Yasonna Tegaskan Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS Bersama DPR Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan berjalan mulus, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar RUU tersebut untuk segera disahkan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menegaskan, pihaknya siap membahas RUU TPKS bersama DPR.

Baca Juga:

Panja Dukung Percepatan Pembahasan RUU TPKS

"Kami pemerintah sudah sangat siap nanti kami bahas (RUU TPKS) dengan DPR dan kita dorong teman teman di DPR," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (6/1).

Yasonna mengaku mendapat informasi bahwa DPR juga sudah siap membahas RUU TPKS. Di masa sidang usai reses, DPR akan mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengamini ada tekanan dari masyarakat untuk segera mengesahkan RUU TPKS. Hal ini mengingat Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan seksual.

"Kita harapkan di masa sidang yang akan datang DPR sudah dapat mengesahkan ini sebagai RUU inisiatif DPR dan nanti dikirim kepada Presiden," ujar Yasonna.

Baca Juga:

Puan Sambut Perintah Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya akan memprioritaskan RUU TPKS untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) agar dapat segera dibahas bersama pemerintah.

"Dalam masa sidang ke depan kami akan prioritaskan untuk segera dibamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/1).

Baca Juga:

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan

Setelah masa sidang dibuka, kata Ketua Harian Partai Gerindra ini, DPR akan segera menggelar rapat pimpinan dan Bamus untuk membawa draf RUU TPKS ke rapat paripurna selanjutnya untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH
Indonesia
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH

Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

350 Juta Dosis Vaksin Booster Didistribusikan Bertahap Selama Enam Bulan
Indonesia
350 Juta Dosis Vaksin Booster Didistribusikan Bertahap Selama Enam Bulan

Kementerian Kesehatan pun membagi dua skema vaksin booster

PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak
Indonesia
PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak

PT Link Net Tbk disebut pernah memberikan uang fee sebesar Rp 700 juta kepada pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Bakal Ada Kartu Nikah Digital, Ngaku-Ngaku Belum Nikah Bisa Ketahuan
Indonesia
Bakal Ada Kartu Nikah Digital, Ngaku-Ngaku Belum Nikah Bisa Ketahuan

Kartu digital ini, usai akad nikah, langsung dikirim kepada pasangan pengantin melalui layanan online. Seperti WhatsApp atau melalui email ke nomor telepon atau email yang didaftarkan.

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027

KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024

Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan
Indonesia
Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan

Pemkab Bogor juga kini berupaya fokus mengembangkan potensi ekonomi pariwisata, khususnya yang berbasis konservasi dan strategi pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan wisata desa.

Deklarasikan Prabowo-Puan Maju Pilpres 2024, Relawan: Mereka Pasangan Kuat
Indonesia
Deklarasikan Prabowo-Puan Maju Pilpres 2024, Relawan: Mereka Pasangan Kuat

Ia menjelaskan, pasangan ini memiliki latar belakang cukup kuat untuk dimajukan sebagai capres dan cawapres. Prabowo misalnya, saat ini selain menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga menjadi Menteri Pertahanan.

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.

Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil
Indonesia
Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil

Perdigti, lanjut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banjarnegara ini, diharapkan juga menjadi solusi minimnya tenaga kesehatan di daerah daerah terpencil melalui teknologi telemedicine.

Ini Harga dan Jenis Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar di Bio Farma
Indonesia
Ini Harga dan Jenis Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar di Bio Farma

"Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," ucap Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Minggu (11/7).