Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: Humas Kemenkumham

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, kerja sama pertahanan yang dijalin dengan negara sahabat merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia.

Hal itu disampaikan saat membacakan pendapat akhir Presiden tentang pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

“Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Pemerintah Kerajaan Swedia.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker, Demokrat: Pemerintah Abaikan Akal Sehat

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang RI tersebut oleh DPR, kata Yasonna, maka telah terbentuk payung hukum kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia.

“Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, ijinkanlah kami Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan Puji Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” bebernya.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi UU.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: Humas Kemenkumham

Sebagaimana diketahui, RUU ini telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada 30 September 2020 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan pada Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Adapun RUU tersebut memuat tujuh poin, yakni: Pertama, pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik militer dan isu keamanan maritime internasional.

Kedua, pertukaran informasi dan praktik terbaik serta memajukan kerjasama antara instansi masing-masing pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya.

Ketiga, pengembangan kerjasama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari para pihak.

Keempat, dukungan atas pengembangan kerjasama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas.

Kelima, pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan.

Keenam, pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan kesehatan militer; dan Ketujuh, kerjasama lain yang disepakati bersama.

Baca Juga

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

Dalam kesempatan membacakan pandangan akhir Presiden tersebut, Yasonna tak lupa menyampaikan apresiasi dari pemerintah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian terkait, dan semua pihak atas segala dukungan, dan partisipasinya,” kata Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan
Indonesia
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan

Azis mengklaim, Rizieq dalam kondisi sehat wal afiat

MAKI Sesalkan Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
MAKI Sesalkan Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sedianya Dewas KPK membacakan putusan hari ini, Selasa (15/9)

Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah mendistribusikan 32 ribu vaksin COVID-19 di berbagai rumah sakit negeri dan swasta.

KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau
Indonesia
KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau

Mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan pemberlakuan KBM tatap muka pun harus secara bertahap mulai dari tingkat SMA sederajat,

Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk
Indonesia
Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk

Sebanyak 2.301.978 orang atau 5,71 persen telah divaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua hingga Sabtu (20/3).

Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan
Indonesia
Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan

"Saya jadi lebih bersemangat jika ada lawannya. Demokrasi di Solo menjadi lebih ramai," kata dia.

PSBB Jabar, 232 Check Point Siap Hadang Pemudik
Indonesia
PSBB Jabar, 232 Check Point Siap Hadang Pemudik

Hery berujar, saat ini ada delapan titik yang sudah dioperasionalkan oleh Polda Jabar, sisanya tujuh hingga sembilan titik diselenggarakan Polres setempat.

Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga
Indonesia
Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga

Pembangunan tugu sepeda menunjujan keberpihakan Pemerintah DKI terhadap pesepeda

Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup
Indonesia
Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup

Hal ini dilakukan setelah Dewas KPK mengklarifikasi Firli dan sejumlah pihak lainnya terkait dugaan penggunaan helikopter mewah milik swasta

Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar
Indonesia
Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar

Sebanyak 684 dari 1.139 kasus klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasien COVID-19 di eks Karesidenan Surakarta tidak sesuai atau dispute.