Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana. (ANTARA/HO-Humas Kemenkumham)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Dalam sambutan acara pelepasan Jhoni Ginting memasuki masa purnabakti yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (30/6), Yasonna Menilai Jhoni Ginting telah membuktikan diri sebagai pemimpin di masa sulit.

Baca Juga

Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia

Hal tersebut lantaran Jhoni Ginting sebelumnya tercatat menjadi Plt Dirjen Imigrasi selama tiga bulan dan kemudian bertugas sebagai Dirjen Imigrasi definitif selama 1 tahun dan 1 bulan. Seluruh periode kepemimpinan Jhoni Ginting di Ditjen Imigrasi Kemkumham dihabiskan bersamaan dengan pandemi virus corona atau COVID-19.

"Mengutip filsuf kenamaan Jerman Friedrich Nietzche, "To do great things is difficult, but to command great things is more difficult." Adalah sesuatu yang tidak mudah menjadi pemimpin di masa-masa sulit dan kondisi yang tidak normal akibat pandemi ini. Tentu saja hal ini menjadi tantangan yang tidak biasa," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6).

Keputusan-keputusan sulit, kata Yasonna, harus dibuat dalam waktu yang cepat, namun dengan tetap mempertimbangkan risiko serta menghitung cost and benefit dari kebijakan yang dibuat. Menurut dia, kepentingan umum dan kemanfaatan yang lebih besar adalah faktor utama dalam mengambil keputusan dan Jhoni Ginting telah berhasil membuktikannya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Foto: ANTARA

Meski memimpin Ditjen Imigrasi di masa pandemi, Yasonna menilai Jhoni Ginting telah melakukan berbagai inovasi, baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Berbagai inovasi itu, seperti Eazy Passport dan E-Visa, untuk mengoptimalkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang sempat tergerus akibat pandemi.

Inovasi tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pencapaian Ditjen Imigrasi pada periode Jhoni Ginting, seperti Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target, pembentukan dan peningkatan kelas sejumlah kantor imigrasi, predikat Wilayah Bebas Korupsi pada 27 satuan kerja, titel Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi 8 satuan kerja Imigrasi, dan sejumlah pencapaian lain.

"Bahkan pada saat awal pandemi melanda Tiongkok, Ditjen Imigrasi secara responsif dan cepat tanggap telah melakukan upaya pencegahan masuknya COVID-19 ke Indonesia dengan melarang masuk ke Indonesia bagi seluruh Orang Asing yang memiliki riwayat perjalanan dari China," kata Yasonna.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga berpesan kepada Widodo Ekatjahjana yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi untuk meneruskan kesuksesan yang ditorehkan pendahulunya.

"Dan pesan saya untuk Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, untuk selalu sigap, bekerja dengan hati dan pikiran, maksimalkan potensi yang anda pribadi miliki dan yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas sebagai Plt. merupakan tugas yang berpacu antara penyesuaian, pembelajaran, dan pelaksanaan dalam satu waktu," tutup Yasonna. (Pon)

Baca Juga

Yasonna Yakin Satgas BLBI Bekerja Optimal Tagih Aset Negara Rp110 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Indonesia
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Viani Limardi merasa pemecatan dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah kejahatan.

Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar
Indonesia
Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar

Operasi pengangkatan kanker prostat itulah yang paling tepat. Ini sesuai petunjuk dokter Kepresidenan dan RS Mayo.

Peter Gontha Laporkan Garuda ke KPK, Arya Ungkit Komisaris Ikut Teken Perjanjian Sewa
Indonesia
Peter Gontha Laporkan Garuda ke KPK, Arya Ungkit Komisaris Ikut Teken Perjanjian Sewa

eter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK.

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH
Indonesia
DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

Biaya uji emisi kendaraan roda empat Rp 150.000 dan kendaraan roda dua Rp 50.000 hingga Rp 60.000.

Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik
Indonesia
Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik

Dalam tahap transisi pandemi ke endemi, masyarakat sudah menyadari bagaimana cara untuk melakukan protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Diberikan, Sertifikat Harus Disimpan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Diberikan, Sertifikat Harus Disimpan

Beredar sebuah postingan dari akun Facebook Eddy Hartono dengan klaim bahwa sertifikat vaksin melalui WhatsApp harus disimpan.

Varian Delta Ditemukan di 9 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat
Indonesia
Varian Delta Ditemukan di 9 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat

"Varian delta sudah banyak masuk di Jabar. Daya tularnya 3-10 kali lipat. Keganasan varian delta ini sangat tinggi," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Zona Merah COVID-19 di Jakarta Tersisa Tiga RT
Indonesia
Zona Merah COVID-19 di Jakarta Tersisa Tiga RT

Tiga RT tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI

KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta
Indonesia
KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).

Kapolri Copot Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri
Indonesia
Kapolri Copot Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri

Kapolri Jenderal Listyp Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri