Yasonna Lantik Jenderal Polisi Jadi Dirjen PAS Kemenkumham Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/Ho-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Brigjen Pol Reinhard Silitonga menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Reinhard ditunjuk menggantikan pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAS Nugroha.

Yasonna meyakini Reinhard merupakan sosok yang tepat untuk mengemban amanah memimpin pemasyarakatan. Pasalnya, mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri itu mempunyai perjalanan karier yang baik di Korps Bhayangkara.

Baca Juga

ICW Duga Yasonna Jadikan Corona Dalih Golkan Agenda Lama Bebaskan Koruptor

"Dia dua kali menjadi Direktur Narkoba, di Sumut dan Jawa Tengah," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Selain menunjuk Reinhard, Yasonna juga akan melantik jenderal polisi bintang dua untuk mengisi jabatan di Inspektur Jenderal Kemenkumham. Eks Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Andap Budhi Revianto akan menjabat posisi tersebut.

Posisi Irjen Kemenkumham saat ini kosong, karena Jhoni Ginting yang mengembang jabatan tersebut menjabat Plh Dirjen Imigrasi yang ditinggal Ronny Sompie.

Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/HO Humas Direktorat Jenderal Imigrasi)
Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/HO Humas Direktorat Jenderal Imigrasi)

Untuk diketahui, Reinhard Silitonga merupakan lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Pada 2019, jenderal bintang satu ini pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkumham.

Yasonna meminta Andap bekerja keras mencari terobosan-terobosan kreatif dalam upaya meningkatkan moralitas dan etika pegawai, mempertajam pengawasan terhadap pelayanan publik, administrasi keuangan maupun kedisiplinan pegawai, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dapat ditekan seminimal mungkin.

"Sebagai Irjen, saudara harus mampu meningkatkan indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang pada kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

"Segala bentuk penyimpangan harus dideteksi sedini mungkin oleh Irjen. Saya tidak mau Inspektorat Jenderal bertindak setelah kejadian. Tapi Inspektorat Jenderal harus mengantisipasi adanya dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menyampaikan keyakinannya bahwa Andap akan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan para pegawai di lingkungan Kemenkumham secara baik.

"Mungkin saja ritme dan gaya kerja di kepolisian dan di Kementerian Hukum dan HAM agak sedikit berbeda. Tapi saudara sama-sama abdi negara. Saya percaya di manapun ditempatkan sebagai abdi negara, kita akan mampu menyesuaikan diri. Bersinergi dengan orang-orang baru. Kita pasti sebagai profesional saudara Andap dapat mengemban tanggung jawab ini," pungkasnya

Baca Juga

Yasonna Sesalkan Hoaks yang Beredar Soal Napi Asimilasi

Selain melantik Andap Budhi sebagai Irjen Kemenkumham, Yasonna juga melantik Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Irjen Pol Reinhard S. Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yasonna juga melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis
Indonesia
4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis

Pemkot akan mendorong kelurahan dan kecamatan untuk membantu kinerja BPN dalam menyukseskan wakaf tanah, khususnya masjid yang berada di Kota Bandung.

300 Sekolah di DKI Ikut Asesmen Uji Coba PTM Tahap Kedua
Indonesia
300 Sekolah di DKI Ikut Asesmen Uji Coba PTM Tahap Kedua

Kasubag Humas Disdik DKI, Taga Radja menyampaikan, sejauh ini sudah ada sebanyak 300 sekolah di Ibu Kota yang terdaftar mengikuti asesmen tahap II.

KSPI Sebut Sembako Dipajaki Merupakan Sifat Kolonialisme
Indonesia
KSPI Sebut Sembako Dipajaki Merupakan Sifat Kolonialisme

Kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan

Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir
Dunia
Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir

Trump hengkang dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS pada Taheran.

Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Pemerintah harus memerhatikan nasib petani tembakau seiring dengan polemik revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritik penamaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), yaitu Putra Mahkota Uni Emirat Arab, sebagai hal yang dinilai janggal.

Ganja Masuk Tanaman Binaan, Kementan Bakal Diskusi Bareng BNN
Indonesia
Ganja Masuk Tanaman Binaan, Kementan Bakal Diskusi Bareng BNN

Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau ilmu pengetahuan.

Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo
Indonesia
Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo

Sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Anggia Tesalonika Kloer mengakui menerima mobil hingga disewakan apartemen oleh Edhy Prabowo.

Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada
Indonesia
Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada

"Tinggal ini bagaimana Perppu atau bagaimana untuk memastikan ada aturan yang jelas itu mau dari DPR, atau mau dari KPU dan juga pemerintah yang harus tegas untuk regulasinya," ujarnya.

Kematian Dokter Saat Pandemi Bisa Dicegah Jika Pemangku Kebijakan Paham Epidemi dan Penyakit
Indonesia