Yasonna Turun Langsung Tangkap Maria Lumowa, Pengamat: Bagaimana Kasus Lain? Pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Foto: MP/Istimewa)

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai keikutsertaan menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam penangkapan Maria Lumowa bukan sesuatu yang dapat dipermasalakan. Apalagi, penangkapan itu adalah ranah Yasonna.

Apakah ada kaitan dengan rencana resuffle kabinet atau tidak, tentu publik mempunyai kebebasan untuk memberikan persepsi.

"Misalnya ada yang mengkaitkan bahwa ini dalam rangka mengamankan posisi agar tidak masuk dalam jajaran kabinet yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi," ujar Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (10/7).

Baca Juga

Ada 'Jasa' Sukarno di Balik Ekstradisi Maria Lumowa

Direktur Indo Polling Network ini menyebut, Menkumham Yasonna Laoly menunjukan bahwa dia bisa diandalkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan mencari pelaku korupsi keujung dunia.

Sebagai pembantu presiden, Yasonna sudah melakukan yang terbaik. "Tentu masih ada juga catatan perbaikan yang mesti dilakukan. Misalnya bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya?," ungkap Wempy.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.)

Wempy berharap bahwa penangkapan terhadap Maria Lumowa bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan menangkap juga koruptor kakap yang lainnya yang telah merugikan negara.

Aksi Yasonna itu juga disorot Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon menyebut ada perbedaan dalam kesigapan Kemenkum HAM menangani Maria Pauline Lumowa dengan kasus buron kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Mestinya penanganan terhadap masalah buronan ini kan standarnya jelas sama, bukan sekedar selera dan juga treatment berbeda. Kelihatan sekali ada perbedaan, yang satu begitu mudah lolos dan bisa mendapatkan E-KTP, ini juga ada satu treatment khusus," kata Fadli Zon.

Baca Juga

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra

Fadli Zon mengingatkan agar penangkapan Maria Pauline bukan ajang pamer prestasi Menkum HAM agar tidak dicopot oleh Presiden.

"Jangan sampai nanti orang menduga karena orang berlomba-lomba menonjolkan prestasinya, karena takut di-reshuffle gitu," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020

Menurut Tito, pandemi COVID-19 belum berakhir dan penularan penyakit ini pun masih terjadi di mana-mana.

Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone
Indonesia
Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone

Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) berikan smartphone (HP) gratis untuk setiap mahasiswa baru.

Masyarakat Diminta Hentikan Kegiatan dan Bersikap Sempurna Saat HUT RI Pukul 10.17 WIB
Indonesia
Kapolri Wacanakan Ujian Bikin SIM Seperti Main Gim di Mal
Indonesia
Kapolri Wacanakan Ujian Bikin SIM Seperti Main Gim di Mal

Adapun pelayanan yang mengedepankan teknologi informasi, menurut Sigit, antara lain perpanjangan SIM, pelayanan STNK, hingga SKCK secara online.

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras
Indonesia
Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (26/10): 101.897 Positif, 87.977 Orang Sembuh

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini kasus corona di ibu kota Senin (26/10).

Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac
Indonesia
Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac

Puluhan ribu vaksin gelombang pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan masih disimpan di tiga ruangan Cold Storage bersuhu 2-8 derajat Celcius

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Jokowi Targetkan 70 Juta Penduduk Sudah Divaksin Pada Agustus–September 2021
Indonesia
Jokowi Targetkan 70 Juta Penduduk Sudah Divaksin Pada Agustus–September 2021

Jokowi berharap produktivitas di sektor industri dapat segera pulih

Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur
Indonesia
Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur

Bantuan sosial (Bansos) dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota