Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Merahputih.com - Terpidana kasus 'cessie' Bank Bali Djoko Tjandra yakin majelis hakim hanya akan menjatuhkan putusan ringan kepadanya dalam perkara pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat.

"Yakin dong (vonis) lebih ringan (dari tuntutan), banyak yang ngawur," kata Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Majelis hakim rencananya akan membacakan vonis kepada Djoko Tjandra pada hari ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Djoko Tjandra dengan hukuman pidana 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan.

"Kalau kita tidak berbuat salah, tak usah khawatir, kemanapun kita harus ikuti, kalau Anda korupsi, mencuri dan sebagainya boleh khawatir, tapi apa urusannya di perkara ini," tambah Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra mengaku tidak punya persiapan khusus jelang pembacaan vonis. "Alhamdulillah sehat, saya siap (mendengarkan vonis)" tambah Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra mengaku tidak ada keluarganya yang hadir ikut menemani dalam persidangan tersebut. "Enggak ada siapa-siapa," ungkap Djoko Tjandra.

Dalam dakwaan pertama, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS untuk melakukan pengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) dari Kejaksaan Agung atas permasalah hukum yang dihadapi Djoko Tjandra.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Permintaan fatwa MA dari Kejagung itu bertujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No 12 tertanggal 11 Juni 2009.

Pinangki juga ikut menyusun "action plan" berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial "BR" sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan dan "HA" selaku pejabat di MA. Djoko Tjandra bersedia memberikan uang muka sebesar 500 ribu dolar AS dari total 1 juta dolar AS.

Uang 500 ribu dolar AS diberikan pada 26 November 2019 oleh adik ipar Djoko Tjandra bernama Angga Kusuma (almarhum) kepada Andi Irfan Jaya selanjutnya diberikan ke Pinangki. Pinangki lalu memberikan 50 ribu dolar AS kepada advokat Anita Kolopaking.

Dalam dakwaan kedua, Djoko Tjandra dinilai terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

JPU juga menolak permintaan Djoko Tjandra menjadi "justice collaborator" atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Djoko Tjandra juga sudah divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi

Akun Facebook Raffasya II mengunggah video disertai dengan narasi yang menggambarkan penguburan massal produk Perancis pada 30 Oktober 2020.

Polisi Telusuri Duit Djoko Tjandra ke Pegawai Imigrasi
Indonesia
Polisi Telusuri Duit Djoko Tjandra ke Pegawai Imigrasi

Penyidik telah menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Keluhan Pedagang setelah Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Keluhan Pedagang setelah Vaksinasi COVID-19

lima laporan berada di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, satu laporan dari Pasar Beringharjo dan satu laporan dari Benteng Vredeburg.

Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR

politisi Partai NasDem itu mengaku merasa kehilangan sosok tokoh hebat dan terkenal memegang prinsip kuat dalam pemberantasan korupsi.

Nagita Slavina, Risma Hingga Sri Mulyani Masuk 10 Perempuan Tervokal Versi I2
Indonesia
Nagita Slavina, Risma Hingga Sri Mulyani Masuk 10 Perempuan Tervokal Versi I2

Nama Risma tampil dalam 51.436 berita dan 121.548 pernyataannya menghiasi pemberitaan

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan

Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab

RK diperiksa terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Ditanya Isu Resuhffle Saat di Kampung Jokowi, Menkes: Sedang Kunjungan
Indonesia
Ditanya Isu Resuhffle Saat di Kampung Jokowi, Menkes: Sedang Kunjungan

Menkes salah satu menteri yang menjadi sorotan publik setelah disinggung Jokowi karena serapan anggarannya rendah

Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta

Kasus aktif adalah pasien yang masih positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri

Bawaslu NTT Telusuri Keabsahan Surat Kedubes AS Terkait Status Cabup Sabu Raijua
Indonesia
Bawaslu NTT Telusuri Keabsahan Surat Kedubes AS Terkait Status Cabup Sabu Raijua

"Kami telusuri kembali. Bukan kami meragukan, melainkan kami akan memastikan lagi keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut," ucap Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Djawa