Yasonna Tak Cermat Tentukan Napi yang Dapat Asimilasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Praktisi hukum Suparji Ahmad menilai, kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly yang membebaskan puluhan ribu narapidana (Napi) terkesan tidak cermat. Terutama dalam memetakan siapa napi yang layak diberikan asimilasi.

"Tidak cermat dalam menentukan siapa yang berhak diberikan asimilasi dan tidak," kata Suparji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu

Suparji berujar, napi asimilasi yang kembali berulah itu punya karakter yang belum bisa diubah. Di samping itu, kata dia, situasi serba susah.

Termasuk masalah ekonomi akibat Corona, menyebabkan napi tersebut mencari jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka tidak bisa bekerja demi menyambung hidupnya.

"Hal ini mestinya sudah diantisipasi sebelum diberikan asimilasi," kata pengajar di Universitas Al Azhar ini.

Suparji menuturkan, seharusnya pertimbangan utamanya adalah napi yang sudah lebih baik dan tidak akan mengulangi kejahatannya.

Napi kambuhan kembali ditangkap polisi
Satu dari dua pelaku kasus percobaan pencurian merupakan eks Napi asimilasi dampak COVID -19 LP Kendal. (ANTARA/ Bambang Dwi Marwoto)

Ia mendesak agar Kemenkumham segera bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan hukum kepada napi yang kembali berulah.

"Supaya ada efek jera baik untuk yang bersangkutan maupun yang lain," jelasnya.

Akan tetapi, kata dia, aspek hukum dan hak asasi manusia tetap diperhatikan aparat. Seperti melakukan tembak di tempat harus sesuai prosedur.

"Misalnya jika ada bukti kejahatan, melakukan perlawanan dan hanya untuk melumpuhkan, bukan mematikan," tuturnya.

Baca Juga:

Sembuh dari Corona, Perempuan ini Bawakan Lagu Ucapan Terima Kasih Untuk Tim Medis

Di sisi lain, dia menilai aksi sejumlah napi asimilasi yang kembali berulah itu disebabkan oleh karakter dan efek pandemi Corona.

"Penjara yang telah dijalani ternyata belum berhasil menjerakan dan mengedukasi supaya menjadi orang yang lebih baik, seharusnya setelah dipenjara taat hukum dan bermasyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan kebijakan pembebasan itu untuk menyelamatkan warga binaan dari penyebaran virus Corona atau COVID-19. Namun, sebagian dari mereka kembali melakukan kejahatan kriminal. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini
Indonesia
Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini

Pemprov DKI Jakarta hari ini mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) kepada warga pemegang kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021
Indonesia
Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021

Dalam pelaksanaannya nanti, 15 juta vaksin tersebut tidak akan langsung dihabiskan untuk vaksinasi masal.

Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel
Indonesia
Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel

Benyamin menjanjikan, PLTSa akan mulai berdiri di Tangsel pada 2021.

Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan
Indonesia
Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan

Pemkot Medan,saat ini tengah memilah warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak tetap harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah.

BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini

Beranjak ke malam hari, langit Jakarta didominasi berawan

Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan

Ibadah perayaan Paskah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin
Indonesia
Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin

"Cairan di suntikannya ga dilihatin, saya lihat yang nyuntik saja ga boleh. Saya tanya kenapa, katanya prosedurnya, SOP-nya begitu, masih uji coba," kata Arif

Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa
Indonesia
Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa

buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.

Barak Polisi Rusak Akibat Digoncang Gempa Sulbar
Indonesia
Barak Polisi Rusak Akibat Digoncang Gempa Sulbar

Jika memerhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi itu merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal

Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme

40 orang kuasa hukum akan mendampingi Munarman