Yakin Perekonomian Indonesia Baik, KSPI Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK Ilustrasi. Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabriknya di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah dan pengusaha untuk tak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja di tengan pandemi COVID-19 ini.

Said mengimbau kepada para pengusaha berempati juga dengan buruh karena pemerintah sudah bekerja keras dengan memberikan stimulus ekonomi.

Baca Juga:

Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya

"Tujuannya, berupaya sekeras mungkin menghindari terjadinya PHK,” ujar Said kepada wartawan, Jumat (1/5).

Said Iqbal mengatakan, para pengusaha masih mampu menjalani masa pandemi COVID-19 ini tanpa melakukan PHK kepada karyawannya.

"PHK terjadi bilamana perusahaan tutup atau mengalami kerugian sehingga perlu melakukan efisiensi. Tetapi, selama kerugian itu masih bisa ditutupi dengan menghitung rencana usaha selama satu tahun, atau dengan cara pengurangan harga produksi, seharusnya PHK tidak perlu dilakukan,” imbuhnya.

Risiko melakukan PHK dapat dikurangi dengan manajemen pembagian kerja karyawan dari tiga sif menjadi satu sif, sebagian bekerja dari rumah dan sebagian karyawan lagi tetap bekerja, dan berbagai model lainnya untuk tetap bertahan selama masa pandemi COVID-19 ini.

"Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan sebelum PHK dilakukan oleh para pengusaha. Kita masih mendata terus, sampai saat ini belum ada laporan PHK," jelas Said Iqbal.

Sejumlah pekerja mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Kemnaker melakukan rapid test COVID-19 terhadap 1000 pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional sebagai bentuk kepedulian pemerintah saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Sejumlah pekerja mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Kemnaker melakukan rapid test COVID-19 terhadap 1000 pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional sebagai bentuk kepedulian pemerintah saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Said Iqbal menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa Direktur International Monetary Fund (IMF) menyatakan, Indonesia termasuk negara yang pertumbuhannya positif.

"Artinya, di balik musibah ini, ada hikmah yang masih bisa kita ambil, kita punya peluang optimisme, asal kita bekerja keras bersama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik,” tutur Said Iqbal.

KSPI juga melakukan aksi virtual kampanye di media sosial untuk menyuarakan tiga isu May Day. Ketiga isu tersebut adalah tolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen.

“KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi COVID-19,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kegiatan penggalangan dana buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan.

Di beberapa daerah, kata Said Iqbal, juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan atau menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar.

Meskipun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menunda pembahasan klaster ketetanagakerjaan, dalam peringatan May Day ini KSPI tetap menyuarakan penolakan omnibus law.

“Langkah berikutnya, kami memohon Presiden mengedrop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” tegasnya.

Baca Juga:

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Kemudian dibuat draf baru klaster ketenagakerjaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. KSPI juga meminta dibentuknya tim perumus draf baru klaster ketenagakerjaan yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah dalam bentuk keppres.

Buruh juga menyuarakan agar tidak ada PHK di massa pandemi virus korona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK.

“Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemkot Solo Pangkas Gaji-13 ASN untuk Penanganan COVID-19


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH