Yakin Yasonna Tak Sahkan Moeldoko Cs, Demokrat: Beliau Kan Sangat Berintegritas Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Merahputih.com - Partai Demokrat sangat yakin Kementerian Hukum dan HAM tak akan mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah masih mengacu pada AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V yang sudah disahkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra percaya kepada Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly akan memutus kasus ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

"Beliau-beliau itu kan sangat berintegritas," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (17/3).

Terkait klaim kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut AD/ART 2020 tak sah, menurutnya merekalah justru yang salah. Pasalnya, AD/ART hasil Kongres V sudah diverifikasi dan disahkan oleh Kemenkumham.

"Kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh Negara melalui SK Menhukham, dan sudah tercatat di lembar negara," ujar Herzaky.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Diberitakan sebelumnya, kubu AHY telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dengan menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Baca Juga:

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

Adapun KLB yang digelar kubu kontra-AHY itu memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan
Indonesia
6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan

Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara terkait peristiwa meninggalnya 6 pengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Waspada Madu Botol Abal-abal Asal Banten, Ternyata Kandungannya Gula dan Tetes Tebu
Indonesia
Waspada Madu Botol Abal-abal Asal Banten, Ternyata Kandungannya Gula dan Tetes Tebu

Polda Banten berhasil mengungkap sindikat pembuat madu palsu khas Lebak yang beromset miliaran rupiah.

Satgas COVID-19 Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Deklarasi KAMI
Indonesia
Satgas COVID-19 Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Deklarasi KAMI

Ada beberapa pelanggaran protokol kesehatan dalam acara tersebut seperti jarak antarindividu yang sangat rapat dan ada beberapa peserta yang tak mengenakan masker.

Vaksinasi Massal Dimulai Pekan Depan, Masyarakat Padat Interaksi Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksinasi Massal Dimulai Pekan Depan, Masyarakat Padat Interaksi Jadi Prioritas

Jokowi juga meminta para wali kota beserta wakilnya dapat melakukan perencanaan vaksinasi dengan detail

100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) karena COVID-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian nakes terburuk di dunia.

Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini
Indonesia
Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini

Menurutnya, ada tiga langkah kunci untuk menuju zona aman COVID-19.

Selebgram Millen Cyrus Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba
Indonesia
Selebgram Millen Cyrus Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Ahrie Sonta, membenarkan penangkapan perempuan yang juga keponakan Ashanty ini.

BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN
Indonesia
BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN

BNPT tengah fokus mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme.

KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri.

Dukung Program Jokowi, Sri Sultan Galakkan Program Jogo Wargo
Indonesia
Dukung Program Jokowi, Sri Sultan Galakkan Program Jogo Wargo

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menggalakkan kembali program Jogo Wargo.