Yasonna: Tak Ada Istilah Kebal Hukum Bagi Pelaksana Perppu COVID-19 Menkumham Yasonna Laoly saat melantik Andap Budhi Revianto sebagai Irjen Kemenkumham (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.

Politikus PDIP itu menambahkan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Ini Alasan Anggaran Rp405 Triliun untuk Tanggulangi COVID-19 Perlu Diawasi

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," kata Yasonna, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (12/5).

"Jangan lupa bahwa Presiden telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Karena itu, korupsi terhadap dana anggaran COVID-19 dapat ditindak sesuai Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati," sambung dia.

Baca Juga:

Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati!

Sebelumnya, Pasal 27 pada Perppu No 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara perppu. Pasal itu menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan negara terkait COVID-19 tidak termasuk kerugian negara.

Selain itu, pejabat yang terkait pelaksanaan perppu ini juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," kata Yasonna.

bansos covid klaten
Bantuan hand sanitizer dengan foto gambar Bupati Klaten Sri Mulyani (MP/Istimewa)

Yasonna menjelaskan bahwa klausul tidak dapat dituntut seperti di dalam Perppu No 1 Tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Klausul ini juga pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3. Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana," katanya.

Baca Juga:

Megawati Tagih Anak Buahnya yang Jadi Pejabat Negara Lapor Dana COVID-19

Lebih jauh, Yasonna juga menyebut Perppu No. 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan kondisi yang genting dan memaksa. Menurut dia, perppu menjadi payung hukum bagi penyaluran dana COVID-19 yang mencapai ratusan triliun rupiah.

"Pemerintah perlu segera mengambil tindakan penting dan butuh dana besar yang mencapai Rp405,1 triliun sebagaimana disampaikan Presiden. Anggaran ini kan sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020, namun pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat," tutur Menkumham.

"Karena itulah perppu ini harus ada, untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa korupsi. Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," tutup pria asal Nias itu. (Pon)

Baca Juga:

KPK Diminta Turun Tangan Awasi Penggunaan Anggaran Virus Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rawan Tertular COVID-19, Ojol dan Opang di Solo Ikuti Rapid Test
Indonesia
Rawan Tertular COVID-19, Ojol dan Opang di Solo Ikuti Rapid Test

"Kita tidak tahu ada penumpang OTG (Orang Tanpa Gejala) COVID-19. Dengan rapid test ini bisa mengetahui kondisi kesehatan driver," kata Burhan

MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Indonesia
MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

MUI mengapresiasi pengembalian RUU tersebut kepada DPR sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu.

Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan
Indonesia
Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan

Calon wali kota (cawali) Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka jalani prosesi ruwatan.

Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam

Kebijakan tersebut berlaku pada pelanggan kereta api (KA) jarak jauh sebagai syarat perjalanan mulai Kamis (1/4).

Setiap Siswa Dapat Kuota Internet 35 GB Per Bulan, Bagaimana yang Tidak Punya Gawai?
Indonesia
Setiap Siswa Dapat Kuota Internet 35 GB Per Bulan, Bagaimana yang Tidak Punya Gawai?

Nantinya, sekolah akan melakukan pendataan nomor siswa

Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Minta Warga Gabung Komunitas Peduli Lingkungan JakOne
Indonesia
Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Minta Warga Gabung Komunitas Peduli Lingkungan JakOne

Isnawa mengaku, bila sampah menjadi salah satu permasalahan Jakarta. Volume sampah ibu kota yang mencapai 8.700 ton setiap harinya mau tidak mau dibutuhkan inovasi dan terobosan untuk menanganinya.

Setiap Tahun Katedral Kirim Hewan Kurban ke Istiqlal
Indonesia
Setiap Tahun Katedral Kirim Hewan Kurban ke Istiqlal

Tahun ini, sedikitnya 113 lembaga dan yayasan yang akan menerima pendistribusian daging hewan kurban.

Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air

Terdapat 50 penumpang di dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dilaporkan hilang kontak, Sabtu (9/1) sore. Dari total 50 penumpang, tiga di antaranya adalah bayi.

Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Bonaparte Ditahan Bareskrim
Indonesia
Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Bonaparte Ditahan Bareskrim

Bareskrim menangkap Kadiv Hub Inter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi.