Yasonna Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice di UU Narkotika Menkumham Yasonna H. Laoly. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Baca Juga:

Besok PPN Naik 11 Persen, Ini Barang yang Harganya Berpotensi Naik

Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama mengancam generasi muda,” kataYasonna dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Yasonna mengungkapkan, saat ini semakin meningkat jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

“Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat,” imbuhnya.

Selain upaya penguatan pencegahan, kata Yasonna, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal.

Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi.

“Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Yasonna.

Di sisi lain, terdapat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan pengaturan mengenai pecandu narkotika.

Menkumham, Yasonna Laoly. (Foto: Antara)
Menkumham, Yasonna Laoly. (Foto: Antara)

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya.

“Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Yasonna.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan, asesmen dilakukan Tim Asesmen Terpadu yang berisikan unsur medis (dokter, psikolog, psikiater), dan unsur hukum (penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan).

Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika akan direhabilitasi atau tidak.

“Dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana merupakan bentuk restorative justice yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak,” ucap Yasonna.

Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Menurut Yasonna, kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain, zat psikoaktif baru, penyempuraan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu, Penyidik BNN serta kewenangannya, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan, dan penyempurnaan ketentuan pidana. (Pon)

Baca Juga:

Polisi Terus Buru Pembawa Benda Mencurigakan di Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK
Indonesia
DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK

DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) terkait pengganti Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dekorasi Ngunduh Mantu Kaesang-Erina Bertema Mataram Islam
Indonesia
Dekorasi Ngunduh Mantu Kaesang-Erina Bertema Mataram Islam

Director Asmoro Decoration. Pandji Vasco Dagama mengatakan, untuk dekorasi ngunduh mantu Kaesang-Erina mengangkat tema Mataram Islam, dengan memadukan adat Solo dan Yogyakarta.

Dorong Pemberdayaan UMKM, Bank DKI Salurkan KUR Rp 1 Triliun
Indonesia
Dorong Pemberdayaan UMKM, Bank DKI Salurkan KUR Rp 1 Triliun

Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun kepada pelaku UMKM di wilayah operasionalnya baik debitur eksisting, anggota JakPreneur, dan Pedagang Perumda Pasar Jaya.

Nahdlatul Ulama Serukan Genjatan Senjata antara Rusia dengan Ukraina
Indonesia
Nahdlatul Ulama Serukan Genjatan Senjata antara Rusia dengan Ukraina

PBNU meminta agar adanya genjatan senjata antara Rusia dengan Ukraina karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.

Sahroni Minta Kapolda Sumut Usut Dugaan Polisi Tembak Warga
Indonesia
Sahroni Minta Kapolda Sumut Usut Dugaan Polisi Tembak Warga

"Saya rasa ada masih banyak kejanggalan dan versi-versi lain yang beredar atas tragedi penembakan tersebut. Saya minta perhatian Kapolda Sumatra Utara untuk turun menginvestigasi langsung persoalan ini," kata Sahroni

Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut
Indonesia
Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut

Warga yang diduga terinfeksi tersebut berasal dari Kecamatan Sawah Besar dan Kemayoran.

1.155 ASN Terpapar COVID-19, Kemenkumham Terapkan Tiga Langkah
Indonesia
1.155 ASN Terpapar COVID-19, Kemenkumham Terapkan Tiga Langkah

Menyikapi kondisi tersebut, Kemenkumham melakukan 3 langkah: menyapa langsung para ASN nya, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan kembali Surat Edaran pengetatan Protokol.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif harian bertambah 1.242 hari ini. Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.063.251, sejak kasus pertama diumumkan pemerintah pada Maret 2020.

Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei
Indonesia
Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei

Masih terdapat perbedaan antara pemerintah, DPR dan KPU soal lamanya masa kampanye. DPR mengusulkan 60-70 hari, KPU mengusulkan 120 hari dan pemerintah mengusulkan 90 hari.

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Nodai Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Nodai Kepercayaan Masyarakat

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.