Yasonna Turun Langsung Tangkap Maria Lumowa, Pengamat: Bagaimana Kasus Lain? Pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Foto: MP/Istimewa)

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai keikutsertaan menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam penangkapan Maria Lumowa bukan sesuatu yang dapat dipermasalakan. Apalagi, penangkapan itu adalah ranah Yasonna.

Apakah ada kaitan dengan rencana resuffle kabinet atau tidak, tentu publik mempunyai kebebasan untuk memberikan persepsi.

"Misalnya ada yang mengkaitkan bahwa ini dalam rangka mengamankan posisi agar tidak masuk dalam jajaran kabinet yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi," ujar Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (10/7).

Baca Juga

Ada 'Jasa' Sukarno di Balik Ekstradisi Maria Lumowa

Direktur Indo Polling Network ini menyebut, Menkumham Yasonna Laoly menunjukan bahwa dia bisa diandalkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan mencari pelaku korupsi keujung dunia.

Sebagai pembantu presiden, Yasonna sudah melakukan yang terbaik. "Tentu masih ada juga catatan perbaikan yang mesti dilakukan. Misalnya bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya?," ungkap Wempy.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)

Wempy berharap bahwa penangkapan terhadap Maria Lumowa bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan menangkap juga koruptor kakap yang lainnya yang telah merugikan negara.

Aksi Yasonna itu juga disorot Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon menyebut ada perbedaan dalam kesigapan Kemenkum HAM menangani Maria Pauline Lumowa dengan kasus buron kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Mestinya penanganan terhadap masalah buronan ini kan standarnya jelas sama, bukan sekedar selera dan juga treatment berbeda. Kelihatan sekali ada perbedaan, yang satu begitu mudah lolos dan bisa mendapatkan E-KTP, ini juga ada satu treatment khusus," kata Fadli Zon.

Baca Juga

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra

Fadli Zon mengingatkan agar penangkapan Maria Pauline bukan ajang pamer prestasi Menkum HAM agar tidak dicopot oleh Presiden.

"Jangan sampai nanti orang menduga karena orang berlomba-lomba menonjolkan prestasinya, karena takut di-reshuffle gitu," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan
Indonesia
Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan

Saat ini, peserta PKH tidak termasuk sebagai sasaran program bantuan sosial sembako (BSS) dan bantuan sosial tunai (BST).

[HOAKS atau FAKTA] Anies Antek Tiongkok Minta Sumbangan Saat APBD DKI Sekarat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Antek Tiongkok Minta Sumbangan Saat APBD DKI Sekarat

Unggahan itu juga menampilkan Gubernur Anies Baswedan yang sedang bersalaman dengan Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian

Dipinjami Rp1,7 Triliun Tangani Banjir, Pemprov DKI Diminta Bekerja Cepat dan Taktis
Indonesia
Dipinjami Rp1,7 Triliun Tangani Banjir, Pemprov DKI Diminta Bekerja Cepat dan Taktis

Anggaran pengadaan lahan sebesar Rp552 miliar itu akan digunakan untuk membebaskan lahan proyek normalisasi sungai seluas 89.345 meter persegi di Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, Angke, dan Jatikramat.

Saran Fraksi PKS untuk Pemerintah Atasi Gelombang PHK Akibat COVID-19
Indonesia
Saran Fraksi PKS untuk Pemerintah Atasi Gelombang PHK Akibat COVID-19

Untuk mengatasi hal itu, perusahaan, industri atau bisnis apapun juga harus memiliki kelenturan (agility) pada produk dan berbagai varian barang produksi dan jasa.

ICW Minta KPK Telusuri Sosok BG Terkait Pelarian Nurhadi
Indonesia
ICW Minta KPK Telusuri Sosok BG Terkait Pelarian Nurhadi

Pasalnya, Nurhadi disebut pernah meminta perlindungan kepada sosok berinisial BG tersebut.

Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra
Indonesia
Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra

WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejagung

Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat
Indonesia
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat

Kedua DPO yang tewas tertembak tersebut inisial W alias A alias B dan AA alias A

Pemkab Jayawijaya Butuh Pesawat untuk Merujuk Pasien Virus Corona
Indonesia
Pemkab Jayawijaya Butuh Pesawat untuk Merujuk Pasien Virus Corona

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, membutuhkan pesawat khusus untuk merujuk ke Jayapura jika ada pasien virus corona.

Ketua DPRD Dukung Anies Buka Kembali Bioskop
Indonesia
Ketua DPRD Dukung Anies Buka Kembali Bioskop

Prasetyo mengingatkan pembukaan sinema harus disertai protokol kesehatan ketat agar tak jadi klaster baru penyebaran COVID-19.

GP Ansor Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bangkit dari Keterputukan Akibat COVID-19
Indonesia