Yasonna Yakin Satgas BLBI Bekerja Optimal Tagih Aset Negara Rp110 Triliun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meyakini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan bekerja optimal hingga tenggat waktu 2023.

Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, Tim Satgas BLBI segera menyusun skala prioritas untuk menentukan target yang harus dicapai.

“Kita akan memetakan skala prioritas, tagihan-tagihan, kemudian Satgas BLBI diberi waktu sampai 2023 untuk bekerja,” kata Yasonna seusai menghadiri rapat koordinasi Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI, di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (15/4).

Dalam rakor tersebut, hadir Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan lainnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Foto: ANTARA

Rapat berlangsung tertutup lebih dari satu jam. Adapun rakor dilakukan berkaitan dengan penagihan utang perdata dana BLBI, di mana negara memberikan piutang kepada debitur dan obligor.

Satgas BLBI dibentuk setelah Mahkamah Agung (MA) tidak memutuskan masalah ini sebagai perkara pidana, dan KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus korupsi BLBI pada 1 April 2021.

Dua orang yang menyandang status tersangka di kasus ini adalah Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Berdasarkan hasil penghitungan terkini yang dilakukan Kementerian Keuangan, sesuai perkembangan kurs, pergerakan saham, nilai properti yang dijaminkan per hari ini, total aset hak tagih BLBI mencapai Rp110 triliun.

Dari jumlah Rp110 triliun itu, terdapat enam macam bentuk aset hak tagih BLBI, di antaranya kredit properti, rekening uang asing serta saham.

Lalu ada juga 12 kompleksitas persoalan penagihan, di antaranya seperti jaminan yang digugat pihak ketiga dan lain sebagainya.

”Saya yakin Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI bisa bekerja optimal, bisa kita lakukan sesuai target,” kata Yasonna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis
Indonesia
Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis

Pimpinan FPI Rizieq Shihab telah sepekan berada di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka.

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar
Indonesia
18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli.

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya
Indonesia
Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

2.560 Pelanggar Operasi Patuh Jaya Ditindak, Mayoritas Karyawan
Indonesia
2.560 Pelanggar Operasi Patuh Jaya Ditindak, Mayoritas Karyawan

Ditlantas Polda Metro Jaya menindak 2.560 pelanggar dalam pelaksanaan hari pertama Operasi Patuh Jaya 2021 pada Senin (20/9) kemarin.

Wujudkan Kesamaan Hak, Pemprov DKI Percepat Program Unit Layanan Disabilitas
Indonesia
Wujudkan Kesamaan Hak, Pemprov DKI Percepat Program Unit Layanan Disabilitas

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah mengatakan, melalui penyelenggaraan ULD ini, pihaknya berupaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi.

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Indonesia
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran
Indonesia
Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Anggota TNI-Polri mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran. Mencegah hal itu, jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan memperketat tracing terhadap pendatang.

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia