Yasonna Tempuh Berbagai Upaya Hukum Bekukan Aset Maria Pauline Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan akan terus mengejar aset yang dimiliki tersangka pembobol kas BNI Maria Pauline Lumowa yang berada di luar negeri.

“Kita akan mengejar terus. Bersama penegak hukum, kita akan melakukan asset recovery (pengembalian aset) yang dimiliki Maria Pauline Lumowa di luar negeri," ujar Yasonna dalam jumpa pers di Bandara Seokarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7).

Baca Juga

Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok

Yasonna menegaskan, pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum untuk membekukan aset milik perempuan yang buron selama 17 tahun itu, termasuk melakukan pemblokiran terhadap akun yang dimiliki. Proses tersebut akan dilakukan setelah Maria menjalani proses hukum di Tanah Air.

Dia mengatakan bahwa proses pengejaran aset itu akan dilakukan secara bertahap.

“Ini tidak bisa langsung. Semuanya merupakan proses, tetapi kita tidak boleh berhenti. Semoga upaya ini bisa memberikan hasil baik bagi negeri sekaligus menegaskan prinsip bahwa pelaku pidana mungkin saja bisa lari, tetapi mereka tidak akan bisa sembunyi dari hukum kita,” kata Menteri berusia 67 tahun tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menjelaskan alasan dirinya memimpin proses ekstradisi terhadap Maria Pauline.

“Ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa Indonesia berkomitmen untuk tujuan penegakan hukum. Puncaknya adalah pertemuan saya dengan Presiden Serbia pada awal pekan ini untuk menegaskan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa,” kata dia.

Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. Foto: Kemenkumham

Yasonna juga menyampaikan bahwa masa penahanan Maria Pauline Lumowa akan habis pekan depan. Itu sebabnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan intensitas percepatan ekstradisi ini selama sebulan terakhir.

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pembobolan kas BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif senilai Rp1,2 triliun. Maria menjadi buronan penegak hukum Indonesia selama 17 tahun terakhir, setelah terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Mabes Polri.

Baca Juga

Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap

Pemerintah Indonesia sebenarnya dua kali mengajukan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa kepada Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2009 dan 2014, namun dua kali itu pula ditolak.

Permintaan ekstradisi, sebagaimana dikutip Antara, diajukan kepada Pemerintah Belanda karena perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, tersebut didapati sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Maria Pauline Lumowa kemudian ditangkap oleh petugas NCB Interpol Serbia saat mendarat di Bandara Internasional Nikola Tesla pada Juli 2019. Penangkapan dilakukan berdasarkan red notice pada 2003. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja
Indonesia
PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja

Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.

Pemilik Akun Instagram yang Viralkan Pembakaran Kitab Suci Mengaku Jadi Korban Peretasan
Indonesia
Pemilik Akun Instagram yang Viralkan Pembakaran Kitab Suci Mengaku Jadi Korban Peretasan

Orang yang diduga menghack akun Instagram korban juga tengah diburu

Mantan Napi Terorisme Kini Alih Profesi sebagai Peternak Ayam Petelur
Indonesia
Mantan Napi Terorisme Kini Alih Profesi sebagai Peternak Ayam Petelur

Jenderal polisi bintang tiga itu berkeliling peternakan ayam petelur sembari berbincang dengan para eks napiter terkait perkembangan usaha yang telah dilakukan sejak tahun 2018.

BPPT Usulkan Pilkada 2020 Pakai e-Voting
Indonesia
BPPT Usulkan Pilkada 2020 Pakai e-Voting

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan Pilkada 2020 memakai sistem pemilihan elektronik atau e-voting.

Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'
Indonesia
Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'

Gerindra pada prinsipnya ingin demokrasi yang bertanggung jawab

Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona
Indonesia
Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona

"Saya bagga dan senang dapat vaksinasi Sinovac pertama di Solo. Usai disuntik saya sehat bugar serta tidak merasakan sakit," ujar Ade

Asabri Salurkan Rp20,79 Miliar Buat Ahli Waris Awak Nanggala-402
Indonesia
Asabri Salurkan Rp20,79 Miliar Buat Ahli Waris Awak Nanggala-402

Kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal tenggelam pada Rabu (21/4) di perairan utara Pulau Bali saat latihan penembakan torpedo.

Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus
Indonesia
Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus

Akibat aksi ini pihak UNAS melaporkan 20 mahasiswa ke polisi

Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji
Indonesia
Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji

Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme mengangkatan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Artidjo Alkostar

Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap
Indonesia
Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap

Jaksa KPK mencecar sekretaris pribadi (Sespri) mantan Mensos Juliari Peter Batubara, Selvy Nurbaity