Yasonna Sebut UU Ciptaker untuk Sinkronkan Obesitas Regulasi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (ANTARAnews/tss)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan, kesimpangsiuran tentang Undang-Undang Cipta Kerja terkait administrasi pemerintah untuk perizinan usaha yang dianggap sejumlah kalangan diresentralisasi oleh pemerintah pusat.

Yasonna menyebut UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan administrasi pemerintah dan mensinkronkan obesitas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

“Ada 2,92 juta anak muda yang butuh lapangan pekerjaan, terutama di tengah pandemi. UU Ciptaker menegaskan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Yasonna dalam konferensi darling, Rabu (7/10).

Baca Juga

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Yasonna mengatakan, sebanyak 87 persen pekerja merupakan lulusan SMP dan SMA. Sementara pekerja lulusan SD mencapai 39 persen. Oleh karena itu, kata dia, penting agar sektor padat karya bisa terbuka.

“UMKM jumlahnya 64,19 juta, lebih dari 75 persen informal ini agar mereka bisa bertransformasi jadi usaha formal dan memberi peluang akses lebih mudah ke perbankan,” jelasnya.

Lewat UU ini juga, kata Yasonna, memberi peluang kepada rakyat untuk membuka usaha baru lantaran perizinan cukup dengan pendaftaran. Selain itu, hal ini juga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memangkas perizinan yang berbelit sehigga menghapuskan pungutan liar (pungli).

Politikus PDIP ini menjelaskan mengenaib klaster administrasi pemerintahan. Kata Yasonna, untuk mempercepat proses perizinan, pemerintah pusat berhak menarik dan memberikan izin langsung.

“Wewenang pemerintahan daerah tidak dihilangkan, kan diberi waktu untuk mengurus perizinan, itu tetap di daerah sesuai kewenangan tapi diberi batas waktu. Kalau tidak jalan berarti harus ditarik ke pusat dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria])” jelas dia.

Yasonna menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan meresentralisasi. Hanya saja sesuai ketentuan konstitusi, presiden punya kewenangan untuk menarik pengurusan perizinan di daerah ke pusat agar mempercepat jalannya pemerintahan.

Baca Juga

Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

“Kita akui Pemda punya hak untuk menerbitkan izin, tapi selama ini berbelit-belit. Sekarang kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Ini yang kita lakukan,” tegasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Warga Kebon Kacang Positif Corona Usai Jalani Rapid Test
Indonesia
Puluhan Warga Kebon Kacang Positif Corona Usai Jalani Rapid Test

Proses swab tes segera dilakukan di Masjid Jami Al Ma'mur untuk mempercepat proses pemeriksaan lanjutan.

Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI
Indonesia
Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI

"Semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Maskapai Penerbangan DIminta Tetap Perhatikan SOP dan Kelaikan Pesawat di Masa Pandemi
Indonesia
Maskapai Penerbangan DIminta Tetap Perhatikan SOP dan Kelaikan Pesawat di Masa Pandemi

Sudah selayaknya otoritas penerbangan memberikan perhatian khusus

Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan
Indonesia
Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan

Xgo juga menjelaskan bahwa mural yang dibuat komunitasnya merupakan bentuk judul sarkas

PMKS Tanah Abang Ditemukan Meninggal dengan Gejala COVID-19
Indonesia
PMKS Tanah Abang Ditemukan Meninggal dengan Gejala COVID-19

Kawasan Pasar Tanah Abang memang mendapat perhatian serius dari aparat terkait penyebaran virus COVID-19.

Deteksi Dini, Dinkes Banten Gelar Rapid Test Drive Thru
Foto
Deteksi Dini, Dinkes Banten Gelar Rapid Test Drive Thru

Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan uji cepat (rapid test) kepada warga dengan skema drive thru

Larangan Mudik, Penutupan Tol Solo-Ngawi Tunggu Perintah Kemenhub
Indonesia
Larangan Mudik, Penutupan Tol Solo-Ngawi Tunggu Perintah Kemenhub

Penutupan jalan Solo-Ngawi sebagai tindak lanjut larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 masih menunggu perintah resmi dari Kementerian Perhubungan

HAOX atau FAKTA : Pria Asal Yaman Ditangkap Gegara Lecehkan Kambing
Indonesia
HAOX atau FAKTA : Pria Asal Yaman Ditangkap Gegara Lecehkan Kambing

Hasil penelusuran Tim Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), diketahui bahwa gambar tersebut merupakan hasil suntingan.

Presiden PKS Optimistis Azizah-Ruhama Juara di Tangsel
Indonesia
Presiden PKS Optimistis Azizah-Ruhama Juara di Tangsel

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, merasa optimistis pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Azizah-Ruhama bisa juara di Tangerang Selatan.

Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS
Indonesia
Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS

Edhy Prabowo mengakui meminjam uang dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi untuk membelikan istrinya barang mewah.