Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice di UU Narkotika Menkumham Yasonna H. Laoly. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Baca Juga:

Besok PPN Naik 11 Persen, Ini Barang yang Harganya Berpotensi Naik

Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama mengancam generasi muda,” kataYasonna dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Yasonna mengungkapkan, saat ini semakin meningkat jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

“Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat,” imbuhnya.

Selain upaya penguatan pencegahan, kata Yasonna, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal.

Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi.

“Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Yasonna.

Di sisi lain, terdapat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan pengaturan mengenai pecandu narkotika.

Menkumham, Yasonna Laoly. (Foto: Antara)
Menkumham, Yasonna Laoly. (Foto: Antara)

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya.

“Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Yasonna.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan, asesmen dilakukan Tim Asesmen Terpadu yang berisikan unsur medis (dokter, psikolog, psikiater), dan unsur hukum (penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan).

Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika akan direhabilitasi atau tidak.

“Dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana merupakan bentuk restorative justice yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak,” ucap Yasonna.

Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Menurut Yasonna, kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain, zat psikoaktif baru, penyempuraan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu, Penyidik BNN serta kewenangannya, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan, dan penyempurnaan ketentuan pidana. (Pon)

Baca Juga:

Polisi Terus Buru Pembawa Benda Mencurigakan di Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda
Indonesia
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

"Sudahlah Pak Anies, tolong buka mata dan hati nurani Anda," kata Kent

Edy Mulyadi Bersedia Diperiksa Bareskrim Polri
Indonesia
Edy Mulyadi Bersedia Diperiksa Bareskrim Polri

Hingga saat ini sebanyak 38 saksi telah dimintai keterangan

Soal Formula E, KPK Ingatkan APBD tak Boleh Dipakai untuk Bisnis
Indonesia
Soal Formula E, KPK Ingatkan APBD tak Boleh Dipakai untuk Bisnis

"Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan, bahwa anggaran pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis, jadi penyelenggaraannya harus B2B, tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/4) malam.

Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan

Pemprov DKI menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta terkait masalah banjir di Kali Mampang, Jakarta Selatan.

Lima Provinsi Ini Sumbang Kenaikan Positif COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Lima Provinsi Ini Sumbang Kenaikan Positif COVID-19 Tertinggi

Pemda diminta mengantisipasi adanya kenaikan kasus

Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan
Indonesia
Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan

Peran pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yg diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

IDI Apresiasi Dukungan Pemerintah Soal Penyaluran Insentif COVID-19 untuk Nakes
Indonesia
IDI Apresiasi Dukungan Pemerintah Soal Penyaluran Insentif COVID-19 untuk Nakes

Pandemi COVID-19 telah lebih dari dua tahun melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga akhir tahun 2021 lebih dari 83 persen insentif tenaga kesehatan seluruh Indonesia telah disalurkan dari total anggaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 9,8 triliun, insentif ini juga masih dilanjutkan pada tahun 2022 dengan anggaran total Rp12 triliun.

Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung
Indonesia
Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung

"Ini sangat sadis ini. Supaya menjadi pesan khusus kepada para pedofil atau pelaku kekerasan seksual untuk hati-hati bahwa ancamannya sangat berat," kata Yandri.

Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2
Indonesia
Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2

ada hal menarik dalam rekrutmen CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 kali ini, yakni adanya formasi khusus dengan kriteria lulusan cumlaude, disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Lalu, diikuti dengan formasi umum.

Salat Iduladha Ditiadakan Sementara, Pembagian Daging Kurban Dibagikan ke Rumah
Indonesia
Salat Iduladha Ditiadakan Sementara, Pembagian Daging Kurban Dibagikan ke Rumah

Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No.15/2021