya telah berkesempatan melayani kunjungan masyarakat serta pejabat negara baik dari dalam dan luar negeri untuk melihat kebudayaan dan seni Indonesia di TMII.

"Tentunya ini (dalam mengelola TMII 44 tahun) penuh dinamika perjuangan dan pengalaman yang sangat berharga," katanya.

TMII
TMII. (Foto: TMII

Ia pun menyatakan, apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan TMII atas kontribusinya selama ini. Terutama pada para pemimpin badan pengelola TMII terdahulu maupun yang masih bertugas pada saat ini.

"Serta kepada segenap personel pengelolaan TMII atas loyalitas, dedikasi, ketekunan, responsif, dan inisiatifnya yang telah disumbangkan kepada TMII," jelas Tria.

Ia jug mengatakan, Presiden ke-2 Soeharto dan istrinya Raden Ayu Siti Hartinah atau Tien Soeharto tidak ada niatan untuk mengelola TMII secara mandiri. Hal tersebut terlihat dari sejak dibangun hingga peresmian, YHK langsung menyerahkan pada negara.

"Presiden Soeharto dan Ibu negara tidak memiliki niat swakelola TMII secara mandiri," kata Tria.

Dia menjelaskan, pembangunan TMII yang dilaksanakan oleh YHK lantaran alternatif DPR pada saat itu.

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

Dalam alternatif tersebut dipilih yaitu melakukan sendiri pembangunan proyek TMII dalam rangka pengisian master plan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Pertimbangan YHK alternatif ke-4 adalah bertumpu pada skala prioritas, agar tidak menganggu prioritas pembangunan tersebut, dan hasil dari publik hearing DPR pada masa itu," bebernya.

Kemudian pada 2010, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan proses balik nama hak pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama pemerintah. "Tanah TMII seluas 150 hektare, sebagai kontribusi kepada negara, YHK telah melakukan tugas mengelola TMII," bebernya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aceh Beli Pesawat N-219 Nurtanio, Penuhi Kebutuhan Transportasi di Tanah Rencong
Indonesia
Aceh Beli Pesawat N-219 Nurtanio, Penuhi Kebutuhan Transportasi di Tanah Rencong

Selanjutnya, framework agreement tersebut diperbaharui dan ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansya

ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi
Indonesia
ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi

Aparatur sipil negara (ASN) harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat terkait dengan larangan cuti akhir tahun.

Strategi Jadi Alasan Partai Demokrat Sempat Daftarkan Logo Partai Atas Nama SBY
Indonesia
Strategi Jadi Alasan Partai Demokrat Sempat Daftarkan Logo Partai Atas Nama SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama pribadi mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM bulan lalu.

KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta

13 Ribu Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Gambir dan Senen
Indonesia
13 Ribu Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Gambir dan Senen

70 persen ini dari kuota maksimal 70 persen, bukan total dari keseluruhan tempat duduk

Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat

Sebaiknya calon Kapolri Komjen Listyo fokus mengembangkan sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT).

Positivity Rate COVID-19 di DKI Jakarta Makin Jauhi Standar WHO
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di DKI Jakarta Makin Jauhi Standar WHO

WHO sendiri memiliki standar persentase kasus positif

Antrean Pembeli Panjang, Pengelola Tanah Abang Kena Semprit Pasar Jaya
Indonesia
Antrean Pembeli Panjang, Pengelola Tanah Abang Kena Semprit Pasar Jaya

Masih ada antrean panjang warga sebelum memasuki Pasar Tanah Abang.

Pecah Rekor 8 Bulan, Kasus COVID-19 Solo Tambah 106 Orang Selama Sehari
Indonesia
Pecah Rekor 8 Bulan, Kasus COVID-19 Solo Tambah 106 Orang Selama Sehari

Penambahan kasus tersebut menjadikan angka komulatif COVID-19 Solo menjadi 1.661 orang

Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19
Indonesia
Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19

Dari data yang diterima Satgas, kelima provinsi ini memiliki jumlah posko yang tak proporsional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.