Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. ANTARA/HO-Humas Kemenkumham

MerahPutih.com - Revisi aturan terkait pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, disebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam sidang rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

Kemenkumham melakukan revisi aturan tersebut untuk menindaklanjuti putusan MA atas judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Baca Juga:

25 Narapidana Konghucu Terima Remisi Khusus Imlek

“Soal judicial review, kami sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, revisi aturan remisi ini dilakukan dalam rangka penyelarasan dan sinkronisasi dengan aturan-aturan yang ada khususnya putusan MA.

“Kita melihat, mensinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada supaya PP (aturan revisi) ini juga selaras dengan ketentuan yang ada," imbuhnya.

Dalam revisi ini, kata Yasonna, hak-hak warga binaan untuk mendapatkan remisi tetap dijamin sesuai dengan aturan aturan yang berlaku.

"Yang pasti setiap warga binaan, di mulai dari putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengatakan setiap warga binaan mempunyai, berhak atas remisi dan lain-lain, kemudian judicial review ke MA,” ujarnya.

Baca Juga:

24 Warga Binaan Klas 1 Surakarta Dapat Remisi, Tidak Ada yang Langsung Bebas

Yasonna melanjutkan, proses revisi aturan remisi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemenkumham, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, juga mendengarkan masukan-masukan dari beberapa ahli dalam proses revisi tersebut.

“Kemudian kami merevisi persis dan juga mendengar beberapa masukan dari beberapa ahli supaya apa yang kami putuskan tidak menimbulkan persoalan baru, yang mengakibatkan tanggapan masyarakat simpang siur yang akan merugikan kita bersama,” tutup Yasonna. (Pon)

Baca Juga:

Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Bereskan Segala Persiapan Mudik H-10 Lebaran
Indonesia
Pemerintah Diminta Bereskan Segala Persiapan Mudik H-10 Lebaran

Diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat menjadi 85,5 juta orang melalui darat, laut, dan udara.

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Kelola 14 Aplikasi
Indonesia
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Kelola 14 Aplikasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan, perusahaan tersebut mengoperasikan sedikitnya 14 aplikasi pinjol ilegal.

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh
Indonesia
Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

Pemerintah perlu membatalkan empat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Pemerintah Gelontorkan Subsidi Bunga KUR 3 Persen Selama 6 Bulan
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Subsidi Bunga KUR 3 Persen Selama 6 Bulan

Program PC-PEN sendiri dilanjutkan pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 414,1 triliun.

Ucapkan Selamat Idul Fitri, Kapolri: Momentum Perkuat Persatuan
Indonesia
Ucapkan Selamat Idul Fitri, Kapolri: Momentum Perkuat Persatuan

Idul Fitri 2022 diharapkan jadi momentum untuk memperkuat tali persaudaraan dan persatuan, demi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan tumbuh.

Kapolda Sumut: Kapolrestabes Medan Tidak Terbukti Terima Suap
Indonesia
Kapolda Sumut: Kapolrestabes Medan Tidak Terbukti Terima Suap

Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko 'lolos' dari jeratan hukum. Sebab, ia dinyatakan tidak terbukti menerima suap dari istri bandar narkoba.

Warga Kota Yogyakarta Bisa Vaksinasi COVID-19 di Kantor Kecamatan
Indonesia
Warga Kota Yogyakarta Bisa Vaksinasi COVID-19 di Kantor Kecamatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan memudahkan warga menerima vaksinasi COVID-19.

Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya
Indonesia
Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, yang menilai gelaran Formula E kemarin jauh dari kata sukses.

Kasus COVID-19 Terus Menurun, 'Reproduction Rate' Tujuh Wilayah di Bawah Satu Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Menurun, 'Reproduction Rate' Tujuh Wilayah di Bawah Satu Persen

Dan kasus aktif sebesar 48,1 persen dari total kasus aktif nasional

KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara

Juliari akan menjalani sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (23/8).